Harga Premium di Indonesia Terendah

Perdebatan dua kubu pemerintah yang kini mempertahankan argumen masing-masing secara rasional, yaitu menaikkan harga premium atau membatasi penggunaan BBM bersubsidi dengan skema bertahap, merupakan ujian bagi DPR untuk mengambil keputusan strategis bagi kepentingan 230 juta rakyat Indonesia. Salah mengambil keputusan tentu akan berakibat fatal bagi negeri ini.

Pasalnya, subsidi BBM tahun ini diperkirakan Rp 187 triliun atau Rp 50 triliun lebih besar dari 2011. Siapa pun yang paham keuangan negara pasti tahu bahwa situasi itu makin memberatkan APBN. Sementara, UU APBN 2012 mengamanatkan pemerintah untuk tidak menaikkan harga pada tahun ini. Namun ada jalan keluar jika seandainya terpaksa menaikkan harga BBM, Kepala Negara melalui kewenangannya dapat mengeluarkan Perpu.

Banyak pihak sudah menganalisis dampak, termasuk Bank Indonesia (BI) terkait dengan pengaruhnya terhadap inflasi yang diperkirakan paling besar 0,92% sehingga inflasi menjadi berkisar 5,2%-5,9%. Perkiraan laju inflasi ini tentu juga mempertimbangkan skenario yang dipilih pemerintah, apakah membatasi penggunaan atau menaikkan harga BBM bersubsidi.

Walau demikian, pemerintah tetap harus cermat dan berhati-hati kendati UU APBN sudah secara dini mengamanatkan tidak ada kenaikan harga. Karena dampak sosial, politik dan ekonomi menjadi taruhan pemerintah, jika pemerintah salah mengambil kebijakan strategis ini.

Memang perhitungan di atas kertas, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dianggap oleh sebagian pihak sebagai hal yang menguntungkan buat pemerintah, walau membutuhkan sarana converter-kit impor (tahap awal) dan pembangunan SPBU gas yang tidak kecil biaya investasinya, di samping memerlukan petugas pengawas di lapangan untuk menghalau penyelewengan BBM bersubsidi.

Di sisi lain, pemerintah tampaknya dibayangi ketakutan oleh dirinya sendiri, yaitu tidak mau menanggung risiko politik jika menaikkan harga BBM, walau penerapan kebijakan itu jauh lebih sederhana dan masyarakat dapat menerimanya. Tapi bagaimanapun, masyarakat bisa memahami kenaikan Rp 500-Rp 1.000 untuk Premium menjadi Rp 5.000-Rp 5.500, ketimbang dipaksa membeli Pertamax yang harganya dua kali dari Premium sekitar Rp 8.500-Rp 9.000 per liter.

Tidak hanya itu. Harga Premium di Indonesia sekarang tergolong rendah ketimbang di banyak negara, bukan hanya di negara maju melainkan juga di negara berkembang. Harga premium kita lebih rendah dibandingkan dengan Pakistan, Iran, Bangladesh, Vietnam, China, Sri Lanka, dan Kenya, bahkan juga dengan India yang penduduk miskinnya mencapai 350 juta orang.

Menurut data perkembangan energi internasional, harga Premium di India rata-rata 74 rupee atau setara Rp13.000 per liter. Jadi harga Premium di Indonesia baru sekitar 35% dari BBM sejenis di India.

Dampak negatif lainnya jika pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan diberlakukan, adalah adanya peningkatan penimbunan BBM bersubsidi, meningkatnya antrean, penggunaan tangki modifikasi dan menggunakan jerigen, dan kelangkaan BBM bersubsidi.

Yang lebih parah lagi, pada periode April-Juni 2012 bisa terjadi peningkatan modus pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan mobil plat kuning/merah palsu yang tidak sesuai peruntukannya.

Memang kita tidak harus menjiplak sepenuhnya yang dilakukan India atau China, namun juga tidak bisa meniru sepenuhnya yang dilakukan negara Barat yang kapitalistik, mengingat secara geopolitik-ekonomi kita jauh berbeda dari mereka. Tapi yang penting, pemerintah harus konsisten mengedukasi masyarakat mengenai makin mahal dan langkanya energi, khususnya BBM. Dan perlu terus mendesain ulang sistem dan kebijakan ekonomi supaya kita tidak selalu kembali mempersoalkan subsidi BBM.

BERITA TERKAIT

Produk Unggulan Indonesia Dipromosikan di Australia

NERACA Jakarta – Produk usaha kecil menengah (UKM) unggulan Indonesia dipromosikan di pasar Australia melalui kerja sama Smesco Indonesia dengan…

LIPI: Oligarki Parpol Perburuk Kualitas Demokrasi Indonesia

LIPI: Oligarki Parpol Perburuk Kualitas Demokrasi Indonesia NERACA Jakarta - Kepala Pusat Penelitian Politik pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)…

Catatan Positif Penegakan HAM di Indonesia

  Oleh : Muhammad Ridean, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan   Pelanggaran HAM merupakan permasalahan serius di Indonesia, beberapa kasus bahkan harus…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Menelisik Arah Utang Pemerintah Era Kepemimpinan Jokowi

Oleh: Nurul Nabila, Mahasiswi Perbankan Universitas Samudra Langsa   Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik…

Diversifikasi Pasar Ekspor untuk RI yang Sejahtera

  Oleh: Nurul Karuniawati, Peneliti Universitas Udayana               Setiap peluang perdagangan akan menentukan pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa. Karena itu,…

E-KTP Tercecer di Tahun Politik

Oleh: Siswanto Cemonk Lagi-lagi publik dibuat geger dengan penemuan kembali ribuan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang tercecer. Peristiwa ini…