Banten Prioritaskan Enam Bidang di APBD 2017 Perubahan 

NERACA

Serang - Pemerintah Provinsi Banten memfokuskan pengalokasian anggaran di APBD 2017 Perubahan untuk sedikitnya 6 hal yang merupakan prioritas, untuk dikerjakan hingga akhir tahun ini dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Upaya yang harus dilakukan sudah barang tentu berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, serta pengendalian inflasi untuk menjaga kesinambungan daya beli masyarakat," kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat membacakan Nota Pengantar Rancangan Perda tentang APBD-P 2017 dalam rapat paripurna DPRD Banten, di Serang, Selasa (12/9).

Menurut dia, prioritas alokasi APBD perubahan tersebut untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berupa pengadaan lahan untuk unit sekolah baru, peralatan praktek siswa, mebelair sekolah serta penambahan bantuan operasional sekolah daerah (bosda). Kemudian, pelayanan jaminan kesehatan masyarakat miskin; pembangunan dan rehabilitasi jalan, penataan kawasan serang timur dan Banten lama; dan penataan aliran sungai.

Selain itu penanganan sampah, penyediaan air bersih di kawasan strategis, dan pembangunan jalan di lingkungan kawasan kumuh; pembinaan kesiapsiagaan kebencanaan kader karang taruna dan tagana; dan pembayaran kewajiban.

Menurut Andika, komposisi APBD-P 2017 secara keseluruhan adalah terdiri dari pendapatan daerah yang ditargetkan mencapai Rp9,94 triliun, yang secara komposisi didominasi oleh pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp5,73 triliun dan dana perimbangan sebesar Rp4,20 triliun. Sedangkan belanja daerah ditargetkan mencapai Rp10,43 triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp6,89 triliun dan belanja langsung sebesar Rp3,53 triliun.

Sementara besarnya komposisi belanja tidak langsung secara signifikan, kata Andika, disebabkan oleh adanya pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

"Atas kondisi tersebut, pada rancangan APBD-P 2017 mengalami defisit anggaran sebesar Rp495,15 miliar. Jumlah defisit tersebut akan ditutup dari pembiayaan daerah yang bersumber dari silpa tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp495,15 miliar," kata Andika dalam nota pengantar Rancangan APBD-P 2017 tersebut. Ant