NERACA

Jakarta -  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengusulkan pagu anggaran untuk kegiatan operasional sebesar Rp533,1 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. "Total kebutuhan pada 2018 adalah Rp533,1 miliar," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Rabu (13/9).

Darmin mengatakan total kebutuhan anggaran tersebut di antaranya berasal dari pagu awal Rp414,4 miliar yang dibutuhkan untuk kegiatan rutin seperti program koordinasi kebijakan dan program dukungan manajemen serta teknis lainnya. Namun, dalam rapat ini, Darmin mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp118,7 miliar yang diantaranya akan dimanfaatkan untuk fasilitasi proyek strategis nasional dan KPPIP, pengembangan KEK serta mendukung kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha.

Rinciannya untuk fasilitasi proyek strategis nasional dan KPPIP sebesar Rp32,2 miliar, pengembangan KEK sebesar Rp 6,7 miliar dan mendukung kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha sebesar Rp79,7 miliar. "Perpres untuk kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha segera diterbitkan. Ini penugasan baru. Kenapa anggarannya besar? karena Presiden ingin kebijakan ini dilaksanakan di satu gedung dan untuk membangun sistem teknologi informasi yang online sepenuhnya dengan KL dan daerah," jelas Darmin.

Kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha ini akan mempercepat proses perizinan, karena hanya dilakukan di satu gedung dan lebih terintegrasi, agar persoalan kemudahan investasi yang masih lama dibandingkan negara-negara lain dapat teratasi. "Kita sedang mulai prosesnya, ini baru mulai dilaksanakan awal 2018, tapi Satgas sudah mulai kerja pada Oktober ini," tambah Darmin.

Selain Darmin, turut hadir Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan. Luhut meminta anggaran Rp 300 miliar pada tahun depan. Angka ini sama dengan anggaran di APBN Perubahan 2017. Adapun Wiranto meminta anggaran Rp 343 miliar, naik Rp 60 miliar dari anggaran tahun lalu. Kenaikan anggaran ini salah satunya untuk membangun lapas baru. Sementara Menko Puan meminta anggaran Rp 382 miliar. Dila dibandingkan dengan APBN Perubahan 2017, maka anggaran itu mengalami kenaikan Rp 60,4 miliar.