Ribuan Rumah di Sukabumi Tidak Layak Huni

NERACA

Sukabumi - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Sukabumi, Jawa Barat, mencatat sebanyak 4.600 unit di daerah ini rumah tidak layak huni.

"Rumah tidak layak huni tersebut tersebar di tujuh kecamatan dan 33 kelurahan," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Sukabumi Asep Irawan di Sukabumi, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Rumah tersebut tidak hanya berada di wilayah pelosok saja, tetapi ada juga di daerah perkotaan seperti di Kecamatan Citamiang, Warudoyong, dan Cikole. Untuk melakukan perbaikan agar layak huni pemerintah secara rutin melakukan bedah rumah.

Adapun sumber dananya berasal dari APBD Kota Sukabumi, bantuan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat. Selain itu, untuk mengentaskan permukiman kumuh tersebut pihaknya merasa terbantu dengan adanya bantuan dari lembaga lain seperti BAZNAS dan relawan.

Menurut dia, untuk perbaikan rutilahu tersebut yang berasal dari tiga sumber anggaran pada tahun ini mencapai 450 unit dengan rincian Pemkot Sukabumi sebanyak 50 unit, Pemprov Jabar 300 unit dan pemerintah pusat 100 unit."Setiap satu rumah anggaran bantuannya sama yakni Rp15 juta yang dananya dikelola dan diawasi langsung Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang bekerjasama dengan lingkungan RW serta pemilik rumah," tambah dia.

Asep mengatakan memang untuk target pengentasan permukiman kumuh dan rutilahu tersebut hingga nol (0) persen cukup sulit. Jika dilihat dari nilai bantuan setiap tahunnya butuh waktu 10 hingga 11 tahun. Tetapi, pihaknya tetap berupaya minimalnya mengurangi setiap tahunnya melalui perbaikan secara bertahap, apalagi pemerintah pusat memberikan perhatian lebih dan menyediakan anggaran untuk relokasi warga yang terkena dampak pembangunan.

"Salah satu syarat mendapatkan bantuan bedah rutilahu tersebut tanahnya harus milik sendiri dan tidak berada di atas tanah negara serta tidak mengontrak," kata dia. Ant