Prasetyo: Jaksa Jangan Asal-Asalan Penerbitan P21

Prasetyo: Jaksa Jangan Asal-Asalan Penerbitan P21

NERACA

Jakarta - Jaksa Agung HM Prasetyo meminta seluruh jaksa sunguh-sungguh dalam pelaksanaan tugas prapenuntutan dalam penerbitan P19 atau berkas perkara untuk dilengkapi dan P21 atau berkas sudah lengkap, dan jangan asal-asalan.

"Berdasar pengamatan saat ini masih ditemukan sikap tidak sungguh, asal-asalan dan tidak profesional para Jaksa, baik itu sengaja dilakukan atau tidak jarang tidak memerhatikan atau bahkan mengabaikan pemenuhan unsur yuridis serta ketentuan yang berlaku," kata dia dalam sambutan Pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum) dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) di Jakarta, Rabu (13/9).

Kemudian dia menambahkan lebih naifnya justru tidak jarang karena hanya dilatarbelakangi atas adanya kepentingan pribadi yang berkaitan dengan pemberian janji atau hadiah, intervensi maupun pesanan dari pihak tertentu, mendorongnya untuk tega menggadaikan dan menjual kehormatan diri dan profesi terhormatnya sebagai Jaksa dengan cara merekayasa kasus ditutup dengan terjadinya praktik transaksional.”Fenomena semacam ini sudah saatnya dibuang jauh-jauh dan dihentikan,” ucap dia menegaskan.

Dikatakan, sejak sekarang rasanya sudah sepantasnya untuk tidak akan lagi memberikan tempat bagi mereka yang masih akan meneruskan sikap dan kebiasaan seperti itu tetap berada di tengah-tengah dan di antara."Karena apapun alasannya dapat dipastikan, kembali dan terus akan mencederai, menggeneralisasi dan akan menjadi penyebab selalu tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap kita semua dan institusi kita," ujar dia.

"Salah satu hal penting yang saya minta kepada para Jaksa adalah agar selalu benar-benar dan sungguh-sungguh mempedomani, mematuhi dan melaksanakan standar operasional prosedur teknis administrasi dan teknis yuridis dalam setiap penanganan perkara, dan agar tidak ada lagi oknum Kejaksaan yang 'bermain-main' dengan penanganan perkara," tambah dia.

Terlebih perkara yang menjadi perhatian masyarakat seperti narkotika, terorisme dan perkara lain yang justru harus diberi atensi penanganannya, termasuk kejahatan lintas negara. Persoalan lain yang juga patut mendapat perhatian adalah berkenaan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah "inkracht" yang juga dapat menjadi sebuah permasalahan serius apabila tidak diselesaikan secara tuntas.

"Begitu pula halnya dengan penyelesaian pidana tambahan maupun eksekusi barang bukti yang dinyatakan dalam putusan hakim pidana, karena mengabaikan pelaksanaan dan penyelesaiannya pada akhirnya hanya akan memperbanyak dan menjadikannya tunggakan dan berkurangnya nilai serta kualitas penanganan perkara yang berimplikasi juga pada tiadanya kepastian hukum atas keputusan pengadilan yang sudah seharus tidak kalah penting, perlu diwujudkan, mencegah munculnya masalah lain yang berpotensi dipersalahkannya institusi kita," papar dia.

Karena itu, ia juga menyerukan kepada segenap jajaran kerja bidang tindak pidana umum, baik di pusat maupun di daerah agar segera merumuskan sebuah formula yang tepat dan efektif serta selalu melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelesaian setiap dan semua perkara, tidak hanya berkenaan pada penyelesaian putusan pidana pokoknya saja."Tetapi juga penyelesaian atas pidana tambahan maupun denda, beaya perkara dan barang buktinya," kata dia. Ant

Related posts