Yield Global Bond Indonesia Turun

NERACA

Jakarta---Gara lembaga pemeringkat internasional  Moodys memberikan status investment grade membuat kenaikan rating utang Indonesia langsung menunjukkan angka significant.  “Dampak investment grade, dalam satu jam, yield Indonesia pada global bond tenor 30 tahun turun lima basis poin (bps).  Dari 5,35% ke 5,30%," kata Direktur Jendral Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/1)

Menurut Rahmat, kenaikan rating utang tersebut langsung berpengaruh pada yield obligasi global yang diterbitkan Indonesia. “Demikian pula dengan Credit Default Swap (CDS) lima tahun juga turun 10 bps,” tambahnya.

Lebih jauh kata Rahmat, dengan adanya kenaikan rating ini, maka akan ada keuntungan juga yang diperoleh Indonesia. Selain dampak upgrade obligasi ini berpengaruh pada yield Surat Berharga Negara (SBN) baik nominasi rupiah maupun Valas yang akan semakin rendah (cost of debt berkurang).  "Default risk premium turun, demand terhadap bonds pemerintah akan meningkat, pasar keuangan domestik semakin stabil sehingga kepercayaan investor global meningkat dan potensi capital reversal oleh asing jadi sangat kecil," paparnya

Dikatakan Rahmat, hal ini terlihat dari berhasilnya Global Bond bertenor 30 tahun sebagai obligasi dengan volume terbesar namun dengan yield terendah di Asia. "Investor global yang membeli bond tersebut adalah investor institusi yang qualified (layak) dan sophisticated, yang mampu melihat prospek fundamental ekonomi Indonesia yang bagus dalam jangka panjang," tutur dia.

Ditempat terpisah, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menegaskan naiknya peringkat utang Indonesia ke level  investment grade oleh Lembaga pemeringkat Moodys,  semakin memantapkan pandangan pasar terhadap perekonomian Indonesia.  "Kita dipercaya baik investasi, aliran dana jangka panjang, atau penempatan lain di Indonesia makin terbuka," ujarnya

Mantan Dirjen Pajak in mengungkapkan kegembiranya atas prestasi tersebut. Pasalnya, sudah dua lembaga rating tingkat dunia yang menyatakan demikian. Hal ini bisa menghilangkan keraguan apakah Indonesia layak mendapat investment grade.  "Berarti kita makin mantap pengakuan dunia sebagai negara yang sudah investment grade," paparnya.

Darmin menjelaskan, faktor Indonesia bisa mendapat penghargaan tersebut, Pertama, ukuran-ukuran yang digunakan dari kebijakan fiskal di Indonesia sudah sejalan dengan negara yang termasuk invesment grade.  "Kedua, mereka melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia terbukti tahan terhadap gejolak eksternal. Dan ketiga mereka menilai telah tersedia instrumen kebijakan intervensi untuk meredam gejolak keuangan. Ini bisa memberi kepercayaan, sekalipun ada gejolak keuangan di Indonesia itu bisa diredam," ucap Darwin.

Sedangkan faktor terakhir adalah sistem perbankan Indonesia yang dianggap sehat sehingga mampu menghadapi tekanan. **cahyo

 

 

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…