NERACA

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menjamin bahwa pembayaran dengan menggunakan kartu kredit atau debet di gerai anggota asosiasi itu aman dan dipastikan tidak akan ada kebocoran data. "Kami pastikan bahwa pembayaran kartu kredit atau debet di gerai anggota kami aman," kata Ketua Umum Aprindo Roy Mandey kepada pers menanggapi maraknya pemberitaan tentang larangan pembayaran gesek ganda (double swipe) oleh Bank Indonesia di gerai ritel modern, di Jakarta, Rabu (13/9).

Menurut Roy, data transaksi ritel modern dilakukan terpusat dan tersimpan dengan baik di server komputer masing-masing perusahaan dan diakses hanya oleh mereka yang memiliki otoritas. "Hingga kini metode pembayaran di ritel modern secara garis besar ada dua yakni gesek kartu di mesin electronic data capture (EDC) untuk pembayaran dan kasir melakukan input no kartu kredit/debet di mesin kasir. Proses ini dilakukan untuk memvalidasi transaksi penjualan," katanya.

Kedua, gesek kartu di mesin EDC namun kasir tidak lagi melakukan input apa pun di mesin kasir. Dijelaskan, metode pembayaran itu berdasarkan kebijakan masing-masing perusahaan ritel namun dipastikan metode pembayaran tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang ada. Oleh karena itu, tegasnya, pihaknya meminta Bank Indonesia dan atau pihak bank segera melakukan sosialisasi Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 kepada masyarakat dan pelaku ritel yang menggunakan EDC dan mesin kasir.

Terhadap regulasi itu, dia menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung terkait kebijakan Bank Indonesia tentang larangan pembayaran "double swipe" kartu kredit/debit di gerai ritel moden. "Demi keamanan dan kenyamanan konsumen, Aprindo pastikan gerai-gerai ritel modern yang ada di bawah Aprindo tidak melakukan 'double swipe' kepada konsumen yang hendak membayar menggunakan kartu debet atau kartu kredit," ujarnya.

Tumbuh melambat

Menyinggung kinerja bisnis ritel Indonesia, dia menyebutkan bahwa pertumbuhan ritel pada semester I/2017 hanya 3,7 persen dan diharapkan bertumbuh menjadi 8-9 persen hingga akhir tahun ini. "Meski kami menyebutnya sebagai kondisi tetap tumbuh namun melambat," katanya.

Aprindo secara umum tetap optimis karena secara eksternal sudah ada kondisi kondusif seperti pemerintah sudah mengamankan kebijakan energi (tidak ada kenaikan listrik dll) sampai akhir tahun, BI rate yang menurun, adanya Satgas Investasi pada paket kebijakan ekonomi XVI, pencairan dana dana pusat mulai dari DAU (dana alokasi umum) dan dana desa dan lainnya. "Namun, meski optimis kami tetap melakukan dua hal utama yakni efisiensi khususnya dari sektor penggunaan energi dan peningkatan pelayanan secara menyeluruh," katanya.

Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan jumlah transaksi nontunai untuk berbelanja hingga Juli sebanyak 19,51% year on year (yoy) dengan rata-rata volume transaksi menjadi 40,76 juta transaksi dari tahun sebelumnya 34,10 juta transaksi setiap bulannya.

Sedangkan dari sisi nilai transaksi belanja secara nontunai tumbuh 13,12% yoy dari rata-rata transaksi belanja bulanan pada 2016 senilai Rp20,24 triliun menjadi Rp22,90 triliun di tahun ini. Hal ini didorong oleh pertumbuhan kartu debit maupun kartu kredit serta pemahaman pembayaran nontunai lebih praktis dan aman jika dibandingkan dengan tunai.

Terkait dengan dilarangnya double swip, kalangan perbankan menyatakan, pada dasarnya merchant tidak boleh melakukan penggesekan kartu sebanyak dua kali semacam itu. Pasalnya, ada beragam risiko yang disebabkan dari praktik penggesekan. "Data-data di kartu secara aturan tidak boleh disimpan oleh pihak merchant," kata Direktur Digital & Technology PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rico Usthavia Frans.

Rico menjelaskan, penyimpanan data dalam kartu oleh merchanttersebut rawan penyalahgunaan. Data-data tersebut bisa digunakan sebagai dasar pembuatan kartu palsu atau dimanfaatkan dalam tindak kejahatan online.