Presiden: Ubah Paradigma Pertanian - UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI

Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, agar paradigma pengembangan sektor pertanian diubah dari budidaya menjadi agrobisnis dengan membentuk sistem korporasi petani kecil dari hulu ke hilir. Contohnya, petani padi yang diminta membentuk korporasi pengolahan beras.

NERACA

Menurut Presiden, dengan menjadikan sektor pertanian sebagai sebuah bisnis, maka akan membuat petani lebih sejahtera. Sistem seperti itu untuk memberikan nilai tambah yang besar bagi hasil pertanian Indonesia.

Selama ini, paradigma tani Indonesia selalu berkutat di budidaya, yakni hanya menggarap benih dan menjual hasil pertaniannya. Hal itu yang membuat para petani selalu menggantungkan pendapatannya dari nilai tukar petani (NTP). Namun, jika petani mau masuk ke sektor hilir, tentu itu akan menciptakan keuntungan berkali lipat dibanding hanya sekadar budidaya saja.

"Mari ajak petani berkumpul dalam kelompok tani. Membuat kelompok besar petani harus berpikir dengan aplikasi modern dengan industri dan sekaligus memasarkannya ke industri ritel dengan cara online store dan manajemen yang baik, inilah yang menguntungkan petani," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/9).

Sebagai contoh, korporasi petani padi bisa melanjutkan nilai tambah hasil tani dengan melakukan penggilingan swadaya. Presiden menyebut seharusnya hal ini bisa dilakukan dengan mudah, karena harga alatnya yang terjangkau dan barangnya tidak eksklusif.

Setelah penggilingan, Jokowi juga berharap korporasi petani padi bisa melakukan proses industri, seperti pengolahan tepung beras. Jika petani mengetahui metode agribisnis, dia yakin kesejahteraan petani bisa meningkat.

"Dan kalau kita lihat sekian tahun ke belakang, kita selalu berkutat pada onfarm-nya, selalu berkutat pada sektor budidayanya. Kita lupa bahwa petani akan mendapatkan keuntungan yang besar itu sebetulnya dari proses bisnisnya, dari proses agrobisnisnya. Bukan karena di onfarm-nya, bukan karena di sektor budidayanya," ujarnya.

Dia mengungkapkan, hasil pertanian akan memberikan nilai tambah yang tinggi jika proses dari hulu hingga hilirnya dilakukan berdasarkan pehitungan bisnis, bukan hanya sekadar membudidayakan tanaman yang ada di sekitarnya.

Dengan paradigma agrobisnis, petani itu harus memiliki sendiri industri benih, memiliki aplikasi-aplikasi produksi yang modern dan memiliki penggilingan penggilingan modern. "Ini harganya juga tidak mahal kalau di-backup oleh perbankan, asal hitung-hitungannya visible asal bank masuk ke sana dan dihitung bankable yaitu yang kita cari," ujarnya.

Kepala Negara juga meyakini, perbankan juga akan lebih senang menyalurkan pembiayaannya dengan bisnis model seperti ini. Statistik Perbankan Indonesia (SPI) per Juni 2016 menyebutkan kredit pertanian yang sudah tersalurkan tercatat Rp296,65 triliun, atau tumbuh 11,48% dibanding posisi tahun sebelumnya Rp266,09 triliun.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sepanjang semester I-2017 bertumbuh 5,11% dibanding posisi yang sama tahun sebelumnya. Ini berkontribusi sebesar 0,46% di dalam komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01% di semester pertama. Sementara itu, NTP Agustus 2017 tercatat naik sekitar 0,94% dari 100,65 menjadi 101,6 didorong oleh penurunan harga sejumlah bahan pangan.

Nilai Tambah Petani

Sebelumnya Presiden juga ingin melihat para petani Indonesia hidup sejahtera. Namun, hal ini tidak akan terwujud kalau pola kerja dan pengolahan hasil tani masih konvensional seperti sekarang. Karena itu, Jokowi ingin petani memiliki nilai tambah sehingga kesejahteraan pun meningkat. Caranya dengan menciptakan badan usaha atau korporasi untuk para petani.

"Kita harus korporasikan petani. Kita harus mengkorporasikan nelayan. Kita harus mengkorporasikan peternak-peternak kita. Mereka harus diajak ke sana," ujarnya saat orasi pada Dies Natalis ke-54 IPB di Bogor, pekan lalu.

Menurut Presiden, petani tidak akan mendapat keuntungan besar kalau bekerja hanya pada lahan kecil dan mengurus lahan sampai panen. Padahal, nilai tambah besar justru ada pada proses agrobisnis.

"Dengan lahan yang relatif kecil, petani tidak punya kesempatan mendapat keuntungan yang lebih besar. Ketika mereka ikut berperan dalam korporasi dan proses agrobisnis, peluang meningkatkan nilai tambah menjadi lebih besar," ujarnya seperti dikutip laman Liputan6.com.

Dia menilai, saat ini para ahli pertanian masih terjebak pada budi daya, pembentukan bibit, dan pupuk yang unggul. Sementara, proses bisnis seperti dinomorduakan. "Paradigma inilah yang harus kita ubah besar-besaran. Kuncinya menurut saya adalah bagaimana mengonsolidasikan petani agar memiliki skala yang besar. Skala ekonomi yang besar, economic scale," ujarnya.

Jokowi mengingatkan, pentingnya pengolahan pangan yang baik di Indonesia. Jokowi menilai, negara yang mempunyai ketahanan pangan kuat, akan menjadi negara yang kuat.

Menurut Jokowi, padamasa mendatang, negara-negara di dunia nantinya akan saling berebut energi, air, dan pangan. Tanpa ketersediaan logistik yang baik, suatu negara itu akan mudah ditundukkan. "Ke depan, bukan politik lagi yang jadi panglima, mungkin bukan hukum yang lagi yang jadi panglima, tapi pangan yang bisa menjadi panglima. Siapa yang memiliki pangan, dia yang mengendalikan," ujarnya.

Untuk itu, Jokowi ingin Indonesia mulai menyiapkan sumber pangan memadai. Semua pihak, para ahli maupun mahasiswa jangan ragu untuk berinovasi dan menciptakan temuan baru untuk memajukan pertanian Indonesia."Tanpa itu sulit rasanya tidak berkompetisi, sulit rasanya kita bersaing dengan negara-negara lain," ujarnya.

Secara terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan 21 juta orang yang meninggalkan sektor pertanian berpotensi masuk ke kelompok teroris Islamic State in Iraq and Syria (ISIS).

Amran menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Teknis TNI Manunggal Membangun Desa pekan lalu. Menurut dia, ketahanan pangan menjadi penting untuk ketahanan negara. Karena saat ketahanan negara terjaga, akan mendorong petani untuk semangat dalam usahanya. Hal itu karena kesejahteraan kelompok tersebut lebih terjamin.

Menurut dia, kelompok Santoso, eks pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), hanya beranggotakan 41 orang namun sudah membuat kelabakan, apalagi jika anggotanya mencapai 1 juta orang. “Yang tinggalkan pertanian sudah 21 juta orang. Ini berkontribusi pada ISIS, begal, kenakalan remaja. Makanya, kita bangun dari pinggiran, desa, perbatasan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Dia menuturkan dengan ketahanan pangan yang terjaga akan dapat meminimalkan orang-orang yang ingin berpartisipasi pada organisasi ISIS. Menurut data Global Terrorism Index 2016, Indonesia menempati peringkat 38 dengan skor mencapai 4,42. Angka tertinggi untuk besarnya pengaruh terorisme dalam satu negara mencapai 10 sedangkan yang terendah adalah 2. Adapun negara dengan pengaruh terbesar terorisme adalah Irak yang skor mencapai 9,96. Sedangkan yang terendah adalah Siprus yakni mencapai 2.04.

Pada bagian lain, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah rencana untuk meningkatkan produksi serta kualitas garam nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengupayakan perbaikan dari sisi petani garam.

"Pesan Presiden, selain kita meningkatkan produksi dan kualitas garam para petani garam ini harus naik peringkatnya," ujarv Menko Bidang Kemaritiman Luhut B.Pandjaitan di Jakarta, belum lama ini.

Luhut mengatakan, pemerintah akan membantu menyiapkan prasarana untuk pengolahan garam tersebut. Dengan begitu, kualitas garam yang dihasilkan baik. "Pemerintah seperti diatur oleh undang-undang punya kewajiban untuk menyiapkan, membantu infrastruktur untuk garam. Pemerintah akan menyiapkan air tua secara gratis dengan kualitas baik dengan kadar NaCl di atas 97%. Dengan begitu biaya produksi bisa ditekan dan hasilnya bisa maksimal, "jelasnya. Air tua adalah sari air laut yang akan diolah menjadi kristal atau butiran garam.

Luhut juga mengatakan, pihaknya akan berupaya menjaga harga garam sehingga petani mendapatkan keuntungan yang pantas. "Harga garam paling murah antara Rp 750 sampai Rp 1000 per kg. Dengan harga ini, petani bisa untung antara Rp 600 atau Rp 800 per kg," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Kendalikan Inflasi Wujud Kesejahteraan Rakyat

NERACA Jakarta - Menjadikan rakyat sejahtera merupakan tujuan utama dan harapan setiap pemimpin, termasuk Presiden RI Joko Widodo. Oleh karena…

Lewat Teknologi, Syngenta Ingin Kembangkan Pertanian Indonesia

  NERACA   Jakarta - Terbatasnya lahan pertanian di Indonesia, serta tuntutan akan pangan yang berkualitas menjadi salah satu tantangan…

Presiden: Ikuti Aturan Meski Setnov Minta Perlindungan

Presiden: Ikuti Aturan Meski Setnov Minta Perlindungan NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengingatkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) agar…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Izin Usaha Akan Dicabut Jika Tak Patuhi Aturan HET

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan pihaknya akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit kepada…

DANA TRANSFER DAERAH MENINGKAT - Ironis, Kelola Anggaran Daerah Belum Efektif dan Efisien

Jakarta – Sejak otonomi daerah digulirkan, kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola anggaran daerah menjadi harapan besar bagi pemerintah pusat bisa…

Tidak Ada Pengampunan Pajak Jilid II

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan tidak ada program amnesti pajak jilid II, karena pelaksanaan perubahan Peraturan…