Kekuatan Korporasi Kalahkan Rakyat - Terkait Kriminilasasi Investasi

NERACA

Jakarta--Keberadaan korporasi milik “pengusaha hitam” dinilai menjadi ancaman bagi iklim investasi di Indonesia. Alasanya “pengusaha hitam” ini tak memiliki nasionalisme. Sehingga banyak memunculkan kasus tanah yang dibekingi oknum aparat penegak hukum. “Mereka ini bmenjadi pengusaha, karena “karbitan”, alias banyak mendapat fasilitas. Sehingga memenangkan berbagai kasus tanah dengan rakyat,” kata Ketua Kadin bidang Investasi, M solikin dalam diskusi "Konflik Lahan dan Kriminalisasi Investasi" bersama Nudirman Munir (anggota Komisi III DPR RI/FPG), Prof.DR. Hadin Muhdjad (Ahli Hukum Tatanegara Univ. Lambung Mangkurat) dan Johnson Panjaitan (praktisi hukum), di Jakarta,18/1

Akibatnya, kata M Solikin, banyak pengusaha yang berjuang dari bawah malah tergusur oleh pengusaha “karbitan” ini. Bahkan yang lebih celaka lagi, banyak desa-desa yang tergusur dan dikalahkan dalam kasus tanah ini.

Lebih jauh kata Solikin, pengusaha bersih dan rakyat kadang dituduh korupsi dan melanggar hukum lainnya. Akibatnya pengusaha bersih ini diproses di pengadilan dan dikalahkan, seperti halnya yang terjadi di Kalimantan. “Malah seorang pengusaha bernama H. Hisyam bisa tak tersentuh hukum. Pengusaha dan rakyat dituduh korupsi dan melanggar hukum hanya sebagai sekenario untuk mengambilalih tanah,” ujarnya.

Diakui Solikin, meski jumlah “pengusaha hitam” ini tak lebih dari 10%. Namun “pengusaha hitam” ini menguasai perekonomian negara. "Ya, saya kira jumlah "pengusaha hitam" tak banyak sekitar 10%. Kalau di Kalimantan diperkirakan hanya satu," tuturnya sambil memberi contoh, kasus ijin pinjam pakai kawasan hutan di Kalimantan. "Diperkirakan ada sekitar 9 juta hektare hutan dikuasai hanya 9 konglomerat. Penguasaan yang begitu besar inilah yang berpotensi mengabaikan hak rakyat. Muaranya itu ada di Kementerian Kehutanan," terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir mengatakan konflik tanah yang memanas belakangan ini makin mempertegas rakyat selalu dikalahkan oleh kekuatan modal atau korporasi. Padahal bangsa dan rakyat ini cukup berdaulat. “Namun ketika terjadi konflik tanah, pengusaha hitam ini mereka memiliki surat-surat tanah lengkap, yang memang dibuatkan oleh aparat pemerintah. Sebaliknya, rakyat selalu menjadi korban. Karena itu bohong, negara ini ingin mensejahterakan rakyat,” tambahnya.

Menurut Nudirman, DPR akan membentuk Panja Agraria berangkat dari kasus Mesuji Lampung dan Sape Bima NTB, Papua, Aceh, Sumatera Barat dan lainnya. Alasannya banyak kasus tanah belakangan ini berangkat dari prosedur pertanahan yang amburadul. “Padahal rakyat yang sudah punya sertfikat-pun, tetap saja dikalahkan oleh kekuatan modal yang melibatkan aparat penegak hukum,” katanya.

Yang pasti kata Johnson Panjaitan, rakyat meski memiliki surat tanah lengkap termasuk sertfikat, termasuk yang tak punya surat tanah tak bisa melawan kekuatan korporasi yang bekerjasama dengan oknum aparat penegak hukum. “Terbukti kasus Mesuji, Lampung adalah rakyat dikalahkan oleh korporasi yang berasal dari Malaysia. Korporasi dengan kekuatan uang bisa membuat sertfikat kapan saja. Sebaliknya rakyat meski mempunyai surat tanah lengkap akan dikalahkan. Jadi, tak ada pemimpin Negara ini ingin mensejahterakan rakyat,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Kementerian PUPR Segera Teken MoU dengan BTN terkait KPR FLPP

  NERACA Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memastikan bahwa PT Bank…

Literasi Investasi Mahasiswa Harus Ditingkatkan

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kantor perwakilan Surakarta menyatakan, literasi keuangan dan investasi di kalangan mahasiswa harus ditingkatkan karena sektor…

Kejagung Usut Usulan Investasi Pertamina di Australia

Kejagung Usut Usulan Investasi Pertamina di Australia  NERACA Jakarta - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) mengusut…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…