Kekuatan Korporasi Kalahkan Rakyat - Terkait Kriminilasasi Investasi

NERACA

Jakarta--Keberadaan korporasi milik “pengusaha hitam” dinilai menjadi ancaman bagi iklim investasi di Indonesia. Alasanya “pengusaha hitam” ini tak memiliki nasionalisme. Sehingga banyak memunculkan kasus tanah yang dibekingi oknum aparat penegak hukum. “Mereka ini bmenjadi pengusaha, karena “karbitan”, alias banyak mendapat fasilitas. Sehingga memenangkan berbagai kasus tanah dengan rakyat,” kata Ketua Kadin bidang Investasi, M solikin dalam diskusi "Konflik Lahan dan Kriminalisasi Investasi" bersama Nudirman Munir (anggota Komisi III DPR RI/FPG), Prof.DR. Hadin Muhdjad (Ahli Hukum Tatanegara Univ. Lambung Mangkurat) dan Johnson Panjaitan (praktisi hukum), di Jakarta,18/1

Akibatnya, kata M Solikin, banyak pengusaha yang berjuang dari bawah malah tergusur oleh pengusaha “karbitan” ini. Bahkan yang lebih celaka lagi, banyak desa-desa yang tergusur dan dikalahkan dalam kasus tanah ini.

Lebih jauh kata Solikin, pengusaha bersih dan rakyat kadang dituduh korupsi dan melanggar hukum lainnya. Akibatnya pengusaha bersih ini diproses di pengadilan dan dikalahkan, seperti halnya yang terjadi di Kalimantan. “Malah seorang pengusaha bernama H. Hisyam bisa tak tersentuh hukum. Pengusaha dan rakyat dituduh korupsi dan melanggar hukum hanya sebagai sekenario untuk mengambilalih tanah,” ujarnya.

Diakui Solikin, meski jumlah “pengusaha hitam” ini tak lebih dari 10%. Namun “pengusaha hitam” ini menguasai perekonomian negara. "Ya, saya kira jumlah "pengusaha hitam" tak banyak sekitar 10%. Kalau di Kalimantan diperkirakan hanya satu," tuturnya sambil memberi contoh, kasus ijin pinjam pakai kawasan hutan di Kalimantan. "Diperkirakan ada sekitar 9 juta hektare hutan dikuasai hanya 9 konglomerat. Penguasaan yang begitu besar inilah yang berpotensi mengabaikan hak rakyat. Muaranya itu ada di Kementerian Kehutanan," terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir mengatakan konflik tanah yang memanas belakangan ini makin mempertegas rakyat selalu dikalahkan oleh kekuatan modal atau korporasi. Padahal bangsa dan rakyat ini cukup berdaulat. “Namun ketika terjadi konflik tanah, pengusaha hitam ini mereka memiliki surat-surat tanah lengkap, yang memang dibuatkan oleh aparat pemerintah. Sebaliknya, rakyat selalu menjadi korban. Karena itu bohong, negara ini ingin mensejahterakan rakyat,” tambahnya.

Menurut Nudirman, DPR akan membentuk Panja Agraria berangkat dari kasus Mesuji Lampung dan Sape Bima NTB, Papua, Aceh, Sumatera Barat dan lainnya. Alasannya banyak kasus tanah belakangan ini berangkat dari prosedur pertanahan yang amburadul. “Padahal rakyat yang sudah punya sertfikat-pun, tetap saja dikalahkan oleh kekuatan modal yang melibatkan aparat penegak hukum,” katanya.

Yang pasti kata Johnson Panjaitan, rakyat meski memiliki surat tanah lengkap termasuk sertfikat, termasuk yang tak punya surat tanah tak bisa melawan kekuatan korporasi yang bekerjasama dengan oknum aparat penegak hukum. “Terbukti kasus Mesuji, Lampung adalah rakyat dikalahkan oleh korporasi yang berasal dari Malaysia. Korporasi dengan kekuatan uang bisa membuat sertfikat kapan saja. Sebaliknya rakyat meski mempunyai surat tanah lengkap akan dikalahkan. Jadi, tak ada pemimpin Negara ini ingin mensejahterakan rakyat,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Microsoft - SAP Gabungkan Kekuatan - Transformasi Digital ke Cloud

  NERACA               Jakarta - Microsoft Corp. dan SAP SE mengumumkan penawaran terintegrasi untuk menyediakan…

Sadari Listrik Sebagai Urat Nadi Perekonomian Rakyat

Oleh: Muhammad Razi Rahman  Penulis Bill Bryson, yang memiliki dwi kewarganegaraan AS-Inggris, pernah menulis bahwa dunia telah lupa bagaimana sukarnya…

Investasi Tempat Persemaian Bagi Pertumbuhan Ekonomi

Pemerhati Ekonomi dan Industri, Fauzi Aziz   Ekonomi suatu bangsa akan tumbuh bilamana kegiatan investasinya juga tumbuh. Pembentukan investasi yang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Penyaluran Dana Desa Capai Rp59,2 Triliun

      NERACA   Bogor - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan realisasi dana desa…

Membantah Generasi Milenial yang Terancam Tak Punya Hunian

      NERACA   Bekasi - Ada anggapan generasi milenial yang berusia di bawah 25 tahun tidak mampu mempunyai…

IBM Indonesia Berkolaborasi dengan Partner Lokal - Akselerasi Bisnis Digital

    NERACA   Jakarta - IBM Indonesia menggelar IBM Indonesia Partner Solutions Summit, yang diselenggarakan di JW Marriot Jakarta.…