Pemerintah Cari Instrumen Baru Pembiayaan Infrastruktur

NERACA

Jakarta - Pemerintah tengah mengembangkan instrumen-instrumen pendanaan baru yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, yang memang membutuhkan dana besar dan tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai rapat koordinasi membahas sistem pembiayaan di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/9).

"Kita hanya membicarakan instrumen apa lagi yang bisa kita kembangkan supaya keikutsertaan masyarakat dan swasta bisa lebih besar dalam pembiayaan terutama infrastruktur," ujar Darmin. Darmin mencontohkan skema konsesi terbatas atau limited consession scheme (LCS) yang masih dirancang oleh pemerintah. Skema tersebut menawarkan pemberian konsesi kepada swasta di aset infrastruktur yang sudah beroperasi dan menghasilkan keuntungan.

LCS memang dirancang untuk menarik keterlibatan swasta dalam membiayai proyek infrastruktur. "Intinya kita itu cari instrumen yang masih bisa dikembangkan dan ditambah agar keikutsertaan masyarakat dan swasta makin luas. Supaya apa? Supaya jangan semuanya APBN, karena APBN itu pada akhirnya terbatas," kata Darmin. Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga sempat menyinggung soal variasi instrumen investasi untuk pembiayaan infrastruktur dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang masih relatif terbatas.

Skema PINA dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) memang diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur nasional yang besar melalui keterlibatan sektor swasta. PINA menjadi solusi mengatasi keterbatasan anggaran APBN dengan menggunakan skema "creative financing", sekaligus menjadi solusi penguatan ekuitas BUMN tanpa mengandalkan penyertaan modal negara (PMN).

"Creative financing" untuk infrastruktur sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2018, menjadi solusi agar pembangunan infrastruktur terus dilakukan, tanpa mengorbankan alokasi dana APBN untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

Beberapa instrumen baru untuk percepatan proyek infrastruktur dan "creative financing" adalah RDPT infrastruktur, perpetuity notes, IDR global bonds dan infrastructure project bonds. Perpetuity notes adalah surat berharga yang diterbitkan tanpa ada masa pelunasan dan pembayaran kuponnya dilakukan secara periodik untuk selamanya sehingga dana yang masuk bisa digunakan memperkuat ekuitas jangka panjang perusahaan dalam membangun proyek-proyek infrastruktur.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengatakan, pihaknya diminta untuk menjelaskan produk-produk keuangan apa saja yang bisa dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang kini terus digenjot oleh pemerintah. "Jadi di OJK itu kan ada produk-produk pasar modal seperti RDPT, DIRE, KIK EBA, dan lainnya. Kita melihat apakah ada kendala dalam penerbitan-penerbitan instrumen tersebut, ada isu tidak. Kalau ada kesulitannya apa, itu tadi dibahas bersama," ujar Nurhaida.

Nurhaida menuturkan, salah satu yang menjadi pembahasan utama dalam rakor tersebut yaitu percepatan penerbitan izin produk-produk keuangan seperti reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), Dana Investasi Real Estate (DIRE), dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), dan lainnya. Ia menyebutkan, proses perizinan untuk penerbitan produk keuangan tersebut sebenarnya sudah relatif cepat. Namun, molornya waktu penerbitan izin itu sendiri biasanya disebabkan masalah teknis seperti kelengkapan dokumen dari perusahaan yang mengajukan izin.

BERITA TERKAIT

Andalan Finance Targetkan Pembiayaan Rp4,3 Triliun

NERACA Jakarta - PT Andalan Finance Indonesia (Andalan Finance) melakukan penandatanganan perubahan kesembilan perjanjian pemberian fasilitas perbankan yaitu fasilitas term…

Mengukir Harapan Baru: Upaya Serius Pemerintah Membangun Papua

  Oleh : Indah Rahmawati Salam, Mahasiswi IAIN Kendari   Harapan masyarakat Papua untuk menjadi lebih baik, lebih bermartabat, dan…

Marak Korupsi Akibat Tidak Paham Konstitusi - PEMERINTAH DIMINTA BATASI PENERBITAN IUP

Jakarta-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menilai pemahaman masyarakat Indonesia yang kurang terhadap konstitusi menjadi sebab praktik korupsi masih sering…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Shinta Bubu : 6 Juta UMKM akan Go Digital di 2020

NERACA Jakarta - Pertumbuhan E-Commerce di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun bahkan berpotensi menjadi ekonomi digital…

Menhub Sangkal Jual Aset Infrastruktur Negara

    NERACA   Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyangkal bahwa kerja sama infrastruktur transportasi dengan pihak swasta…

Kemenkeu Dapat Pinjaman Rp15,2 triliun - Kerjasama dengan JICA

      NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menandatangani dua naskah perjanjiian pinjaman…