Pemerintah Cari Instrumen Baru Pembiayaan Infrastruktur

NERACA

Jakarta - Pemerintah tengah mengembangkan instrumen-instrumen pendanaan baru yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, yang memang membutuhkan dana besar dan tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai rapat koordinasi membahas sistem pembiayaan di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/9).

"Kita hanya membicarakan instrumen apa lagi yang bisa kita kembangkan supaya keikutsertaan masyarakat dan swasta bisa lebih besar dalam pembiayaan terutama infrastruktur," ujar Darmin. Darmin mencontohkan skema konsesi terbatas atau limited consession scheme (LCS) yang masih dirancang oleh pemerintah. Skema tersebut menawarkan pemberian konsesi kepada swasta di aset infrastruktur yang sudah beroperasi dan menghasilkan keuntungan.

LCS memang dirancang untuk menarik keterlibatan swasta dalam membiayai proyek infrastruktur. "Intinya kita itu cari instrumen yang masih bisa dikembangkan dan ditambah agar keikutsertaan masyarakat dan swasta makin luas. Supaya apa? Supaya jangan semuanya APBN, karena APBN itu pada akhirnya terbatas," kata Darmin. Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga sempat menyinggung soal variasi instrumen investasi untuk pembiayaan infrastruktur dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang masih relatif terbatas.

Skema PINA dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) memang diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur nasional yang besar melalui keterlibatan sektor swasta. PINA menjadi solusi mengatasi keterbatasan anggaran APBN dengan menggunakan skema "creative financing", sekaligus menjadi solusi penguatan ekuitas BUMN tanpa mengandalkan penyertaan modal negara (PMN).

"Creative financing" untuk infrastruktur sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2018, menjadi solusi agar pembangunan infrastruktur terus dilakukan, tanpa mengorbankan alokasi dana APBN untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

Beberapa instrumen baru untuk percepatan proyek infrastruktur dan "creative financing" adalah RDPT infrastruktur, perpetuity notes, IDR global bonds dan infrastructure project bonds. Perpetuity notes adalah surat berharga yang diterbitkan tanpa ada masa pelunasan dan pembayaran kuponnya dilakukan secara periodik untuk selamanya sehingga dana yang masuk bisa digunakan memperkuat ekuitas jangka panjang perusahaan dalam membangun proyek-proyek infrastruktur.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengatakan, pihaknya diminta untuk menjelaskan produk-produk keuangan apa saja yang bisa dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang kini terus digenjot oleh pemerintah. "Jadi di OJK itu kan ada produk-produk pasar modal seperti RDPT, DIRE, KIK EBA, dan lainnya. Kita melihat apakah ada kendala dalam penerbitan-penerbitan instrumen tersebut, ada isu tidak. Kalau ada kesulitannya apa, itu tadi dibahas bersama," ujar Nurhaida.

Nurhaida menuturkan, salah satu yang menjadi pembahasan utama dalam rakor tersebut yaitu percepatan penerbitan izin produk-produk keuangan seperti reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), Dana Investasi Real Estate (DIRE), dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), dan lainnya. Ia menyebutkan, proses perizinan untuk penerbitan produk keuangan tersebut sebenarnya sudah relatif cepat. Namun, molornya waktu penerbitan izin itu sendiri biasanya disebabkan masalah teknis seperti kelengkapan dokumen dari perusahaan yang mengajukan izin.

BERITA TERKAIT

APLN Optimis Borneo Bay City Diserap Pasar - Geliat Infrastruktur di Kaltim

NERACA Jakarta – Selain ekspansi bisnis di luar pulau Jawa, seperti ke Batam, PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) juga…

Sharp Siap Rajai Pasar Pompa Air - Perkenalkan Empat Tipe Baru

NERACA Jakarta– Sesuai komitmen yang terus dijaga PT Sharp Electronics Indonesia untuk menjadi pangsa pasar nomor satu di tanah air,…

Pemerintah Perlu Lobi Amerika Terkait Ancaman Pencabutan GSP - Strategi Niaga

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, pemerintah perlu melobi pemerintah Amerika Serikat terkait potensi pencabutan fasilitas…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Antisipasi Asumsi APBN 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah akan terus mengantisipasi pergerakan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2018 agar…

Lebih Efisien, Kemenlu Siapkan Diplomasi Digital

  NERACA   Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyiapkan diplomasi digital untuk memudahkan proses diplomasi baik antar negera maupun…

Presiden Harap Pemangkasan PPH Dorong UMKM

      NERACA   Tangerang - Presiden Joko Widodo berharap pemangkasan pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil…