Polemik OTT

Oleh: Ambara Purusottama

Pengajar Sekolah Bisnis dan Ekonomi

Universitas Prasetiya Mulya.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi semakin marak dalam beberapa waktu belakangan ini. Tidak tanggung-tangggung yang terjaring OTT tidak hanya kalangan pejabat kelas teri namun juga pejabat kelas kakap. Pejabat sekelas Dirjen pun tak kuasa menghadapi godaan dunia yang diduga menerima suap hingga puluhan miliar rupiah. Kejadian tersebut bahkan dilakukan di lokasi yang merupakan fasilitias milik pemerintah, Mess Perwira Dirjen Hubla. OTT tersebut memberikan gambaran bahwa penyalahgunaan kekuasaan menjadi hal yang biasa bagi para pejabat negeri ini.

Gencarnya OTT yang dilakukan KPK mendasari salah satu anggota dewan yang terhormat bahwa penangkapan yang terjadi akan mencoreng wajah bangsa ini di mata internasional. Presiden Jokowi diminta untuk kembali mengevaluasi kinerja KPK yang menjadi ujung tombak pemberantasan KKN.

Melihat situasi yang terjadi maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan negeri ini masih belum berjalan baik. Meskipun banyak program yang digaungkan pemerintah untuk mengatasi KKN namun hasilnya terbukti tidak efektif. Sebaliknya, OTT justru semakin marak. Pemerintah bukannya tidak bekerja tapi dapat dipahami bahwa saat ini pemerintah sedang mencari bentuk karena sulit menghilangkan perilaku tidak terpuji yang sudah membudaya di negeri ini. Budaya KKN yang tertanam sulit dihilangkan dan membutuhkan waktu untuk memperbaiki.

Salah satu program pemerintah untuk mengurangi tindakan KKN di lingkungan pemerintah dengan menaikkan insentif bagi penyelenggara negara. Akan tetapi faktanya kenaikan insentif ternyata tidak serta merta dapat menyurutkan mereka untuk melakukan KKN. Faktanya, pejabat kelas kakap pun ikut terjaring OTT. Teori Hierarki Maslow menjelaskan bahwa motivasi pemenuhan kebutuhan bukan disebabkan oleh defisit kebutuhan yang terjadi. Justru motivasi pemenuhan kebutuhan akan dirangsang jika manusia telah mampu memenuhi kebutuhan sebelumnya.

Teori Hierarki Kebutuhan Maslow menunjukkan bahwa adanya insentif tidak akan menyelesaikan masalah justru manusia akan dirangsang untuk memenuhi kebutuhan berikutnya. Teori lain yang menarik untuk dipelajari adalah Hawthorne Effect yang menyatakan bahwa motivasi manusia dalam bekerja lebih ditentukan oleh emosi dan interaksi sosial ketimbang perbaikan kondisi kerja dan insentif berupa tambahan uang. Kedua Teori tersebut dapat dijadikan acuan untuk membuat model pengelolaan penyelenggara negara oleh pemerintah.

Banyaknya OTT yang baru saja terjadi memberikan gambaran bahwa perlu segera adanya pembenahan perilaku penyelenggara negara yang masif. OTT telah menodai kinerja pemerintah yang selama ini mendapatkan respon positif dari dalam dan luar. Pemerintah harus segera merumuskan kebijakan yang tepat guna mengurangi potensi KKN di lingkungan pemerintah. Sejatinya OTT dan Saber Pungli adalah program pengentasan KKN jangka pendek. Pembenahan tidak hanya dilakukan dengan mengingkatkan insentif namun juga faktor lain yang berpengaruh.

Related posts