Rakhine State dan Harkat Kemanusiaan yang Terusik

Oleh: Ihsanira Dhevina E,Widyaiswara Kemensetneg

Komitmen dalam mewujudkan perdamaian di suatu negara tentu tidak terlepas dari peran Pemerintah bersama masyarakatnya. Indonesia sebagai negara berdaulat dengan penuh rasa syukur, senantiasa berupaya mewujudkan perdamaian abadi yang merupakan hak setiap bangsa. Perdamaian di negeri tercinta maupun di seluruh kawasan.

Komitmen untuk berperan di lingkup internasional ini tertuang di dalam Nawa Cita dan pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat pertama kali memimpin Sidang Kabinet Paripurna tanggal 27 Oktober 2014, yakni melindungi kedaulatan Negara Republik Indonesia; melindungi warga negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri; meningkatkan diplomasi ekonomi, termasuk diplomasi maritim dan terakhir meningkatkan peran Indonesia di kawasan dan di dunia internasional.

Wilayah Rakhine yang berada di pantai Barat Myanmar dengan penduduk yang terdiri dari dua kelompok etnis yaitu Rakhine yang dikenal sebagai pemeluk agama Budha dan Rohingya sebagai pemeluk Islam. Rohingya adalah kelompok minoritas, sebagaimana layaknya di negeri manapun, keduanya hidup berdampingan.

Namun, selama bertahun di wilayah ini kerap terjadi konflik dan baru-baru ini sebagai puncaknya, telah terjadi tragedi yang menyita perhatian dunia. Tragedi yang oleh sebagian pengamat internasional disebut sebagai suatu kejahatan kemanusiaan terhadap etnis tertentu.

Konflik yang berkembang ke arah yang semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan tentu menimbulkan keprihatinan dan mengusik rasa kemanusiaan setiap manusia. Hal ini cukup mengherankan mengingat Myanmar saat ini memiliki Aung San Suu Kyi, seorang tokoh pemenang Nobel Perdamaian di tahun 1991. Selain penghargaan-penghargaan lain seperti, Nobel Internasional “Simon Bolivar” di tahun 1992 dan the Jawaharlal Nehru Award di tahun 1993.

Aung San Suu Kyi adalah tokoh yang telah banyak memberikan inspirasi kepada dunia dalam upayanya untuk mewujudkan demokrasi dan menegakkan perdamaian di Myanmar. Tokoh yang pada April 2016 resmi menjabat sebagai State Counsellor yaitu posisi yang memungkinkannya untuk memiliki peran“above the president” – de facto leader.

Dalam tahun-tahun belakangan saat terjadinya konflik, beberapa sumber memberitakan adanya sejumlah organisasi bikhsu(monks’ organisations)yang telah memblokir sejumlah bantuan yang berasal dari NGO internasional untuk etnis Rohingya. Selain itu, pada sensus penduduk pada Juli 2012, Pemerintah Myanmar pun tidak memasukkan etnis Rohingya sebagai penduduk Myanmar. Hal-hal tersebut tentunya memperlihatkan adanya peran penting negara pada segala situasi baik saat konflik maupun damai.

Tragedi kemanusiaan di Rakhine tidak lepas dari perhatian Pemerintah Indonesia, disertai dukungan rakyat Indonesia pada awal September, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menemui State Counsellor, beberapa menteri dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar. Pada kesempatan tersebut disampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine State.

Formula ini terdiri dari 4 elemen yaitu (i) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (ii) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (iii) melindungi semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan (iv) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Keempat elemen ini merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian tidak makin memburuk. Sedangkan satu elemen lainnya adalah segera diimplementasikannya rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan.

Siaran pers Kemlu RI baru-baru ini menyebutkan, satu capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah dengan disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Indonesia juga selalu menekankan mekanisme bantuan agar harus sampai kepada semua pihak yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis. Inilah bentuk prinsip keadilan yang menjadi prinsip utama dalam mewujudkan perdamaian.

Menlu RI juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi LSM Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar dengan membentuk Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada tanggal 31 Agustus 2017. Aliansi terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada empat hal, yaitu pendidikan; kesehatan; ekonomi dan penanggulangan(relief).

Sebagaimana tercantum dalam Nawa Cita, langkah-langkah Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia membuktikan keteguhan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Politik luar negeri yang mengedepankan keleluasaan bagi Indonesia untuk menjalin hubungan dan kerja sama dengan Negara atau organisasi Negara manapun, serta berusaha untuk selalu berperan aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah Internasional atau mewujudkan perdamaian.

Tragedi Rakhine tentu mengusik harkat kemanusiaan dan peran Indonesia tentu dinantikan masyarakat dunia yang menginginkan adanya perdamaian. Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN tentu dapat menggunakan posisinya dalam menegakkan salah satu cita-cita ASEAN yaitu memajukan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

Namun, itikad baik Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya terhadap Myanmar perlu mendapat apresiasi dari Myanmar sendiri sebaga negara yang memiliki kepentingan dan sebagai negara anggota ASEAN yang juga bertanggung jawab terhadap stabilitas dan perdamaian di kawasan regional ASEAN.

Semoga Indonesia secara elegan dapat memainkan peran pentingnya dan memberikan yang terbaik bagi upaya perdamaian di Myanmar. (www.setkab.go.id)

Related posts