Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi  5,4% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah dan swasta perlu bekerja keras untuk menarik investasi Rp 799 triliun dan penyaluran kredit harus mencapai Rp 483 triliun.  Sementara pemerintah dan Komisi XI DPR-RI menyepakati beberapa asumsi dasar makro ekonomi Indonesia  RAPBN tersebut.

NERACA

"Mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4% di 2018 bisa dipandang optimistis. Tapi memang target ini butuh extra effort, banyak yang harus dilakukan pemerintah dan pihak swasta, serta lainnya supaya situasi makin kondusif," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/9).

Adapun kunci mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4% pada tahun depan, menurut dia, pertumbuhan konsumsi rumah tangga harus di atas 5%,  yakni targetnya 5,1%.  Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi diharapkan tumbuh 6,3%.  

"Dibanding outlook sampai akhir tahun ini 5,17%, target 5,4% di 2018 kenaikannya memang signifikan. Tantangannya menggerakkan investasi yang berasal dari pemerintah, BUMN, pasar modal, perbankan, penanaman modal dari dalam maupun luar negeri, serta korporasi," tutur dia.  

Selain konsumsi dan PMTB, Sri Mulyani menuturkan ada beberapa syarat utama untuk bisa mewujudkan target pertumbuhan ekonomi  sebesar itu.  Pertama, pertumbuhan kredit. Penyaluran kredit di tahun depan perlu mencapai Rp 483 triliun, atau naik dibanding tahun ini yang diperkirakan Rp 370 triliun demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2%.  

Kedua, investasi dari BUMN. Menteri Keuangan akan tetap berkoordinasi dengan Menteri BUMN Rini Soemarno agar perusahaan milik negara itu mampu mengoptimalkan neraca keuangannya untuk ekspansi guna mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. "Ketiga di pasar modal, list dari perusahaan yang akan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan yang melakukan rights issue diharapkan dapat mendorong investasi di pasar modal dengan kontribusi mencapai Rp 855 triliun di 2018," ujar Menkeu.  

Terakhir dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN), menurut dia, diharapkan mampu berkontribusi terhadap belanja modal sebesar Rp 799 triliun. Kinerja pertumbuhan PMA dan PMDN di 2015-2017 sudah mencapai share 14,5% atau tumbuh kuat dengan upaya pemerintah menjaga iklim investasi.

"Jadi 5,4% di 2018 masih bisa dicapai, tapi perlu kerja keras. Pertumbuhan kredit harus mencapai 13-15%, pasar modal dengan perusahaan yang Innitial Public Offering (IPO) tumbuh 10-15%,  capex BUMN Rp 523 triliun, serta PMA dan PMDN yang harus tumbuh sekurang-kurangnya 17-19%.  Itu prasyarat untuk mencapai 5,4% di 2018," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi XI DPR-RI  dan pemerintah menyepakati beberapa asumsi dasar makro ekonomi Indonesia dalam RAPBN 2018. Namun terdapat perubahan dari kesepakatan, yakni nilai tukar rupiah terhadap US$ dan suku bunga SPN 3 bulan.

Menurut Ketua Komisi XI DPR-RI  Melchias Markus Mekeng‎, target pertumbuhan ekonomi disepakati 5,4% dan inflasi 3,5% pada 2018. Patokan ini tidak berubah dibanding yang diajukan pemerintah. "Pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 3,5%, nilai tukar rupiah Rp 13.400 per US$, dan SPN 3 bulan sebesar 5,2%," ujarnya saat membacakan kesimpulan Raker RAPBN 2018, kemarin.

Jika dilihat, hanya nilai tukar rupiah dan suku bunga SPN yang mengalami perubahan di RAPBN 2018. Usulan pemerintah sebelumnya untuk kurs rupiah Rp13.500 per US$ menjadi Rp 13.400 per US$, dan suku bunga SPN 3 bulan dari 5,3% menjadi 5,2%.  

Untuk target pembangunan di tahun depan,  disepakati  9,5-10% untuk tingkat kemiskinan. Target tingkat pengangguran terbukaa (TPT) ditargetkan 5-5,3%, tingkat kesenjangan antara orang kaya dan miskin (gini ratio) sebesar 0,38 dan indeks pembangunan manusia (IPM) 71,5.

‎Perubahan kurs rupiah yang lebih menguat dari usulan pemerintah menjadi Rp 13.400 per US$ didasari pendapat para Anggota Komisi XI yang sebagian besar mengajukan asumsi kurs lebih optimistis sekitar Rp 13.300-Rp 13.400 per US$. "Kurs rupiah kan terakhir ini tidak pernah melebihi Rp 13.400, jadi masih Rp 13.300-an per US$ dan cukup stabil maka kami usulkan di 2018 lebih menguat," ujar anggota Komisi XI DPR Kardaya Warnika.

Sri Mulyani  juga memperkirakan outlook kurs rupiah sampai akhir tahun sebesar Rp 13.400 per US$ seiring pemulihan ekspor dan kontribusi aliran investasi langsung asing (foreign direct investment-FDI). Sedangkan realisasi nilai tukar rupiah per 7 September ini di level Rp 13.331 per US$.

"Kami harapkan kurs akan stabil pada rentang Rp 13.300-Rp 13.400 per US$ di 2017. Outlook sampai akhir tahun ini sekitar Rp 13.400 per US$," ujarnya.

Menkeu mengatakan, pemerintah memasang target Rp 13.500 per US$. Lebih lemah dibanding patokan target Rp 13.400 per US$ di APBN-P 2017 karena melihat dinamika yang terjadi di dalam maupun luar negeri.  "Ada dinamika kenaikan suku bunga AS, berakhirnya quantitative easing (QE) di Eropa, sehingga harus diperhitungkan dari sisi kurs atau spred suku bunga Indonesia dan negara-negara yang menjadi anchor  seperti AS, Euro dan Jepang,"ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia  Mirza Adityaswara memproyeksikan nilai tukar rupiah akan bergerak sekitar Rp 13.550 per US$ di 2018. "Kurs rupiah Rp 13.550 per US$ bukan rata-rata ya, itu end of year," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah dan BI perlu mewaspadai kondisi perekonomian di AS, salah satunya tren penyesuaian suku bunga The Fed.  BI memperkirakan The Fed tidak akan menaikkan Fed Fund Rate (FFR) sebanyak 3-4 kali sesuai perkiraan awal.

"Di 2018, kami sarankan lebih berhati-hati karena tren kenaikan suku bunga AS masih akan terus. Tahun ini tidak jadi 3-4 kali, tapi mungkin 2 kali saja. Tapi tahun depan naik sih sudah pasti, 2 atau 3 kali, ini terus dipantau," ujar Mirza.

Ancaman Geopolitik

Sebelumnya Menkeu menyebut ancaman geopolitik dunia saat ini adalah ketegangan hubungan antara Presiden AS Donald Trump, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Kondisi ini dapat memengaruhi perekonomian global.

"Dulu saat 2015, kalau bicara geopolitik Ukraina, ISIS. Tapi hari ini geopolitikal di 2017 adalah Presiden Trump dan Kim Jong-un. Dua pemimpin yang keduanya pegang nuklir, dan sangat sulit diprediksi," ujarnya, akhir pekan lalu.

AS dan Korut awalnya tidak pernah muncul dalam peta geopolitik dunia. Namun, kini keduanya menjadi sorotan pemimpin dan masyarakat dunia. "Tiongkok dulu hadir di Laut Cina Selatan dengan kekuatan militer yang luar biasa di wilayah Asia ini. Maklum saja, ekonomi Tiongkok nomor 2 terbesar di dunia. Sehingga setiap pertemuan di Beijing atau Washington, bicara security, maka jangan sampai AS dan Tiongkok misunderstanding, dan akhirnya perang karena Asia dianggap kawasan paling aman," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) harus mampu menjaga kekompakan sehingga bisa menjadi penyeimbang di tengah geopolitik yang tengah memanas. Termasuk Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN. "Kalau bisa jaga kekompakan, ASEAN bisa jadi penyeimbang," ujarnya. bari/mohar/fba