DPRD Akan Panggil BJB Soal Dana ke PD Waluya

Sukabumi- Komisi II DPRD kota Sukabumi dalam waktu dekat akan memanggil pihak Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Sukabumi dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Sukabumi. Pemanggilan yang bertujuan untuk meminta penjelasan terkait seputar kucuran dana Rp. 1.337 miliar kepada PD Waluya.

Bahkan Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi Dadang Hermawan akan mengusulkan kepada pihak Eksekutif dan Legislatif agar memindahkan semua rekening pemda dari BJB ke bank lainnya. “Kami jadwalkan akhir Januari atau awal bulan Februari karena minggu-minggu ini Komisi II akan melakukan kunker ke Medan,” tutur Ketua Komisi II Dadang Hermawan kepada sejumlah wartawan di ruangan kerjanya Rabu,(18/01) kemarin.

Menurut Dadang, usulan dipindahkan saja seluruh rekening pemda ke bank lain dikarenakan undangan Komisi II DPRD Kota Sukabumi beberapa waktu yang lalu untuk melakukan agenda hearing tidak diindahkan oleh pihak BJB, sehingga terkesan pihak BJB tidak proaktif dan menghina lembaga DPRD.

Adapun agenda hearing nantinya untuk memintai keterangan sejauh mana mekanisme penyaluran peminjaman uang kepada PD Waluya yang menggunakan sertifikat istri Alm. Farid Hardja.

"Kami sudah mengirim surat ke pihak BJB, namun sampai saat ini tidak ada niatan baik mereka untuk datang ke gedung DPRD Kota Sukabumi," ujarnya.

Dadang menegaskan, apabila pihak BJB tidak hadir dalam hearing nanti maka seluruh anggota DPRD Kota Sukabumi mulai dari pimpinan sampai dengan anggota akan menandatangani pengusulan dipindahkan saja seluruh rekening pemda ke bank lain. Bahkan apabila pemda tidak menyetujui usulan tersebut, maka seluruh anggota DPRD Kota SUkabumi tidak akan mengesahkan APBD di tahun mendatang.

"Kalau pemda tidak mau menyetujui usulan kami, maka kami tidak akan mengesahkan APBD nantinya," tegasnya.

Selain itu pihaknya juga mempertanyakan sejauh mana kinerja Badan Pengawas BUMD Kota Sukabumi khususnya yang menangani PD Waluya sampai terjadinya permasalahan ini. Bahkan dia menganggap Badan Pengawas BUMD Kota Sukabumi seperti boneka cantik yang hanya duduk manis dan menunggu keuntungan dari tiap BUMD.

Dadang juga telah mengusulkan kepada Pimpinan DPRD agar bantuan penyertaan modal untuk PD Waluya sebesar Rp 1 miliar agar ditunda dulu untuk sementara sampai waktu yang belum ditentukan.

Sementara itu, Manajer Komersial BJB Cabang Sukabumi Asep Hadianan saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya membantah telah menerima surat undangan hearing dari Komisi II DPRD Kota Sukabumi. Bahkan dia sempat menanyakan satpam yang dititipi surat undangan tersebut dan tidak bertemu karena tugas shift malam.(yong/sep)

BERITA TERKAIT

Ketum PBNU Dorong Penggerak NU Care-LAZISNU Semangat Kelola Dana Kemanusiaan

Sleman, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mendorong seluruh penggerak NU Care-LAZISNU se-Indonesia memiliki semangat yang besar dalam mengelola…

DPRD Tangerang Tunda Paripurna Validasi Jumlah Penduduk

DPRD Tangerang Tunda Paripurna Validasi Jumlah Penduduk NERACA  Tangerang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Banten, menunda rapat…

2019, Smesco Akan Tingkatkan Layanan Pemasaran KUKM

2019, Smesco Akan Tingkatkan Layanan Pemasaran KUKM NERACA Jakarta - Dirut Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM Emilia Suhaimi mengatakan, tahun…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Tagar #JokowiOrangnyaBaik Masuk Trending Topic Dunia

Tagar #JokowiOrangnyaBaik Masuk Trending Topic Dunia NERACA Jakarta - Jagad media sosial, khususnya Twitter, pada Sabtu (16/2), dikejutkan dengan munculnya…

TKN: Karakter Jokowi Dibutuhkan Untuk Memimpin Indonesia

TKN: Karakter Jokowi Dibutuhkan Untuk Memimpin Indonesia NERACA Jakarta - Debat kedua Pilpres 2019 pada Minggu (17/2) malam siap digelar.…

Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar - Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong

Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong NERACA Depok - ‎Pemerintah Kota…