NERACA

Jakarta – Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa rasio pembiayaan bermasalah bank syariah atau Nonperforming Financing (NPF) mencapai 4,5%. Atas tingginya NPF tersebut, Pengamat Ekonomi Syariah SEBI School of Islamic Economics Aziz Setiawan menilai bank syariah perlu memperbaiki proses internalnya agar semakin hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Assesment dan manajemen risiko pembiayaan harus kuat. "Termasuk mencegah moral hazard atau fraud yang biasanya mendorong penyaluran pembiayaan tidak sehat," ujar Aziz, seperti dikutip Republika, kemarin.

Ia menjelaskan, secara umum strategi bank syariah untuk menurunkan NPF ditentukan oleh kualitas dan pertumbuhan pembiayaan sehat serta keberhasilan merestrukturisasi pembiayaan bermasalah. Menurutnya, ada beberapa faktor yang dapat membuat NPF bank syariah tetap tinggi. Di antaranya, jika bank syariah tidak berani berekspansi dan hanya fokus mengelola portofolio yang ada. Jadi, harus tetap ekspansi dengan kualitas analisa pembiayaan yang lebih baik. "NPF yang tinggi selama ini juga karena faktor ekonomi makro yang mengalami stagnasi pertumbuhan pada lima persen dan tertekannya sektor riil," kata Aziz. 

Ia menambahkan, tertekannya sektor riil biasanya langsung berdampak ke bank syariah. Dirinya optimistis NPF bank syariah ke depan akan lebih baik, didukung oleh ekspektasi membaiknya kinerja makro ekonomi. "Seperti pemerintah menaikkan target pertumbuhan ekonomi dari 5,1 persen menjadu 5,2 persen dalam hasil pembahasan APBNP 2017. Lalu inflasi juga diprediksi stabil serta diproyeksikan relatif rendah di angka 4,3 persen," kata Aziz. Baginya, kondisi tersebut cukup kondusif. Dengan begitu dapat memberikan lingkungan ekonomi lebih baik bagi bank syariah untuk tumbuh dan berekspansi. "Kinerjanya secara umum pun diproyeksikan bakal lebih baik dibanding tahun lalu," katanya.

Beberapa bank syariah mengakui akan hal tersebut. Seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah yang akan menekan rasio NPF hingga di bawah 4% pada akhir tahun 2017. Sekretaris Perusahaan BRI Syariah Indri Tri Handayani mengatakan, pihaknya mencatat rasio NPF tinggi atau di level 4,82% di semester I-2017. Anak usaha BRI ini telah menyiapkan langkah menurunkan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi dan penjualan aset bermasalah.

"Penyelesaian NPF dengan restrukturisasi untuk yang masih punya prospek. Bagi yang tidak ada prospek, dilakukan penjualan aset dan litigasi," kata Indri, seperti dikutip Kontan. Begitu juga dengan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah mematok rasio NPL 3% di akhir tahun ini, dari posisi NPF sebesar 3,38% di semester I-2017.

Direktur BNI Syariah Dhias Widhiyati mengatakan, banknya akan menekan NPF melalui penilaian dari sisi pembayaran, prospek usaha nasabah dan jaminan aset perusahaan. Senada, Presiden Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Syariah John Kosasih menuturkan, akan menjaga rasio NPF di bawah 1% hingga akhir tahun 2017. Per semester I 2017, rasio NPF gross bank ini 0,48% dan NPF nett 0,18%. "Minimnya rasio pembiayaan bermasalah karena tingkat kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan yang cukup tinggi," ujarnya. 

Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Danamon Indonesia Tbk mengaku mampu menekan laju NPF menjadi 0,7% di semester I 2017. Direktur Danamon Syariah Herry Hikmanto yakin, NPF UUS Danamon tetap di bawah 1% hingga akhir tahun. UUS PT Bank CIMB Niaga Tbk juga sanggup menekan rasio NPF menjadi 0,97% pada semester I-2017. Direktur Perbankan Syariah CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyebut strateginya adalah dengan melakukan pengetatan dari sisi manajemen risiko. Cara bank syariah menekan NPF melalui restrukturisasi pembiayaan dan penjualan aset bermasalah.