Kinerja Pengawasan BPOM Perlu Terus Ditingkatkan

Kinerja Pengawasan BPOM Perlu Terus Ditingkatkan

NERACA

Jakarta - Kinerja pengawasan oleh lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu untuk terus ditingkatkan sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan tingkat kesehatan dan keamanan produk serta terjaga dengan baik.

"Kami mendukung kinerja BPOM. Kami juga mengawasi. Jangan hanya teori saja di lapangan, tapi nyata kehadirannya di masyarakat," kata Anggota Komisi IX DPR Imam Suroso dalam rilis, Senin (11/9).

Politisi PDIP itu menyatakan, anggaran BPOM telah ditingkatkan sebesar Rp177 miliar sehingga pada tahun depan diperkirakan anggarannya dapat mencapai lebih dari Rp2 triliun. Untuk itu, ujar dia, diharapkan dengan kenaikan yang signifikan itu juga memperkuat kinerja BPOM di masyarakat.

Imam juga meminta BPOM bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan pembinaan kepada jamu, obat herbal, maupun obat-obatan tradisional asli Indonesia. Hal tersebut, lanjut dia, karena selain melestarikan warisan leluhur juga karena khasiat dari obat-obatan tradisional telah diakui sejak lama.

Sebelumnya, BPOM menilai adanya upaya jaringan yang terstruktur dan sistematis dalam peredaran makanan kedaluwarsa di Indonesia."Ini upaya kejahatan sistematis karena ada peralatan penggantian tanggal kadaluarsa menutupi merek dagang dan nomor izin edar," kata Kepala BPOM Penny K Lukito di lokasi pemusnahan pangan kadaluarsa dan ilegal Rt 04/ Rw 02 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Rabu (30/8).

Penny mengatakan hasil temuan Balai BPOM Jakarta pada 2017 ini mengungkap adanya ribuan makanan dan minuman yang sengaja diubah tanggal kadaluarsanya serta menutupi merek dagang dan nomor izin edar yang sebenarnya dengan sejumlah alat yang kini telah disita.

Produk tersebut rata-rata berasal dari luar negeri yang dijual dengah harga di bawah standar dan diselundupkan melalui pelabuhan resmi maupun ilegal di sejumlah perbatasan.

Melalui Jakarta produk ilegal tersebut dipalsukan kemudian sebagian didistribusikan ke sejumlah daerah seperti Kalimantan, Sumatera dan Jawa. Ribuan barang sitaan senilai Rp1,1 miliar itu kemudian dimusnahkan dihadapan media dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian teehadap kesehatan konsumen dan keamanan produk dalam negeri.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat. Ant

 

BERITA TERKAIT

Hadi: Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Sebatas Penegakan Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas)…

Kompolnas Ungkap Progres Baru Penanganan Kasus Firli Bahuri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengungkap akan ada progres/kemajuan baru dalam penanganan perkara/kasus dugaan pemerasan oleh…

Kejaksaan Agung Lembaga Penegakan Hukum Paling Dipercaya

NERACA Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Hadi: Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Sebatas Penegakan Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas)…

Kompolnas Ungkap Progres Baru Penanganan Kasus Firli Bahuri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengungkap akan ada progres/kemajuan baru dalam penanganan perkara/kasus dugaan pemerasan oleh…

Kejaksaan Agung Lembaga Penegakan Hukum Paling Dipercaya

NERACA Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling…