Oleh: Muhammad Razi Rahman

Ketimpangan atau kesenjangan pendapatan di antara berbagai warga telah menjadi permasalahan besar di dunia, setidaknya menurut kajian yang dilakukan oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF) pada awal tahun 2017.

Laporan risiko global tahunan yang dikeluarkan WEF menyatakan bahwa berdasarkan masukan dari 700 pakar, ditemukan bahwa meningkatnya disparitas tingkat kekayaan, serta merebaknya polarisasi dari berbagai sektor di masyarakat, menjadi fenomena yang bakal membentuk dunia pada dekade mendatang. Kecenderungan tersebut juga telah dirasakan dan coba diantisipasi oleh berbagai pemerintahan global, termasuk oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Tidak heran bila Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah pada tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja ini bakal lebih fokus dalam rangka melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok Tanah Air.

"Saya yakin, hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, kita akan semakin bersatu. Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia," kata Presiden Jokowi dalam Pidato Presiden RI di depan Sidang Tahunan MPRI RI Tahun 2017 di Jakarta, Rabu (16/8).

Presiden menegaskan, pemerintah menginginkan rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keadilan sosial, lanjutnya, harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Rakyat di Aceh harus bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sanitasi dan air bersih maupun pelayanan transportasi, sama baiknya dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya yang lain di seluruh pelosok negeri. Kita ingin rakyat di perbatasan Papua, bisa memiliki rasa bangga pada Tanah Airnya, karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik," ujar Presiden.

Presiden yang mengenakan baju adat Makassar itu juga mencontohkan keinginan pemerintah agar masyarakat Papua di pergunungan bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan saudaranya di wilayah lain Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga menginginkan agar masyarakat Pulau Miangas merasakan kehadiran NKRI melalui program seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, serta masyarakat di Pulau Rote bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, lancarnya konektivitas dan turunnya biaya logistik.

"Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global. Tidak ada yang merasa menjadi warga negara kelas dua, warga negara kelas tiga. Karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia. Semuanya, setara mendapatkan manfaat dari pembangunan," ujarnya.

Pemerintah, ujar Presiden, juga ingin bekerja sama tidak hanya dalam pemerataan ekonomi yang berkeadilan tapi juga dalam pembangunan ideologi, politik, sosial dan budaya. Dalam bidang ideologi, Presiden Jokowi juga mengajak masyarakat terus memperkuat konsensus kebangsaan untuk menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Pengembangan Pariwisata Upaya pemerataan di berbagai daerah di Tanah Air sebenarnya juga dapat dilakukan tidak hanya melalui berbagai program besar dan luas, tetapi juga dapat dilakukan misalnya dengan mengoptimalkan potensi pariwisata di suatu daerah.

Karena itu, anggota Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam dalam sejumlah kesempatan juga mengatakan pengembangan sektor pariwisata juga harus diingat sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Tanah Air.

Politisi Partai Golkar itu mengingatkan bahwa bagi wisatawan, kepariwisataan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual diri dengan rekreasi dan perjalanan.

Dia juga mengingatkan berdasarkan UU Kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, namun harus melibatkan berbagai pihak, khususnya pihak swasta dan masyarakat. Kerja sama dengan berbagai pihak tersebut, lanjutnya, tentu juga sangat penting untuk meningkatkan promosi pariwisata Indonesia. Untuk itu, ia juga mendesak Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas penguatan program 10 destinasi wisata prioritas.

Sebelumnya, pemda dinilai perlu untuk lebih kreatif dalam menggarap pengembangan sektor pariwisata karena potensi tersebut perlu dioptimalkan segera bila sektor tersebut ingin menjadi sumber devisa terbesar ke depannya. "Pemerintah daerah juga harus melakukan inovasi dan lebih kreatif lagi. Sektor pariwisata jika digarap serius akan memberi dampak ekonomi di daerah," kata anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah.

Menurut Anang, setelah berkunjung ke sejumlah destinasi wisata, masih banyak lokasi di berbagai daerah yang belum tereksplorasi secara maksimal.

Politisi PAN itu mencontohkan persoalan pariwisata di kota kelahirannya Jember, yang meski telah mengalami perkembangan yang luar biasa, tetapi sepertinya belum dimaksimalkan potensinya. Untuk itu, ia juga mendesak pemerintah pusat agar melakukan supervisi terhadap pemerintah daerah yang memiliki potensi destinasi pariwisata agar terjadi akselerasi di sektor pariwisata.

Dana Desa

Selain itu, salah satu program andalan pemerintah yang juga dapat dijadikan sebagai sarana penting dalam melakukan pemerataan ekonomi adalah Dana Desa.

Hal tersebut dapat terwujud, bila amanah penggunaan dana desa selalu dapat menjunjung transparansi karena program tersebut sangat diharapkan untuk dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh desa, kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Menurut Muhaimin, dulu PKB termasuk menyusun UU Desa dengan harapan pemerataan pembangunan di desa biar cepat berlangsung.

Ketum PKB juga menegaskan, penyaluran Dana Desa juga dilakukan secara langsung dari Kementerian Keuangan ke desa.

Cak Imin juga memaparkan, ada dua hal yang harus diingat kepala desa bahwa uang desa adalah uang punya rakyat, serta tujuan penyaluran dana desa agar bisa dinikmati langsung oleh rakyat melalui beragam aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan penggunaan Dana Desa harus direncanakan sebaik-baiknya dan dilakukan secara terus-menerus untuk menghindari adanya penyimpangan.

"Saya selalu sampaikan bahwa manajemen Dana Desa itu harus betul-betul direncanakan dengan baik, diorganisasi yang baik. Ada pendampingan, dilaksanakan, tetapi juga harus ada pengawasan, pemeriksaan, yang terus menerus. Karena ini terkait uang yang besar sekali," kata Jokowi usai membuka Rapimnas I Partai Hanura di Badung, Bali, Jumat (4/8).

Presiden Jokowi menyebutkan saat awal diluncurkan, Dana Desa dialokasikan sebesar Rp20 triliun. Sementara setahun setelahnya, ditingkatkan menjadi Rp47 triliun dan kini berada pada angka Rp60 triliun.

Dengan Dana Desa berfokus kepada sektor infrastruktur yang juga sedang digalakkan pemerintahan Presiden Joko Widodo, maka hal itu juga dinilai merupakan solusi yang esensial dalam meningkatkan daya saing serta pemerataan pembangunan. "Infrastruktur merupakan kunci utama Indonesia untuk meraih kemajuan dalam perekonomian sekaligus pemerataan pembangunan," kata Managing Director Tarsus Indonesia Didit Siswodwiatmoko dalam keterangan tertulisnya.

Tarsus Indonesia merupakan perusahaan yang bakal menggelar Indonesia Infrastructure Week (IIW) yang bakal digelar di Jakarta Convention Center, 8-10 November 2017. Didit memaparkan, IIW digelar dengan berkolaborasi bersama pemerintah yang diwakili kementerian, perusahaan BUMN, serta berbagai perusahaan swasta.

Ajang tersebut, lanjutnya, adalah sebagai sarana untuk menghasilkan peluang bisnis bagi banyak pihak di sektor infrastruktur sekaligus mendukung secara langsung visi penting pembangunan infrastruktur yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Intinya, berbagai upaya harus terus didorong oleh pemerintah, baik melalui program yang besar dan meluas, hingga program yang kecil tapi signifikan, dalam rangka mewujudkan pemerataan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Ant.)