Taat Peraturan, PGN Terhindar dari Dugaan Monopoli Harga Gas di Medan

NERACA

Jakarta – Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengalihkan fokus pemeriksaan penyebab tingginya harga gas di wilayah Medan, Sumatera Utara kepada praktik percaloan membuat lega manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Awalnya, KPPU menduga tingginya harga gas bagi pelanggan industri di daerah tersebut disebabkan oleh monopoli distribusi penjualan gas yang dilakukan badan usaha milik negara (BUMN) tersebut.

Head of Marketing PGN Adi Munandir mengaku secara intensif terus memberikan penjelasan kepada komisi yang dipimpin oleh Syarkawi Rauf terkait dugaan monopoli yang diterima perusahaannya.

Menurut Adi, perusahaannya bekerja sesuai dengan peraturan yang diterbitkan pemerintah. “Harga gas di Medan semua ditetapkan Kementerian ESDM melalui Keputusan Menteri. Semua ditampilkan secara eksplisit, PGN dapat pasokan gas dari mana saja kemudian berapa toll fee maksimal yang boleh dikutip. Jadi yang menetapkan harga adalah pemerintah,” kata Adi dalam seminar ‘Efisiensi Gas Industri Tanpa Harus Impor’ yang diselenggarakan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Grand Diara Hotel Bogor, Kamis (7/9).

Ia mengakui harga gas di Sumatera Utara pernah mencapai US$ 12,22 per MMBTU ketika sampai ke pelanggan industri. Menurutnya dari seluruh mata distribusi gas dari hulu sampai ke tangan pelanggan, PGN hanya memungut tarif US$ 1,35 per MMBTU untuk pengelolaan pipa sepanjang 600 kilometer (km). Sisanya sekitar US$ 11 dolar merupakan komponen biaya dari hulu, seperti regasifikasi, distribusi, dan harga lainnya.

“Kami hanya mengikuti Keputusan Menteri Nomor 19 tahun 2009 dan komponen harganya sangat transparan bisa diperiksa semua bahwa angka US$ 12,22 itu, PGN hanya mendapai US$ 1,35 saja. Ini coba kami jelaskan ke pemerintah, bahwa komponen biayanya yang membuat harga mahal, ternyata bukan dari PGN. Mudah-mudahan dengan data yang diberikan, KPPU bisa melihat bahwa PGN menjalankan tugasnya sebagai BUMN sesuai dengan regulasi yang berlaku,” jelas Adi.

September 2016 lalu, Ketua KPPU Syarkawi Rauf menduga terjadinya praktik monopoli dalam pelaksanaan distribusi gas oleh PGN di Sumatera Utara karena harga gas di daerah itu jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. KPPU disebut Syarkawi, menemukan biaya distribusi yang ada tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar pelanggan.

"Karena kami melihat, mahalnya harga gas ini bukan karena di hulu, tapi ada upaya monopoli yang diduga memanfaatkan distribusi gas. Sehingga, bisa menetapkan harga secara sepihak dengan angka yang excessive. Kami melihat hitung-hitungannya saat ini tidak wajar dengan seharusnya, makanya pelaku usaha di Sumatera Utara teriak," ujar Syarkawi, ketika itu.

KPPU juga menemukan adanya klausul Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PGN dan end user yang tidak sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Poin tersebut adalah memperbolehkan PGN untuk menetapkan harga secara sepihak, dan dapat diubah tanpa persetujuan konsumen.

Namun setelah melakukan proses pemeriksaan terhadap PGN dan pihak lain, Anggota Komisioner KPPU Saidah Sakwan mengaku komisi tempatnya bekerja belum menemukan adanya bukti praktik monopoli oleh PGN. “Sekarang bukti barunya ada pelaku usaha (trader) yang saling mempermainkan harga,” ujar Saidah, Rabu (6/9).

Dari fakta persidangan terakhir, Saidah mengaku mendapat bukti kuat bahwa salah satu penyebab tingginya harga gas di Medan disebabkan oleh adanya permainan harga yang dilakukan perusahaan pemegang kuota gas yang tidak memiliki infrastruktur.

Majelis hakim KPPU kemudian berencana mendalami keterangan beberapa saksi di persidangan lanjutan demi mengungkap fakta percaloan harga gas. Ia mengakui, di tengah proses persidangan majelis mengalami kesulitan dalam membuktikan praktik monopoli yang dilakukan PGN. Sebab ada beberapa regulasi yang memperbolehkan perusahaan pelat merah ini melakukan monopoli distribusi gas di daerah tersebut.

Dua diantaranya adalah Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. "Setelah sidang kami akan membuat kesimpulan terkait laporan dugaan monopoli. Kalau PGN terbukti tidak bersalah, nantinya keputusan diambil oleh majelis hakim,” tutur Saidah.

BERITA TERKAIT

KPPU Mendenda PGN Rp9,9 Miliar

  NERACA Medan - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) bersalah melanggar pasal 17 Undang…

Aneka Gas Beri Kupon Obligasi Hingga 9,9%

PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) berencana menerbitkan obligasi melalui penawaran umum obligasi berkelanjutan I tahap II tahun 2017 sebesar…

SML Hadirkan Clustter Hyland di Balikpapan - Tawarkan Harga Terjangkau

NERACA Jakarta - Sinar Mas Land (SML, salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia di awal bulan Oktober 2017 resmi…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Meningkatkan Daya Saing SDM Industri Dengan Program Vokasi

NERACA Kediri - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan lemahnya daya saing industri dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah Sumber Daya…

Wilayah Jawa Tengah - KKP Beri Bantuan Alat Tangkap Ramah Lingkungan

NERACA Pekalongan - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) kembali menyalurkan bantuan alat penangkapan ikan…

Korea Nilai Indonesia Mitra Penting di Sektor Industri

NERACA Jakarta – Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa penguatan kerja sama dengan Indonesia pada saat ini menjadi penting. Salah satu…