Pembentukan 65 Kluster Pangan Dipercepat

NERACA

Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengatakan rencana pendirian 65 cluster pangan berbasis koperasi diseluruh Indonesia akan dipercepat. Percepatan tersebut merupakan arahan Presiden Jokowi agar produksi pangan nasional khususnya beras meningkat. 

Sebelumnya Kemenkop UKM ingin membuat pilot project 5 cluster pangan lebih dulu,  yakni di Banyumas, Sukabumi, Purwokerto, Demak dan Lampung.“Presiden memberi arahan bahwa tidak perlu menunggu pilot project di 5 cluster, langsung mengimplementasikan serentak untuk 65 cluster pangan,” kata Menkop dalam Temu Konsultasi Peningkatan Peran Koperasi untuk Ketahanan Pangan Nasional, Kamis (7/9) malam yang dihadiri sejumlah pengurus koperasi  dan kepala dinas.

Pada kesempatan itu, para pengurus koperasi dan kepala dinas menandatangani pernyataan bersama mendukung percepatan  realisasi 65 kluster pangan yang diharapkan dapat terealisasi dalam satu tahun.

Kluster pangan akan melibatkan lintas K/L lainnya, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria, Kementerian Perdagangan, Bulog. Pendirian kluster pangan juga diminta dituangkan dalam Peraturan Presiden. 

Menkop mengatakan koperasi ditargetkan menjadi basis ketahanan pangan nasional. Untuk mewujudkannya pengelolaan koperasi perlu direformasi melalui pengembangan ke arah korporatisasi. Sehingga pertanian tidak lagi hanya bicara soal teknis tapi juga bisnis.

Dengan konsep ini, kluster pangan yang didirikan adalah berbasis koperasi yang beranggotakan petani. Koperasi kemudian mendirikan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) pangan berbentuk perseroan terbatas (PT) untuk menampung dan memasarkan produk petani. Masing-masing kluster memiliki skala ekonomi 5.000 ha lahan. Dengan konsep cluster pangan, pertanian dari hulu hingga hilir dikelola dalam satu sistem sehingga tidak memberi celah masuknya tengkulak pangan.

“BUMR akan melakukan kegiatan bisnis, mulai dari pengadaan pupuk, benih hingga membeli dan memasarkan produksi petani. Petani yang merupakan anggota koperasi juga akan mendapat ongkos kerja dan pendampingan dari para ahli,” kata Puspayoga.

Menkop mengakui kluster pangan membutuhkan pembiayaan sebab akan ada ongkos kerja yang akan dipinjamkan kepada petani. Pembiayaan ini, tegas Puspayoga, akan segera dicarikan solusinya.“Contohnya BUMR Pangan di Sukabumi yang mendapatkan pinjaman kepada petani untuk ongkos kerja sebesar Rp 13,4 juta per petani dari dana kemitraan PT Pertamina,” kata Menkop.

Konsep kluster pangan yang akan difasilitasi oleh pemerintah ini menduplikasi BUMR Pangan di Sukabumi yang sudah berhasil lebih dulu.

Luwarso pendiri BUMR Pangan mengemukakan melalui konsep ini koperasi menjadi sumber ketahanan pangan, menjamin stok pangan nasional dan kesejahteraan petani.  BUMR Pangan didirikan oleh Koperasi Ar Rohmah yang juga diketuai Luwarso.

Menurut Luwarso, ide membangun BUMR Pangan untuk menjamin kualitas produksi dan pemasaran produksi petani yang merupakan anggota Koperasi Ar Rahman. Luwarso mengatakan, dengan adaya BUMR Pangan dibangun Rice Mill, dengan demikian penjualan gabah petani  terjamin harganya. “Saat ini kami membeli BUMR pangan membeli gabah dari petani Rp 4.000 per kg, diatas HET pemerintah,” kata Luwarso.

Produksi BUMR Pangan Sukabumi saat ini mencapai 1,5 ton per jam dengan luas lahan pertanian 1.000 ha. Menurut Luwarso, cluster pangan nantinya tidak hanya memproduksi beras tapi tujuh komoditas utama pertanian, yakni beras, jagung, kedelai, bawang merah, tebu,  hortikulutura, peternakan. Mohar/Rin