Elpiji 3 Kg Mulai Langka di Kabupaten Sukabumi

NERACA

Sukabumi – Ketersediaan Liquit Petroleun Gas (LPG/Elpiji) bersubsidi ukuran 3 kilogram (Kg) di wilayah Kabupaten Sukabumi semenjak beberapa beberapa pekan terakhir ini, semakin minim dan sulit didapatkan. Kalaupun ada, harganya melambung dari ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Sekarang elpiji mahal. Harganya Rp22 ribu per tabung. Sementara HET-nya Rp16.500," ungkap Iqbal Aghas Setiawan, warga Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, saat berkunjung ke Kantor PWI Kota Sukabumi, Sabtu (9/9).

Akibat sulitnya mendapatkan elpiji bersubsidi itu, sebut dia, kebanyakan warga kembali menggunakan kayu bakar untuk keperluan memasak."Kalau kami menunggu kedatangan elpiji, bisa tidak masak. Kami berharap pemangku kebijakan segera mencari solusinya," tegas dia.

Hal senada diutarakan Kusmawanto warga Desa/Kecamatan Gegerbitung. Ia menyebutkan, warga dilingkunganya terpaksa membeli elpiji ke daerah Kabupaten Cianjur."Jarak Gegerbitung ke Cianjur sekitar 20 Km. Namun karena butuh, kami terpaksa ke sana. Ironisnya, harga elpiji di Cianjur lebih murah daripada epiji yang beredar di Kabupaten Sukabumi," kata Kusmaanto.

Pengamat ekonomi lokal, Hanas SE, kepada Neraca menilai, minimnya ketersediaan elpiji di Kabupaten Sukabumi, bisa diakibatkan beberapa hal seperti penyesuaian kuota dan adanya kemungkinan kenakalan oleh distributor.

"Kenakalan distributor seperti menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga. Hal itu umum dalam sistem pasar, semakin langka barang, maka harga akan tinggi," tanggap dia.

Sedangkan faktor penyesuaian kuota, akibat lemahnya kontrol dari Pertamina dan Pemerintah Daerah. Di mana pertamina selaku regulator menuruti keinginan pengusaha untuk mengucurkan elpiji tanpa memperhitungkan angka kebutuhan.

"Sederhananya seperti ini, Pemerintah mengajukan kuota selama setahun kepada Pertamina. Maka seharusnya dikalkulasikan dari kebutuhan itu dengan pembagian selama 12 bulan. Tapi kenyataannya, kuota selama setahun itu habis sebelum waktunya," pandang Hanas.

Senada dengan Hanas, pengamat ekonomi lainnya Endang Rochmat berpendapat terjadinya keminiman elpiji di tengah-tengah masyarakat, karena regulasi yang dibuat pemerintah tidak berjalan dengan baik.

“Pada tabung gas elpiji 3 Kg itu, jelas tertulis untuk masyarakat miskin. Tetapi kenyataannya, penggunaan elpiji 3 Kg itu, banyak dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah, yang mengakibatkan tingginya pemakaian elpiji oleh masyarakat,” jelas dia.

Hingga sekarang, sambung dia, pergeseseran penggunaan elpiji dari 12 Kg ke 3 Kg, masih terjadi. Padahal, kata dia, Pertamina sudah mengeluarkan elpiji berukuran 5 kilogram.“Tetapi yang 5 kilogram ini pun bisa dikatakan minim beredar,” ujar Endang.

Selain itu, ia memandang Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi tidak memiliki langkah konkrit untuk mengantisipasi terjadinya kelanggaan elpiji. Sehingga yang muncul dalam persepsi masyarakat, Pemda Kabupaten Sukabumi tidak memiliki keberpihakan terhadap masyarakat soal keberadaan elpiji.“Persoalan elpiji sulit ini, bukan persoalan baru. Ironisnya, Pemda kurang respon,” tegas dia.

Seharusnya, sebut Endang, Pemerintah meminta data rutin pengeluaran elpiji baik oleh SPBE maupun dari Pertamina.“Sehingga ketika terjadi kemerosotan kuota, Pemda memiliki data dan mudah untuk mengkoordinasikan kepada Pertamina. Saya melihat selama ini, data tersebut tidak ada di Pemda,” tegas dia.

Sementara pihak Pemda Sukabumi, baik melalui Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM yang menangani tata niaga, serta Dinas Perindustrian Energi Sumber Daya Mineral (PESDM) yang menangani penentuan kuota, belum bisa dikonfirmasi. Ron