NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta adanya peningkatan kinerja belanja pemerintah dalam APBN untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada akhir tahun. "Yang harus agak didorong adalah dari APBN-nya," kata Darmin di Jakarta, Jumat (8/9).

Darmin mengatakan pertumbuhan konsumsi pemerintah yang didukung oleh membaiknya realisasi belanja ini bisa mendukung kinerja investasi dan ekspor, yang pada semester I-2017 berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, ia mengharapkan adanya pertumbuhan investasi atau pembentukan modal tetap bruto yang lebih optimal pada semester II-2017, atau lebih baik dari pencapaian semester I-2017. "Jadi kalau mau pertumbuhan 5,2 persen, pertumbuhan investasi asalkan seperti semester satu sudah bagus," kata Darmin. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada semester I-2017 sebesar 5,01 persen yang didukung membaiknya kinerja investasi dan ekspor.

Meski demikian, pada triwulan II-2017, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi dan tumbuh negatif 1,93 persen karena realisasi belanja pegawai dan belanja barang yang turun dibandingkan periode sama tahun 2016. Catatan positif adalah realisasi belanja bantuan sosial untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang justru meningkat 18,61 persen pada periode ini.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2017 adalah sebesar 5,17 persen atau sedikit di bawah asumsi dalam APBNP yang ditetapkan 5,2 persen. Ia mengatakan proyeksi itu bisa terwujud dengan catatan kinerja investasi, yang pada semester I-2017 hanya tumbuh 5,1 persen, tumbuh hingga 5,4 persen pada semester II-2017.

Namun, upaya untuk meningkatkan kinerja investasi tersebut bisa menghadapi kendala berupa pertumbuhan kredit perbankan yang masih mengalami kelesuan hingga pertengahan 2017. "Pertumbuhan kredit perbankan masih perlu hati-hati karena bank banyak melakukan konsolidasi kepada performa kredit yang mengalami tekanan karena harga komoditas yang menurun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR.