Tinjauan Kebijakan Pusat Logistik Berikat

Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri

Persoalan pada kondisi mikro ekonomi di negeri ini yang masih menjadi beban dunia usaha antara lain adalah ekonomi biaya tinggi. Salah satunya disebabkan karena biaya logistik yang masih tinggi. Data yang pernah dirilis beberapa waktu lalu angkanya mencapai sekitar, 24% dari PDB ekonomi, atau sekitar 17% dari rata-rata biaya produksi per tahun. Dari satu faktor saja sudah tampak memberatkan bagi tumbuhnya sektor riil.

Pada perspektif yang lain, beberapa waktu lalu, pemerintah merilis kebijakan yang memberikan kesempatan kepada investor untuk membangun PLB. Barangkali dikandung maksud bahwa hadirnya PLB dapat mengurangi risiko high cost pada pengadaan barang dan bahan untuk keperluan produksi atau untuk tujuan lain. Sayangnya PLB hanya menyediakan barang dan bahan asal impor, alias hanya menjadi fasilitator penyedia barang dan bahan asal impor untuk di pasarkan di dalam negeri.

PLB, posisi legal standingnya adalah bonded warehouse dalam sistem perdagangan internasional. Dalam praktiknya pengusaha PLB mendapatkan kemudahan kepabeanan berupa penundaan bea masuk dan pajak, dan akan dikenakan pungutan bila barang dan bahannya di pasarkan di dalam negeri.

Kita lihat manfaat dan mudaratnya dari beroperasinya PLB tersebut. Secara ekonomis hadirnya PLB dapat membantu meringankan beban bagi perusahaan nasional yang bergerak di produksi maupun jasa untuk memperoleh barang dan bahan dari impor yang jika diimpor sendiri biayanya tetap tinggi karena alasan keekonomian. Manfaat utamanya yang paling nyata adalah seperti itu. Tapi mari kita lihat sisi lain dari hadirnya PLB ini dilihat dari aspek ekonomi yang lebih luas. Beberapa catatan berikut bisa menjadi bahan kajian kebijakan dan diskusi lebih lanjut.

Pertama, PLB hadir untuk berdagang barang dan bahan impor. Secara makro berarti hanya akan menguras cadangan devisa yang telah dengan susah payah kita kumpulkan dari hasil ekspor atau dari sumber lain. Disisi lain berpotensi menekan neraca transaksi berjalan, yang selalu menimbulkan ancaman defisit.

Kedua, hampir pasti, barang dan bahan yang diimpor tidak semuanya dapat dipenuhi oleh PLB karena alasan spesifikasi teknis, standar maupun harga dan pelayanan purna jual. Ini problem lapangan yang berpotensi muncul.

Ketiga, kalaupun PLB dapat melakukan kegiatan reekspor, maka kegiatan yang bisa dilakukan paling banter repacking, yang nilai tambahnya nyaris tidak ada. Keempat, PLB bukan solusi kebijakan yang tepat untuk menggerakkan kegiatan industri substitusi impor, sekalipun yang berorientasi ekspor karena pada waktu membeli barang dan bahan impor sudah terbebani bea masuk dan pungutan impor lainnya akibat dianggap sebagai transaksi di dalam negeri.

Kelima, dilihat dari kebutuhan kebijakan, sejatinya yang kita perlukan adalah bukan PLB, tetapi lebih tepat dibangun adalah "Export Processing Zone" karena kita sedang melaksanakan akselerasi pengembangan industri berorientasi ekspor.

Related posts