Jakarta-Pemerintah akhirnya membatalkan rencana kebijakan nomor mobil ganjil-genap di ruas tol Jakarta-Cikampek setelah mendapat protes dari berbagai kalangan sebelumnya. Sebagai gantinya, Usulan mengatasi kemacetan di ruas tol Jakarta-Cikampek dengan sistem ganjil-genap, tampaknya urung dilaksanakan. Sebagai penggantinya, akan diberlakukan pembatasan kendaraan berat seperti trailer/kontainer.

NERACA

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pemberlakuan pembatasan kendaraan berat itu akan diberlakukan mulai Pk. 06.00-09.00 dan Pk. 18.00-21.00, serta menambahkan bus feeder, yang akan mendapat kawalan khusus. Ini pun akan segera diberlakukan dalam waktu dekat. "Satu sampai dua minggu ke depan (diberlakukan)," ujarnya di kantor Wakil Presiden Jakarta, pekan ini.

Menhub mengatakan, sebenarnya kajian dan FGD (forum group discussion) yang dilakukan, sudah selesai sehingga pembatasan kendaraan berat bisa segera diberlakukan. "Sekarang-sekarang ini sudah selesai sebenarnya," ujar Budi.

Dia menuturkan, kebijakan pengganti ganjil-genap ini sudah dibicarakan dengan pelaku industri. Jadi sudah tidak ada masalah lagi. Terlebih hanya diberlakukan tiga jam. "Kalau cuma 3 jam enggak apa-apa, mereka bisa malam. Kita dengan industri dekat. Jadi dia punya apa masalah, kita selesaikan. Kita ada inisiasi, ya juga sampai (diterima pengusaha)," ujarnya.

Semula rencana pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap akan mulai diberlakukan pada akhir Agustus 2017 di ruas tol Jakarta-Cikampek, dimulai dari Gerbang Tol Bekasi Barat hingga Gerbang Tol Semanggi.

Pembatasan tersebut berlaku pada jam-jam sibuk, yaitu pukul 06.00 hingga 09.00 WIB. Sedangkan pihak Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyiapkan 60 unit bus tambahan agar para pengguna jalan tol bisa menggunakan bus dengan kapasitas lebih banyak. 

Namun setelah dilakukan kajian secara komprehensif, pemerintah akhirnya menilai penerapan kebijakan ganjil genap di ruas tol Jakarta-Cikampek dianggap kurang tepat untuk mengurangi kemacetan.

Sebelumnya, Direktur Operasional II PT Jasa Marga (Persero) Tbk Subakti Syukur menilai selama ini yang membuat jalan tol Jakarta-Cikampek macet terkait keberadaan truk yang melintas di tol tersebut. "Kita inginnya pembatasan kendaraan berat seperti truk itu saja di jam-jam tertentu saat arus padat, misalnya saat weekend atau seperti arus mudik itu," ujar Subakti di Kantor Kemenhub, belum lama ini.

Menurut dia, kendaraan berat menjadi alasan kemacetan tol Jakarta-Cikampek bisa dibuktikan dengan data yang dikumpulkan Jasa Marga. Contohnya, saat pelaksanaan pembatasan kendaraan berat pada momen arus mudik, jumlah kendaraan yang melintas tol Jakarta-Cikampek mencapai 120 ribu kendaraan. Dengan jumlah kendaraan yang cukup banyak itu, tol Jakarta-Cikampek tetap lancar.

Sementara jika dibandingkan trafik harian tol Jakarta-Cikampek hanya sekitar 70 ribu kendaraan. Dengan jumlah yang sedikit, tol Jakarta-Cikampek justru lebih macet. "Yang lebih parah lagi truk itu sering mogok. Kedua, dia jalannya lambat, overload lagi," tegas dia.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihantono mengungkapkan, kemacetan pada ruas jalan tol Jakarta-Cikampek telah mencapai titik yang serius karena beriringan dengan pembangunan tol layang, kereta api cepat, dan Light Rapid Transit (LRT) secara bersamaan.
Parahnya lagi, menurut dia, banyaknya kendaraan angkutan barang yang melaju di bawah ketentuan kecepatan batas minimal juga menambah berat beban kemacetan di ruas jalan tersebut. Pemerintah perlu mencari solusi serius dari semakin banyaknya volume kendaraan pribadi yang masuk ke ruas tol Jakarta-Cikampek, khususnya dari Bekasi.

"Kita perlu melakukan rekayasa lalu lintas agar lebih baik. Kita pun tengah berupaya memilih cara yang paling tepat dan memberi hasil yang optimal, meski harus memacu perubahan kebiasaan orang dalam bertransportasi," ujar Bambang.

Kebijakan Ngawur

Sebelumnya Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menilai rencana pembatasan jumlah kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap di jalan tol sebagai kebijakan yang ngawur dan tidak paham regulasi.

"Tidak ada praktik ganjil genap di mana pun yang diterapkan di jalan tol. Pemberlakukan ganjil genap hanya bisa di jalan nontol dan dalam kota saja," ujarnya. Menurut dia, rencana kebijakan pemberlakuan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap biasanya hanya bersifat ad-hoc di jalan protokol dalam kota dan instrumen yang tidak permanen.

Dia menilai pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap akan menabrak aturan tentang jalan tol. Saat ini, terdapat UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 44/2009 tentang Jalan Tol.

"Jalan tol adalah jalan bebas hambatan. Tidak ada rambu-rambu lalu lintas yang sifatnya menjadi penghambat, termasuk lampu pengatur lalu-lintas," ujarnya seperti dikutip Antara.

Karena itu, untuk mengatasi kemacetan di jalan raya, termasuk di jalan tol, Abadi menyarankan pemerintah lebih baik memperbaiki dan membangun angkutan umum massal yang terpadu, mudah diakses, dan tepat waktu.

"Kemudian, untuk membatasi kendaraan, terapkan jalan berbayar secara elektronik secara konsisten dengan pendataan mobil yang akurat," katanya. Pada sisi lain, jumlah mobil di Tanah Air bertambah secara signifikan.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Iskandar Abubakar menilai rencana pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genap di Tol Cikampek tidak tepat. Menurut dia, penerapan tersebut tidak efisien. Sebab, angkutan yang banyak lewat di tol tersebut adalah angkutan barang. "Nanti logistik bisa terganggu, tidak efisien," ujarnya belum lama ini.

Tidak hanya itu. Pemprov DKI Jakarta juga akhirnya menunda uji coba penerapan kebijakan pembatasan sepeda motor di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Bundaran Senayan, Jalan Jenderal Sudirman yang semula direncanakan pada 12 September 2017.

"Untuk sementara waktu, uji coba pembatasan sepeda motor mulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) sampai Bundaran Senayan belum diterapkan, ditunda dulu," kata Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Andri Yansyah di Jakarta, Kamis (7/9).

Menurut Andri, penundaan rencana larangan sepeda motor tersebut dilakukan setelah pihaknya menggelar kajian, konsultasi sekaligus koordinasi dengan berbagai pihak terkait terlebih dahulu.

"Kami sudah melakukan kajian, konsultasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait larangan sepeda motor itu, yaitu dengan Dewan Pertimbangan Presiden, DPRD DKI dan juga Pak Gubernur. Hasilnya, kami tunda dulu larangan itu," ujar Andri.

Sebelumnya, di Balai Kota, Gubernur Djarot Saiful Hidayat juga mengatakan kebijakan pelarangan sepeda motor ditunda sampai pembangunan infrastruktur seperti jembatan layang (flyover) dan terowongan (underpass) rampung. Targetnya pembangunan infrastruktur-infrastruktur itu selesai di akhir tahun ini. "Setelah itu, baru Anda (Dihubtrans) kaji betul, dievaluasi apakah perlu ada perluasan pembatasan roda dua atau roda empat," ujarnya, kemarin.

Andri juga mengamini penerapan larangan sepeda motor itu ditunda hingga seluruh infrastruktur pendukung kebijakan tersebut selesai dibangun atau diperbaiki, di antaranya trotoar dan ruas-ruas jalan.

Selain itu, dia mengungkapkan pihaknya pun masih harus melakukan penajaman sosialisasi terkait rencana larangan sepeda motor itu, terutama terkait masalah undang-undang dan peraturan daerah (perda) yang mengaturnya. bari/mohar/fba