Revitalisasi Karamba Jaring Apung Mangkrak Jadi Prioritas

NERACA

Bandar Lampung – Berbagai upaya dan kerja keras terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memastikan bahwa berbagai sarana prasarana dan infrastruktur perikanan budidaya termasuk budidaya laut berfungsi optimal dan produktif. Untuk itu, salah satu fokus KKP yaitu memastikan bahwa sarana budidaya karamba jaring apung (KJA) yang ada di masyarakat berfungsi optimal dan memberikan benefit yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, DJPB pada tahun 2017 menetapkan program pengisian KJA rakyat yang mangkrak sebagai salah satu program prioritas.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, di hadapan ratusan penerima bantuan program pengisian KJA rakyat saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Selasa (5/9).

“kesejahteraan pembudidaya ikan merupakan konsen kami, oleh sebab itu KKP terus berupaya memastikan agar berbagai sumberdaya yang ada, termasuk sarana prasarana budidaya seperti KJA tidak mangkrak dan berfungsi secara optimal dan bermanfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Slamet.

Slamet menambahkan bahwa KJA yang terdistribusi saat ini banyak berasal dari lintas kementerian. Total bantuan KJA hingga tahun lalu sebanyak 15.583 lubang termasuk dari kementerian atau instansi terkait termasuk pemerintah daerah (pemda), dari jumlah tersebut bantuan KJA dari DJPB sebanyak 7.316 lubang (47,7%). Artinya, ini menjadi hal yang perlu disikapi bahwa penting kementerian maupun pemda terkait berkoordinasi dengan KKP sebagai kementerian teknis yang membidangi masalah perikanan budidaya, sehingga masalah inefisiensi dapat diatasi dengan baik.

Sebagaimana diketahui, pasca terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 32 Tahun 2016 tentang perubahan atas Permen KP Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup, atmosfer usaha perikanan budidaya laut dengan komoditas seperti kerapu kembali normal dan makin membaik, sehingga KKP berkomitmen untuk terus mendorong dan meningkatkan usaha di sektor ini.

Sebagai bentuk komitmen akan hal tersebut, pada tahun 2017 KKP menargetkan program pengisian KJA rakyat sebanyak 250 unit (1.000 lubang), dimana diharapkan akan mampu menghasilkan produksi ikan lebih dari 218 ton/tahun dengan nilai produksi sebesar ± Rp. 17,51 milyar. Disamping itu program ini juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja hingga 817 orang per tahun, dengan kisaran pendapatan kotor yang mampu diraup kelompok pembudidaya mencapai Rp. 80 – 182 juta/tahun.

“Potensi ekonomi yang dapat dicapai dari optimalisasi KJA rakyat ini sangat besar, jika 80 persennya saja KJA bantuan dari berbagai instansi tersebut dapat kita manfaatkan, maka setidaknya produksi ikan yang dapat kita peroleh sebesar 2.718 ton/tahun dan nilai ekonomi yang dapat diraup mampu mencapai Rp. 218,3 milyar per tahun, saya rasa ini nilai yang sangat fantastis,” rinci Slamet.

Sebagai bagian dari realisasi program pengisian KJA rakyat, KKP melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung menyerahkan bantuan berupa 170.000 ekor benih ikan kakap, kerapu dan bawal bintang untuk 85 unit atau 340 lubang KJA yang tersebar di berbagai daerah di provinsi Lampung, yaitu di Kabupaten Pesawaran 69 unit dan Lampung Selatan 16 unit. Sedangkan untuk KJA yang tersebar di Kepulauan Seribu Jakarta sebanyak 40 unit atau 160 lubang dengan jumlah benih ikan yang diserahkan sebanyak 80.000 ekor.

Untuk mendukung program tersebut, KKP juga memberikan bantuan pakan yaitu sebanyak 108 ton di Kabupaten Pesawaran, 23 ton di Kabupaten Lampung Selatan dan 64 ton untuk mendukung program di Kepuluan Seribu DKI Jakarta.

Ditanya mengenai strategi pelaksanaan program pengisian KJA rakyat, Slamet mengaku bahwa pihaknya telah memiliki strategi konkrit untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Setidaknya ada 5 (lima) strategi yang akan ditempuh, Pertama, memfasilitasi aksesibilitas terhadap input produksi yang efisien. Peran fasilitasi bagi kemudahan akses input produksi seperti benih berkualitas dan pakan akan didorong melalui UPT Ditjen Perikanan Budidaya. Kedua, mendorong Penguatan Kelembagaan dan kemitraan usaha. Ketiga, fokus pada komoditas yang berbasis pasar. Komoditas budidaya laut akan diarahkan untuk jenis ikan yang berbasis pada keinginan dan trend pasar, sehingga mampu berdaya saing. Keempat, pembangunan dan perbaikan sarana prasarana dan infrastruktur. Ini juga akan didorong untuk menciptakan efisiensi produksi dan menjamin konektivitas yang efisien dari hulu ke hilir. Dan Kelima, menyediakan akses informasi teknologi, bimtek, pendampingan dan penyuluhan.

BERITA TERKAIT

NRE dan VKTR Sepakat Kembangkan e-MaaS di Indonesia

NERACA Jakarta – Pertamina New & Renewable Energy ("Pertamina NRE"), subholding PT Pertamina (Persero) yang fokus pada pengembangan energi bersih, dan…

Produksi PHE ONWJ Dioptimalkan

NERACA Cirebon – Tim dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan peninjauan proyek Offshore PT Pertamina Hulu Energi…

Investasi dan Ekspor Industri Mamin Semakin Lezat

NERACA Jakarta – Industri makanan dan minuman (mamin) merupakan salah satu sektor strategis dan memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan…

BERITA LAINNYA DI Industri

NRE dan VKTR Sepakat Kembangkan e-MaaS di Indonesia

NERACA Jakarta – Pertamina New & Renewable Energy ("Pertamina NRE"), subholding PT Pertamina (Persero) yang fokus pada pengembangan energi bersih, dan…

Produksi PHE ONWJ Dioptimalkan

NERACA Cirebon – Tim dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan peninjauan proyek Offshore PT Pertamina Hulu Energi…

Investasi dan Ekspor Industri Mamin Semakin Lezat

NERACA Jakarta – Industri makanan dan minuman (mamin) merupakan salah satu sektor strategis dan memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan…