Sertifikasi Ulama Belum Diperlukan Saat Ini

NERACA

Jakarta - Kalangan ulama di Jakarta menolak pemberlakuan sertifikasi yang sebelumnya diwacanakan oleh Kementerian Agama. Ini untuk menghilangkan diskriminasi diantara kalangan ulama di Indonesia.

“Belum saatnya sertifikasi ulama diberlakukan, karena banyak ulama di daerah akan merasa seolah diskriminasi. Ulama jangan disamakan seperti produk yang harus disertifikasi, nanti ada ulama “halal” dan ulama “haram”. Ini tidak benar,” ujar Ustadz Muhammad Ayub, Ketua MUI Kecamatan Koja, Jakarta Utara, kepada wartawan di Jakarta, pekan ini.

Kemudian Ayub juga menanggapi rencana Kementerian Agama yang belum lama ini mewacanakan perlunya sertifikasi bagi khatib yang akan memberikan khotbah Jum’at. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pernah mengungkapkan kementeriannya akan merumuskan standar kualifikasi untuk penceramah agama.

Langkah itu dilakukan agar tidak ada ceramah yang mengandung hujatan."Sekarang Kementerian Agama bekerja keras untuk merumuskan apa kualifikasi atau kompetensi yang diperlukan sebagai standar penceramah itu," ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

Lukman pun menerangkan seorang penceramah baru bisa diakui sebagai penceramah yang qualified jika sudah ada standar kualifikasi. Sertifikasi ini nantinya diharapkan dapat mengurangi sikap-sikap intoleran antarumat beragama."Kemudian bisa diakui sebagai penceramah yang qualified, yang memiliki kualifikasi cukup," ujarnya. 

Namun Ayub berpendapat, kualitas penceramah agama (khatib) sebenarnya berada di bawah pembinaan MUI.“Jadi cukup MUI yang mampu memberikan pengarahan dan pembinaan kepada semua khatib khususnya untuk kegiatan khotbah Jum’at,” ujarnya.

Ayub juga mengatakan, untuk mencegah ulama tidak terjebak dalam ujaran kebencian dalam ceramahnya, maka pihak MUI yang harusnya sering berdialog dengan kalangan ulama secara regular.“Sudah bukan zamannya lagi ceramah yang bernada provokasi terhadap umat yang akan melakukan sholat Jumat,” ujarnya. 

Wacana sertifikasi itu digagas berdasarkan keluhan sebagian masyarakat yang merasa isi khotbah Jumat berisikan ejekan kepada satu kelompok."Banyak sekali yang menyampaikan bahwa terkadang beberapa masjid, khatib (penceramah) lupa menyampaikan nasihat yang semestinya, kemudian isi khotbah malah mengejek bahkan menjelek-jelekkan suatu kelompok yang bertolak belakang dengan nasihat," kata Lukman.

Ayub sepakat dengan Menteri Agama, semestinya khotbah Jumat tidak berisikan hal-hal konfrontatif. Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Namun Lukman mengingatkan, ide sertifikasi ini muncul untuk mengingatkan kembali nilai penting khotbah Jumat yang semestinya dilakukan untuk menjelaskan ajaran Islam yang “rahmatan lil alamin”.

Menag juga menekankan, sertifikasi bukan dibuat karena hendak membatasi seseorang untuk berceramah kala shalat Jumat. Lukman sendiri menyadari, adanya sertifikasi bakal memberi kesan bahwa pemerintah mengintervensi jalannya shalat Jumat.

Karena itu, ia menyatakan, proses sertifikasi diusulkan dilakukan oleh kumpulan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan juga ulama. Dengan demikian, dalam hal ini, Kementerian Agama hanya sebatas menjadi fasilitator yang menjembatani semua golongan.

Sebelumnya, wacana sertifikasi bagi ulama dan mubalig terus bergulir. Gagasan standarisasi ulama itu juga tengah dibahas di Kementerian Agama. Namun wacana ini kemudian mengundang pro dan kontra di publik. Mohar