NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mewaspadai risiko global yang bisa memengaruhi kondisi perekonomian nasional dan pencapaian target pembangunan pada 2018. Sri Mulyani saat melakukan Rapat Kerja dengan Komisi XI membahas RAPBN 2018 di Jakarta, Rabu (6/9), menjelaskan risiko eksternal itu antara lain terkait perkembangan di Amerika Serikat dan China. "Kita tetap waspada dengan tren perdagangan, terutama dengan AS yang cenderung proteksionis, dan juga kita akan tetap melihat risiko dari tren 'rebalancing' dari perekonomian China," ujarnya.

Selain itu, risiko global lainnya pada 2018 terkait stagnasi harga komoditas, penguatan dolar AS, kondisi keamanan Korea Utara, proses Brexit dan ancaman terorisme. "Penguatan dolar AS bisa memicu keluarnya dana dari 'emerging market' yang selama ini menikmati 'quantitative easing'," kata Sri Mulyani.

Meski terdapat risiko global yang berpotensi mengganggu kinerja perekonomian nasional, namun proyeksi pertumbuhan ekonomi di RAPBN 2018 ditetapkan sebesar 5,4 persen. "Ekonomi Indonesia pada 2018 diperkirakan membaik jadi 5,4 persen. Butuh kebijakan untuk menghadapi ketidakpastian global dan mengakselerasi program yang menghasilkan," tutur Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menambahkan mesin pertumbuhan ekonomi pada 2018 masih bergantung kepada konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor yang perannya akan lebih diperkuat. "Konsumsi rumah tangga harus dijaga diatas lima persen, maka daya beli harus diperkuat dengan inflasi harus dipertahankan rendah. Kalau inflasi dijaga, maka konsumen lebih 'confident' untuk belanja," ujarnya.

Ia mengatakan melalui upaya akselerasi pertumbuhan tersebut, maka ekonomi bisa dijaga untuk berkembang sesuai potensinya, meski masih terdapat risiko global. "Kami perkirakan 5,4 persen cukup memberikan sinyal optimsime namun tetap berhati-hati terhadap risiko yang menggelayuti ekonomi kita," ucap Sri Mulyani.

Tumbuh Moderat

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyebut jika pasca krisis keuangan global atau Global Financial Crisis (GFC) pada 2008-2009, ekonomi global masih tumbuh moderat. Meski begitu negera-negara di dunia telah berupaya melakukan restrukturisasi ekonomi untuk melepaskan diri dari jeratan krisis.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, transformasi krisis subprime mortgage di Amerika Serikat (AS) terhadap krisis keuangan global yang sangat mempengaruhi kinerja AS dan ekonomi Uni Eropa. Hal ini berkontribusi pada perlambatan ekonomi di beberapa negara berkembang utama termasuk Tiongkok. "Namun demikian, upaya global untuk menghadapi krisis dan restrukturisasi ekonomi di negara-negara besar telah secara bertahap mengukir pemulihan ekonomi global," kata dia.

Dirinya menambahkan, proyeksi IMF terhadap ekonomi global diperkirakan tumbuh sebesar 3,5 persen pada 2017 dan 3,6 persen pada 2018. Perkiraan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi global pada 2016 yang mecapai 3,2 persen. "Meskipun para pembuat kebijakan telah berjuang untuk sepenuhnya pulih dari krisis, pertumbuhan ekonomi global tetap lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan 4,8 persen pada 2004-2007, sebuah periode sebelum turunnya GFC," jelas dia.

Dengan kondisi tersebut, kini ekonomi dunia telah memasuki fase ekonomi baru. Dalam fase itu, prospek pertumbuhan yang moderat menyiratkan tidak hanya melemahnya permintaan eksternal dan kegiatan investasi pasca GFC, namun juga meningkatnya risiko perkembangan di pasar keuangan global. "Faktor-faktor tersebut menyebabkan lebih banyak volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas dalam ekonomi global, yang dikenal sebagai akronim yang disebut VUCA (volatile, uncertain, complex, and ambiguous)," pungkasnya.