NERACA

Bogor - Presiden Joko Widodo mengatakan pertanian Indonesia masih berkutat pada budidaya, sementara nilai tambah ada diproses bisninnya (Agrobisnis). "Paradigma inilah yang harus kita ubah besar-besar, kuncinya, menurut saya, bagaimana menkonsolidasikan petani agar memilik skala yang besar, skala ekonomi yang besar," kata Presiden saat orasi pada sidang terbuka dalam rangka "dies natalis" Institut Pertanian Bogor (IPB) di Kampus Dramaga Kabupaten Bogor, seperti dikutip dari Antara, Rabu (6/9).

Jokowi mengatakan bahwa nilai tukar petani itu merupakan hal yang sangat fundamental agar mereka mendapatkan keuntungan yang besar. "Itu yang harus kita lihat, nilai tukar petani itu penting, ini sangat fundamental. Oleh sebab itu petani harus mendapat keuntungan sebesar-besarnya dari dia melakukan penanaman pertanian," katanya.

Presiden mengungkapkan bahwa keuntungan besar itu tidak ada di budidaya, pembibitan, melainkan berada pada proses bisnsnya. "Ini yang lama kita tidak sadari. bahwa keuntung besar ada diproses bisnis, proses agrobisnisnya. Oleh sebab tu seharusnya yang menjadi konsentrasi kita," kata Jokowi.

Apalagi, lanjut Presiden, kondisi petani di Indonesia sebagian besar hanya memiliki lahan-lahan kecil, yang hanya berkisar 0,25-0,3 hektare saja. "Kalau kita tidak mengkonsentrasikan, bagaimana menaikkan keuntungan petani dengan nilai tukar petani yang harus kita lihat," jelasnya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani tersebut, kata Presiden, perlu adanya langkah untuk mewujudkan korporasi petani, nelayan dan peternak. "Tidak bisa kita biarkan mereka bekerja satu per satu seperempat hektar, 0,3 hektare, tidak mungkin, percaya kepada saya, harus mulai pemikiran-pemikiran besar ke arah itu," katanya.

Presiden berharap ada langkah total untuk mengubah paradigma, sehingga petani harus memiliki dari hulu sampai hilir. "Proses itu harus kita siapkan. Korporasi itu harus kita siapkan. Saya memiliki keyakinan IPB memiliki kemampuan untuk menyiapkan petani-petani kita ke arah itu," harapnya.

Presiden mengatakan bahwa korporasi petani ini bisa diwujudkan jika sejak awal industri benih disiapkan, aplikasi-aplikasi modern untuk produksi itu disiapkan. "Bagaiman menggunakan 'drone',bagaimana mengunakan 'google earth', pakai semuanya. Bagaimana penggilingan padi yang modern disiapkan. Bagaimana industri pengolaan beras menjadi tepung disiapkan, siapa yang bisa melakukan ini, yang hadir disini yg ada di atas semuanya. Mahasiswa-mahasiswa yang memilii pemikiran modern yang mau terjun ke lapangan untuk bekerja di sawah di pertanian," harap Presiden.

Sebelumnya, Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, pertanian berbasis mekanisasi menjadi faktor penting dalam mensubtitusi tenaga kerja manusia pertanian ( petani). Sebab, dalam tempo 10 tahun belakangan jumlah petani terus mengalami penyusutan. "Telah terjadi pergeseran tenaga kerja pertanian ke non-pertanian lebih dari 5 persen. Pada 2015, petani Indonesia tinggal 27 juta jiwa. Karenanya, perlu didukung oleh mekanisasi pertanian yang membantu proses produksi," ungkap Amran.

Menteri asal Bone, Sulawesi Selatan, itu menjelaskan penggunaan alsintan atau mekanisasi pertanian telah memberikan bukti dapat mempersingkat waktu bididaya tanaman dan penghematan tenaga kerja sebesar 60 persen. "Indeks pertanaman (IP) dan produktivitas lahan pertanian meningkat sedangkan biaya tenaga kerja dapat dihemat lebih dari 50 persen," kata Amran.

Arman menuturkan, pihaknya telah melakukan penyusunan grand design pengembangan mekanisasi Indonesia hingga 2045, agar seluruh kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) lokal dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri.

Dalam pengembangan tersebut, Amran telah melibatkan Badan Litbang Kementerian Pertanian, lembaga riset, perguruan tinggi, serta industri alsintan dalam negeri. Untuk itu, dirinya berharap kedepan akan ada sinergitas antar lembaga negara mulai dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian, untuk dapat meningkatkan daya saing pertanian. "Jumlah penggunaan alsintan di Indonesia masih lebih kecil dibanding negara tetangga. Jumlah alsintan untuk budidaya dan usai panen padi di Indonesia, saat ini baru 231.870 unit," kata Amran.

Sedangkan Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah menuturkan, hasil kajian yang di­lakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, masyarakat pedesaan me­nyumbang angka kemiskinan terbesar dibandingkan dengan masyarakat perkotaan.  "Hal ini menunjukkan, sek­tor pertanian yang menjadi mata pencaharian masyarakat pedesaan belum mampu me­nyejahterakan para petani," katanya.

Hasil kajian yang dilakukan KRKP menunjukkan bahwa 63 persen anak petani padi dan 54 persen anak petani hortikultura tidak ingin menjadi petani. Sementara pada sisi orang tua menunjukkan bahwa sekitar 50 persen para orang tua petani padi dan 73 persen para orang tua petani hortikultura tidak menginginkan anak-anaknya menjadi petani.

Menurut Said, tidak diminatinya sektor pertanian oleh para kaum muda berdampak pada penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian se­banyak 3,15 juta dalam kurun waktu empat tahun yakni dari tahun 2010 sampai 2014.