Pastikan Lima Hal Agar Tak Tertipu

Kementerian Agama (kemenag) memperingatkan calon jemaah agar berhati-hati dalam memilih jasa travel umrah. Dikutip dari situs resminya, Kemenag menyampaikan agar masyarakat perlu memastikan lima hal supaya tidak tertipu dengan janji dan harga murah, yakni:

Pastikan Travel Berizin, Pastikan Penerbangan dan Jadwal Keberangkatan, Pastikan Program Layanannya, Pastikan Hotelnya, dan Pastikan Visanya.

Memastikan kelima hal tersebut belumlah cukup, calon jemaah masih harus pintar memilih travel umrah yang akan digunakan. Calon jemaah juga perlu memahami hak apa saja yang diperoleh dari travel umrah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 18 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, calon jemaah umrah setidaknya memiliki enam hak. Hak tersebut meliputi bimbingan ibadah umrah, transportasi jemaah umrah, akomodasi dan konsumsi, kesehatan jemaah umrah, perlindungan jemaah umrah serta administrasi dan dokumentasi umrah. Oleh karena itu para jemaah harus jeli jika diimingi-imingi promo harga murah.

Promo harga murah biasa digunakan untuk menarik calon jemaah. Padahal, metode inilah banyak membuat calon jemaah pada akhirnya harus gigit jari.

Menurut Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) yang menyebut standar minimal biaya perjalanan umrah senilai 1.700 dollar AS. Jika menggunakan kurs saat ini (1 dollar AS sama dengan Rp 13.300), 1.700 dollar AS kurang lebih setara dengan Rp 22 juta. "Amphuri dan Kementerian Agama RI komitmen untuk menetapkan standar penyelenggaraan umrah, terutama terkait biaya, di mana biaya 1.700 dollar AS menjadi standar minimum untuk perjalanan umrah," kata Ketua Amphuri Joko Asmoro yang dikutip dari situs Kementerian Agama.

Menag Lukman Hakim Saifuddin dalam suatu kesempatan mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur iming-iming umrah murah. "Jadi semua kita harus lebih cermat, harus lebih berhati-hati bahkan harus lebih kritis ketika kita memilih Biro Travel atau biro-biro perjalanan yang umrah maupun haji. Jadi harus betul-betul kita memiliki daya kritis. Justru kalau ditawarkan harga yang jauh di bawah harga standar yang terlalu murah. Karena harga yang terlalu murah tentu menimbulkan pertanyaan," pungkas Lukman.

Ketua Umum Asosiasi penyelenggara haji dan umroh Asphurindo, Syam Resfiadi memberi pendapat dan masukan soal regulasi seperti apa yang perlu diambil atau diperkuat oleh pemerintah. Agar industri travel umroh dan haji tetap tumbuh berkelanjutan dan jamaah terlindungi."Belajar dari kasus First Travel," kata dia.

Pertama, Syam menyampaikan izin biro perjalanan dinilai perlu dibuat seumur hidup. Meski demikian, persyaratan dan pengelolaannya harus diperketat dengan sertifikasi internasional dan nasional.

Selain itu, Pemerintah juga dinilai perlu lebih konsentrasi atau fokus pada pengawasan bukan hanya pada perizinan. Selanjutnya, setiap izin diputihkan dengan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) di atas materai dengan mencantumkan jenis sangsi dari pelanggaran sesuai tingkatannya.

"Mulai dari surat peringatan 1 sampai pencabutan dan denda materi dan penjara," kata dia. Terakhir adalah hal yang dinilai bisa meningkatkan kepercayaan dan kewaspadaan masyarakat yakni pemberian penghargaan atas prestasi dan membedakan kelasnya. (iwan)

BERITA TERKAIT

Jasa Marga Tegaskan Tak PHK Petugas Operasional - Elektrifikasi Gerbang Tol

  NERACA Jakarta - PT Jasa Marga Tbk menegaskan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 1.300 petugas…

Penguatan Karakter Tak Melulu Soal Akademis

      Usai ujian akhir semester, Martin seorang guru mata pelajaran sibuk menyiapkan nilai para siswanya. Selain nilai akademis,…

2020, Tak Ada Lagi Mata Pelajaran Matematika Di Negara Ini

      Matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang menakutkan bagi siswa di Indonesia. Tinta merah acap kali tersemat…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Babak Baru Bisnis e-Commerce

Tercatat beberapa layanan tambah saldo uang elektronik "e-commerce" sudah dihentikan karena sedang menyelesaikan perizinan dari BI. Produk uang elektronik itu,…

UU Perlindungan Konsumen Perlu Direvisi

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mengatakan perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen…

Harus Hati-Hati Atur Pajak e-Commerce

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce)…