Pastikan Lima Hal Agar Tak Tertipu

Kementerian Agama (kemenag) memperingatkan calon jemaah agar berhati-hati dalam memilih jasa travel umrah. Dikutip dari situs resminya, Kemenag menyampaikan agar masyarakat perlu memastikan lima hal supaya tidak tertipu dengan janji dan harga murah, yakni:

Pastikan Travel Berizin, Pastikan Penerbangan dan Jadwal Keberangkatan, Pastikan Program Layanannya, Pastikan Hotelnya, dan Pastikan Visanya.

Memastikan kelima hal tersebut belumlah cukup, calon jemaah masih harus pintar memilih travel umrah yang akan digunakan. Calon jemaah juga perlu memahami hak apa saja yang diperoleh dari travel umrah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 18 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, calon jemaah umrah setidaknya memiliki enam hak. Hak tersebut meliputi bimbingan ibadah umrah, transportasi jemaah umrah, akomodasi dan konsumsi, kesehatan jemaah umrah, perlindungan jemaah umrah serta administrasi dan dokumentasi umrah. Oleh karena itu para jemaah harus jeli jika diimingi-imingi promo harga murah.

Promo harga murah biasa digunakan untuk menarik calon jemaah. Padahal, metode inilah banyak membuat calon jemaah pada akhirnya harus gigit jari.

Menurut Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) yang menyebut standar minimal biaya perjalanan umrah senilai 1.700 dollar AS. Jika menggunakan kurs saat ini (1 dollar AS sama dengan Rp 13.300), 1.700 dollar AS kurang lebih setara dengan Rp 22 juta. "Amphuri dan Kementerian Agama RI komitmen untuk menetapkan standar penyelenggaraan umrah, terutama terkait biaya, di mana biaya 1.700 dollar AS menjadi standar minimum untuk perjalanan umrah," kata Ketua Amphuri Joko Asmoro yang dikutip dari situs Kementerian Agama.

Menag Lukman Hakim Saifuddin dalam suatu kesempatan mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur iming-iming umrah murah. "Jadi semua kita harus lebih cermat, harus lebih berhati-hati bahkan harus lebih kritis ketika kita memilih Biro Travel atau biro-biro perjalanan yang umrah maupun haji. Jadi harus betul-betul kita memiliki daya kritis. Justru kalau ditawarkan harga yang jauh di bawah harga standar yang terlalu murah. Karena harga yang terlalu murah tentu menimbulkan pertanyaan," pungkas Lukman.

Ketua Umum Asosiasi penyelenggara haji dan umroh Asphurindo, Syam Resfiadi memberi pendapat dan masukan soal regulasi seperti apa yang perlu diambil atau diperkuat oleh pemerintah. Agar industri travel umroh dan haji tetap tumbuh berkelanjutan dan jamaah terlindungi."Belajar dari kasus First Travel," kata dia.

Pertama, Syam menyampaikan izin biro perjalanan dinilai perlu dibuat seumur hidup. Meski demikian, persyaratan dan pengelolaannya harus diperketat dengan sertifikasi internasional dan nasional.

Selain itu, Pemerintah juga dinilai perlu lebih konsentrasi atau fokus pada pengawasan bukan hanya pada perizinan. Selanjutnya, setiap izin diputihkan dengan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) di atas materai dengan mencantumkan jenis sangsi dari pelanggaran sesuai tingkatannya.

"Mulai dari surat peringatan 1 sampai pencabutan dan denda materi dan penjara," kata dia. Terakhir adalah hal yang dinilai bisa meningkatkan kepercayaan dan kewaspadaan masyarakat yakni pemberian penghargaan atas prestasi dan membedakan kelasnya. (iwan)

BERITA TERKAIT

Cara Agar Smartphone Lebih Awet

Smartphone telah menjadi barang yang wajib dimiliki oleh pengguna internet di berbagai usia. Karena dianggap sangat berharga, pengguna smartphone sedapat…

Kemenpar Incar Lima Negara Penghasil Turis dan Devisa

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menetapkan China, Eropa, Australia, Singapura, dan India sebagai Top Five Pasar Utama Wisatawan Mancanegara (wisman) 2018. Penetapan…

BEI Pastikan Tidak Ada Regulasi Hambat IPO - Tepis Tuduhan Go-Jek

NERACA Jakarta – Tuduhan Go-Jek yang menilai masih adanya aturan yang tidak fleksibel dan menghambat perusahaan untuk IPO atau menawarkan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Kontroversi Zakat ASN

Sampai saat ini, draf peraturan mengenai pemotongan gaji ASN untuk zakat belum matang tetapi sudah tersebar di publik dan isu…

Tinjau Ulang Zakat Potong Gaji ASN

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini meminta peninjauan ulang soal kebijakan pemerintah yang akan memotong langsung gaji…

Baznas Harus Siap Kelola Zakat ASN

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengatakan Badan Amil Zakat Nasional harus siap mengelola zakat aparatur sipil negara…