Kemenag Harus Lakukan Edukasi Masyarakat

Kasubdit Pembinaan Umrah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama M Arfi Hatim menyebut, beberapa tahun terakhir, umrah sudah menjadi kebutuhan yang primer akibat panjangnya waiting list ibadah haji. Di sisi lain, kenyataan ini ditangkap oleh para pelaku bisnis sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomis, dan sebagian lagi dengan alasan membantu masyarakat mewujudkan keinginan, sehingga mereka menjadi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PPIU. “Maka terjadilah persaingan yang sengit di antara mereka,” kata

Arfi menambahkan, persaingan sengit di antara PPIU itu ditambah dengan semakin banyaknya alternatif penerbangan dan hotel yang semakin variatif, dan juga kreativitas PPIU dalam melahirkan produk. Hal itu juga didukung oleh adanya pergeseran makna kenyamanan terkait ibadah umrah. “Meningkatnya semangat masyarakat untuk berumrah menjadikan kenyamanan sebagai suatu yang semakin subyektif,” tuturnya.

Dahulu, kata Arfi, PPIU mendefinisikan kenyamanan dengan fasilitas penerbangan, hotel berbintang dan pelayanan yang prima kepada jamaah, sehingga mereka menjual produk yang mahal. “Saat itu perjalanan ibadah umrah merupakan kegiatan yang sifatnya sekunder, cenderung tersier sehingga tidak banyak pula pelaku usaha yang berminat terjun sebagai PPIU,” ujar Arfi.

Dewasa ini, kata Arfi, banyak masyarakat yang tidak lagi menganggap hotel berbintang sebagai sebuah kenyamanan. Sebagian mengartikan kenyamanan dengan kebersamaan bersama ustadz idola mereka. “Sebagian lagi mendefinisikan kenyamanan sebagai efisiensi. Tidak penting bagi mereka fasilitas-fasilitas ini dan itu,” paparnya.

Hal inilah, kata Arfi, yang kemudian mendorong munculnya paket-paket murah ibadah umrah, atau paket promo, paket hemat dan lain-lain yang sekilas seolah ‘tidak rasional’ dan mengacak-acak pasar. “Ini persis seperti yang terjadi di dunia perdagangan barang yang ‘dikacaukan’ oleh serbuan produk Tiongkok dengan harga murahnya,” ucapnya.

Sementara Deputi bidang Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono meminta kepada Kementerian Agama (Kemenag) khususnya Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait jika ada masyarakat akan melakukan umrah. Ini karena maraknya penipuan paket promo murah Umrah dan Haji.

"Saya kira ini tantangan bagi pemerintah melalui Kemenag khususnya Dirjen Haji dan Umrah untuk tidak henti-hentinya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa berangkat umrah ada tata caranya sehingga kasus seperti dialami jamaah Frist Travel tak terulang lagi," kata Agus.

Menurut Agus, masyarakat jangan sampai tergiur dengan promo-promo dilakukan oleh pihak travel dalam menawarkan jasa umroh murah. Untuk itu, peran Kemenag melalui Dirjen Haji dan Umrah agar terus-menerus memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Jangan Tergiur

Sedangkan Pelaksana Tugas Penyelenggara Haji dan Umroh, Kantor Kementerian Agama Kapuas Hulu, H Ade Muhammad Abdurrahman, mengimbau umat muslim jangan mudah tergiur umroh murah. " Jangan tergiur dengan travel umroh yang murah, pilihlah travel yang memiliki kejelasan dan memiliki perizinan yang masih berlaku," kata Abdurrahman.

Menurut Abdurrahman, jemaah yang ingin umroh harus teliti, sebab ada travel yang memiliki izin tetapi sudah tidak berlaku lagi. " Kami tidak akan memberikan rekomendasi apabila travel umroh itu jelas ada izin dan masih berlaku, namun untuk jadwal keberangkatan itu menjadi kewenangan pihak travel," kata Abdurrahman

Sedangkan menurut Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Rinto Rahardjo. mengimbau agar masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih agen perjalanan umrah. Masyarakat dihimbau tidak tergoda terhadap harga murah yang ditawarkan oleh agen perjalanan. Tak hanya itu, masyarakat juga diminta untuk memastikan agen perjalanan yang digunakan sudah mengantongi izin dari Kementerian Agama.

“Edukasi kepada masyarakat sangat penting karena kebanyakan mereka tergiur dengan harga yang terlampau murah. Harga paket umrah yang wajar biasanya berkisar di atas Rp19 juta, jadi harga di bawah itu sudah tidak masuk akal,” katanya.

Selain itu, harga yang dipatok oleh agen perjalanan umrah juga bergantung kepada fasilitas yang disediakan, dan tanggal keberangkat. Untuk periode keberangkatan mulai November-Desember biasanya harga yang dipatok cukup tinggi karena masuk pada periode high season, sedangkan Januari-Maret tergolong low season sehingga harga yang dikenakan relatif lebih murah.

Hingga saat ini, dia memperkirakan jumlah agen perjalanan yang bernaung di bawah AMPHURI mencapai 250 unit dan memiliki lisensi dari Kementerian Agama.

Dari sisi asosiasi, Rinto selalu melakukan imbauan kepada anggota untuk melakukan praktik bisnis secara wajar, tanpa melakukan hal-hal yang merugikan bagi konsumen. Pasalnya, dia menilai pangsa pasar umroh di Indonesia masih sangat besar sehingga tidak perlu dikhawatirkan pasar itu akan menyusut.

“Kami sedang melakukan pengawasan secara internal. Dari beberapa pengawasan yang dilakukan, ada indikasi beberapa anggota mengikuti langkah First Travel dengan mengenakan harga sangat murah untuk umroh. Jika terbukti akan kami tindak tegas,” tuturnya. (agus)

BERITA TERKAIT

BI: Bukan Alat Pembayaran Sah di RI - MASYARAKAT DIMINTA HATI-HATI BERTRANSAKSI BITCOIN

Jakarta-Bank Indonesia menegaskan Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah untuk digunakan di Indonesia. Masyarakat diminta untuk tidak memakai Bitcoin…

KPK-KAI Ajak Masyarakat Banyumas Budayakan Antikorupsi

KPK-KAI Ajak Masyarakat Banyumas Budayakan Antikorupsi NERACA Purwokerto - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengajak…

Proses Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Harus Selaras

Fauzi Aziz, Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri Transformasi Indonesia memang tidak bisa lepas dari proses politik, proses ekonomi dan proses…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Babak Baru Bisnis e-Commerce

Tercatat beberapa layanan tambah saldo uang elektronik "e-commerce" sudah dihentikan karena sedang menyelesaikan perizinan dari BI. Produk uang elektronik itu,…

UU Perlindungan Konsumen Perlu Direvisi

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mengatakan perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen…

Harus Hati-Hati Atur Pajak e-Commerce

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce)…