DPR : Tata Kelola Utang dengan Baik

 

 

NERACA

 

Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Refrizal menginginkan pemerintah dapat memastikan tata kelola utang yang dilakukan oleh berbagai kementerian terkait dapat benar-benar dilakukan dengan baik dan tidak menjadi masalah di masa mendatang. "Tata kelola utang harus dilakukan dengan baik, jangan sampai utang yang kita lakukan sekarang bermasalah di kemudian hari," kata Refrizal dalam rilis, Selasa (5/9).

Untuk itu, ujar dia, merupakan sebuah keniscayaan bahwa utang yang ada pada saat ini adalah utang produktif yang mengandung aspek ekonomi. Refrizal menegaskan jangan sampai utang yang digunakan untuk membangun infrastruktur fisik, malah menjadi beban generasi mendatang. Politisi PKS itu mencontohkan seperti pembangunan dermaga atau pelabuhan yang ternyata tidak tepat sasaran, begitu diresmikan ternyata pelabuhan tersebut tidak digunakan karena tidak tepat sasaran. "Di beberapa daerah Sumatera, saya menyaksikan banyak dermaga yang dibangun dengan APBN tetapi malah tidak digunakan karena pertimbangan pembangunan yang tidak tepat," ungkapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak 62 persen dari total pinjaman pemerintah bersumber dari investasi masyarakat dengan membeli Surat Utang Negara melalui berbagai instrumen pasar keuangan.

Hal itu yang pula yang menjadi salah satu indikator bahwa pengelolaan utang pemerintah tetap secara hati-hati (pruden) dan digunakan secara produktif, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (4/9). "Kami meminjam kepada masyarakat Indonesia sendiri sebesar (porsi) 62 persen, yang uangnya dikelola bank, melalui reksa dana, surat utang, dan lainnya," ujar dia.

Sedangkan sisanya yang sebesar 38 persen berasal dari investasi non-residen atau asing. Dari 62 persen tersebut, investor SBN paling besar adalah perbankan dengan porsi 22 persen, di mana dana dari perbankan juga berasal dari dana masyarakat. Kemudian, investasi asuransi sebesar 13 persen, investasi institusi negara sebesar delapan persen, dan sisanya reksa dana, dana pensiun dan individu.

Dia mengatakan porsi sumber utang dari dalam negeri itu juga akan membantu pendalaman pasar keuangan, karena dana masyarakat banyak digunakan untuk pembelian instrumen di pasar. "Ini juga membuktikan jika masyarakat Indonesia memiliki daya beli dan investasi yang tinggi, untuk membeli surat utang negara. Oleh sebab itu, tidak perlu ada kekhawatiran," ujarnya.

 

 

BERITA TERKAIT

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…