NERACA

Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai variasi instrumen investasi untuk pembiayaan infrastruktur dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), masih relatif terbatas.

"Kalau PINA, sejauh ini hambatannya cuma variasi dari instrumennya. Sebenarnya kalau ia bisa langsung dalam bentuk equity tidak ada masalah, cuma kalau dia ingin lewat instrumen, instrumennya ini yang masih terbatas. Karena kita masih mengandalkan reksadana penyertaan terbatas (RDPT) dan perpetuity bonds," ujar Bambang saat ditemui di Kantor Bappenas Jakarta, Selasa (5/9).

Skema PINA dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) memang diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur nasional yang besar melalui keterlibatan sektor swasta. PINA menjadi solusi mengatasi keterbatasan anggaran APBN dengan menggunakan skema "creative financing", sekaligus menjadi solusi penguatan ekuitas BUMN tanpa mengandalkan penyertaan modal negara (PMN).

"Creative financing" untuk infrastruktur sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2018, menjadi solusi agar pembangunan infrastruktur terus dilakukan, tanpa mengorbankan alokasi dana APBN untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

Beberapa instrumen baru untuk percepatan proyek infrastruktur dan "creative financing" adalah RDPT infrastruktur, perpetuity notes, IDR global bonds dan infrastructure project bonds. Perpetuity notes adalah surat berharga yang diterbitkan tanpa ada masa pelunasan dan pembayaran kuponnya dilakukan secara periodik untuk selamanya sehingga dana yang masuk bisa digunakan memperkuat ekuitas jangka panjang perusahaan dalam membangun proyek-proyek infrastruktur.

Menurut Bambang, pembiayaan proyek infrastruktur dengan skema PINA bisa digenjot apabila sudah ada kepastian yang jelas terkait instrumen dan juga bisa merangkul investor strategis. "Kalau PINA, sangat bisa untuk dipercepat. Satu, instrumennya harus benar-benar dirapihkan, termasuk dengan OJK. Kedua, adalah menggandeng strategic investor-nya terutama dalam maupun luar negeri. Jadi dengan kita melakukan dua hal itu saya yakin ini semua bisa cepat," ujar Bambang.

Bambang menambahkan semua hal terkait regulasi khususnya untuk "creative financing" memang harus jelas, karena hal itu yang pertama akan dicek oleh para investor sebelum masuk dalam pembiayaan. Untuk regulasi terkait instrumen investasi pembiayaan sendiri domainnya tidak hanya di pemerintah, melainkan juga di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga perlu adanya sinergi.

"Investor akan cek dulu apakah semua dasar aturannya sudah kuat karena ada yang subject to audit, harus ikuti standar internasonal. Ia butuh kepastian bahwa semua aturan itu sudah tersedia dan itu kan peraturannya tidak semua di pemerintah, ada juga sebagian di OJK," kata Bambang.

Bambang juga membidik pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dari negara-negara di tiga kawasan yakni Amerika Utara, Eropa, dan Australia. "Negara-negara di tiga kawasan tersebut, memiliki potensi dana-dana jangka panjang yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang tengah digenjot pemerintahan saat ini," kata Bambang. 

Ia menambahkan, China yang saat ini memiliki dana besar, justru tidak termasuk dalam incaran pembiayaan ekuitas dari luar negeri. "Kalau PINA terutama untuk 'equity financing' ini masih berproses, target utamanya bukan China. Lebih ke Amerika Utara, Eropa, dan Australia. China ini mungkin sifatnya lebih kepada FDI, jadi investasi langsung di dalam infrastruktur," ujar Bambang.