Ketimpangan Data Ekonomi

Umumnya para perencana kebijakan ekonomi meletakkan dasar pembangunan negara berdasarkan tingkat produk domestik bruto (PDB). Sederhananya, tinjauan angka-angka dari PDB dapat memprediksi tingkat kesejahteraan penduduk di sebuah negara.

PDB menurut rumusan kalangan ekonom, adalah akumulasi nilai pasar seluruh barang dan jasa yang diproduksi negara dalam periode tertentu. Dalam konteks pembangunan ekonomi, PDB merupakan parameter untuk menentukan derajat kemakmuran sebuah bangsa. Artinya, data itu memberikan gambaran mengenai status kehidupan hingga dapat disebut negara maju, berkembang, miskin atau makmur.

Jika menyimak data PDB Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menyebutkan PDB per kapita Rp 27 juta, naik dari Rp 23,9 juta (2009) dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% pada 2010.

Lalu dari sisi wilayah mana yang menjadi penyumbang terbesar PDB. Data BPS menyebutkan pada 2010, Pulau Jawa memberikan kontribusi 58,0%, diikuti dengan Sumatra (23,1%), Kalimantan (9,2%), Sulawesi (4,6%), Bali dan Nusa Tenggara (2,7%), serta Papua yang digabung dengan Maluku menyumbang 2,4%.

Hingga triwulan II/2011 angka tersebut tidak banyak mengalami perubahan. Jawa masih memimpin dengan kontribusi 57,7% dari total PDB diikuti dengan Sumatra (23,5%), Kalimantan (9,5%), Sulawesi (4,7%) Bali dan Nusa Tenggara (2,5%) dan gabungan Papua serta Maluku (2,1%).

Dari data tersebut tersirat makna adanya ketimpangan pembangunan sangat besar. Data tersebut menggambarkan pembangunan dan distribusi pendapatan masih tersentral di Jawa. Akibatnya, terjadi kesenjangan kesejahteraan yang membuat penduduk di luar Jawa berduyun-duyun ingin menikmati enaknya pembangunan di Jawa.

Kontribusi wilayah dalam PDB adalah cerminan bagaimana pembangunan ekonomi tidak beracuan pada aspek keadilan dan pemerataan. Jelas data itu mengungkapkan ketimpangan pembangunan yang sagat tajam.

Jika kita amati struktur PDB dari faktor usaha yang memberi kontribusi besar dari 9 sektor yang ada. Pada triwulan kedua 2011, sektor industri pengolahan masih memimpin dengan kapasitas 24,3%, lalu pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan menyumbang angka 15,4%, perdagangan, hotel dan restaran (13,9%), pertambangan dan penggalian berada diurutan keempat (11,6%), jasa-jasa (10,3%), konstruksi (10,1%), keuangan, real estate, dan jasa perusahaan (7,2%), pengangkutan dan telekomunikasi (6,4%), serta terakhir listrik, air bersih dan gas (0,8%).

Jadi, secara eksplisit mengungkapkan bahwa sektor padat karya yang menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan belum menjadi prioritas utama dari pembangunan. Kita bisa bayangkan bagaimana empat sektor tersebut hanya menyumbang 15,4% dari PDB. Artinya, roda perekonomian nasional masih didominasi oleh sektor non-tradeable, bukan bersumber dari aktivitas sektor riil.

Kita melihat fokus kebijakan pemerintah ternyata belum berpihak pada penguatan dan peningkatan baik dari sisi sumber daya manusia (SDM), modal maupun teknologi pada sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan. Sehingga tidak salah apabila di negeri pemilik pantai terpanjang di dunia ini, garam harus impor dari India. Gandum, jagung bahkan beras pun harus impor dari Vietnam dan Thailand.

Dari fakta PDB per kapita kita memang cukup besar yaitu Rp 27 juta per tahun, tentu kita bertanya apakah data BPS itu benar? Kalau sebagian kecil penduduk memiliki pendapatan Rp 27 juta atau lebih, memang benar. Namun, mereka bekerja di sektor apa dan berdomisili di mana? Pernahkan sektor informal diperhatikan? Sudahkah rakyat miskin dijadikan patokan pembangunan ekonomi di Indonesia?

BERITA TERKAIT

Keanehan Survei Politik di Tengah Wabah Corona

  Oleh: Fikri Syariati, Pemerhati Sosial Politik   Dalam jangka waktu lima bulan pasca dimulainya Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, sejumlah lembaga survei…

Pentingnya Otoritas Khusus Ibukota Negara

  Oleh : Dr. Ade Reza Hariyadi, Doktor lulusan UI dan Dosen Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memindahkan ibukota negara…

Dampak Strategis Penyebaran Covid-19

  Oleh: Almira Fadhillah, Pasca Sarjana Univ. Gunadharma Hasil dari laporan penelitian Imperial Collage of London, Inggris. Jumlah kasus terkait…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Hindari Mudik Saat Pandemi Covid-19

  Oleh : Sutopo, Pengamat Kesehatan Masyarakat   Imbauan beribadah, bekerja, dan belajar dari rumah nampaknya telah digunakan banyak masyarakat…

Virus Covid-19, RUU IKN, dan Mitigasi Bencana

  Oleh: Fikri Syariati, Pengamat Kebijakan Publik   Pernyataan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bahwa persiapan pemindahan ibu kota…

Sistem Pembayaran dan Modal Ventura

  Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis   Perusahan yang mampu memproduksi vaksin coronavirus adalah perusahaan…