Ketimpangan Data Ekonomi

Umumnya para perencana kebijakan ekonomi meletakkan dasar pembangunan negara berdasarkan tingkat produk domestik bruto (PDB). Sederhananya, tinjauan angka-angka dari PDB dapat memprediksi tingkat kesejahteraan penduduk di sebuah negara.

PDB menurut rumusan kalangan ekonom, adalah akumulasi nilai pasar seluruh barang dan jasa yang diproduksi negara dalam periode tertentu. Dalam konteks pembangunan ekonomi, PDB merupakan parameter untuk menentukan derajat kemakmuran sebuah bangsa. Artinya, data itu memberikan gambaran mengenai status kehidupan hingga dapat disebut negara maju, berkembang, miskin atau makmur.

Jika menyimak data PDB Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menyebutkan PDB per kapita Rp 27 juta, naik dari Rp 23,9 juta (2009) dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% pada 2010.

Lalu dari sisi wilayah mana yang menjadi penyumbang terbesar PDB. Data BPS menyebutkan pada 2010, Pulau Jawa memberikan kontribusi 58,0%, diikuti dengan Sumatra (23,1%), Kalimantan (9,2%), Sulawesi (4,6%), Bali dan Nusa Tenggara (2,7%), serta Papua yang digabung dengan Maluku menyumbang 2,4%.

Hingga triwulan II/2011 angka tersebut tidak banyak mengalami perubahan. Jawa masih memimpin dengan kontribusi 57,7% dari total PDB diikuti dengan Sumatra (23,5%), Kalimantan (9,5%), Sulawesi (4,7%) Bali dan Nusa Tenggara (2,5%) dan gabungan Papua serta Maluku (2,1%).

Dari data tersebut tersirat makna adanya ketimpangan pembangunan sangat besar. Data tersebut menggambarkan pembangunan dan distribusi pendapatan masih tersentral di Jawa. Akibatnya, terjadi kesenjangan kesejahteraan yang membuat penduduk di luar Jawa berduyun-duyun ingin menikmati enaknya pembangunan di Jawa.

Kontribusi wilayah dalam PDB adalah cerminan bagaimana pembangunan ekonomi tidak beracuan pada aspek keadilan dan pemerataan. Jelas data itu mengungkapkan ketimpangan pembangunan yang sagat tajam.

Jika kita amati struktur PDB dari faktor usaha yang memberi kontribusi besar dari 9 sektor yang ada. Pada triwulan kedua 2011, sektor industri pengolahan masih memimpin dengan kapasitas 24,3%, lalu pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan menyumbang angka 15,4%, perdagangan, hotel dan restaran (13,9%), pertambangan dan penggalian berada diurutan keempat (11,6%), jasa-jasa (10,3%), konstruksi (10,1%), keuangan, real estate, dan jasa perusahaan (7,2%), pengangkutan dan telekomunikasi (6,4%), serta terakhir listrik, air bersih dan gas (0,8%).

Jadi, secara eksplisit mengungkapkan bahwa sektor padat karya yang menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan belum menjadi prioritas utama dari pembangunan. Kita bisa bayangkan bagaimana empat sektor tersebut hanya menyumbang 15,4% dari PDB. Artinya, roda perekonomian nasional masih didominasi oleh sektor non-tradeable, bukan bersumber dari aktivitas sektor riil.

Kita melihat fokus kebijakan pemerintah ternyata belum berpihak pada penguatan dan peningkatan baik dari sisi sumber daya manusia (SDM), modal maupun teknologi pada sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan. Sehingga tidak salah apabila di negeri pemilik pantai terpanjang di dunia ini, garam harus impor dari India. Gandum, jagung bahkan beras pun harus impor dari Vietnam dan Thailand.

Dari fakta PDB per kapita kita memang cukup besar yaitu Rp 27 juta per tahun, tentu kita bertanya apakah data BPS itu benar? Kalau sebagian kecil penduduk memiliki pendapatan Rp 27 juta atau lebih, memang benar. Namun, mereka bekerja di sektor apa dan berdomisili di mana? Pernahkan sektor informal diperhatikan? Sudahkah rakyat miskin dijadikan patokan pembangunan ekonomi di Indonesia?

BERITA TERKAIT

Pemkab Lebak Minta 100 BUMDeS Bangkitkan Ekonomi

Pemkab Lebak Minta 100 BUMDeS Bangkitkan Ekonomi NERACA Lebak - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak meminta 100 badan usaha milik desa…

Kadisrumkim: RTLH Depok Sehatkan Kondisi Ekonomi Daerah

Kadisrumkim: RTLH Depok Sehatkan Kondisi Ekonomi Daerah NERACA Depok - Program Nasional Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH), ternyata menjadi kunci…

Pemberdayaan Ekonomi, Bank Muamalat Gandeng Baznas

      NERACA Langkat - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meresmikan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Merefleksikan Semangat Natal untuk Indonesia Damai & Bermartabat

  Oleh: Faturahman Dewantara, Pemerhati Masalah Sosial, aktif di Lembaga Kajian Ketahanan Sipil   Seolah telah menjadi tradisi bahwa setiap…

Manusia Zaman Now : Belajar Pajak di Situs Pajak

Oleh: Devitasari Ratna Septi Aningtiyas, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Situs pajak.go.id bagi masyarakat yang kenal dengan Direktorat Jenderal Pajak…

Integrasi Ekonomi Jadi Penantian Lama ASEAN

Oleh: Roy Rosa Bachtiar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diluncurkan pada 31 Desember 2015 sebagai tipe baru integrasi ekonomi…