NERACA

Jakarta---Semua anggota DPR harus bertanggungjawab  secara moral terhadap  semua proyek-proyek di lingkungan DPR.  Karena diduga berbagai proyek di lingkungan DPR “jatuh” ketangan sejumlah  oknum anggota fraksi-fraksi DPR  sendiri, mulai dari renovasi toilet senilai Rop2 miliar, perbaikan parkir motor sebesar Rp3 miliar hingga renovasi ruangan Banggar DPR senilai Rp20 miliar. Belum lagi soal proyek pencetakan kalender.  “Jadi jangan heran kalau Ketua BURT tidak tahu, Lho ketua fraksi yang harusnya diinformasikan terlebih dahulu saja dan memiliki wakil di BURT juga tidak tahu,” kata anggota  BURT F-PD, Heryanto kepada wartawan di Jakarta,17/1

Menurut Heryanto, ketidaktahuan Ketua DPR yang juga Ketua BURT, Marzuki Alie maupun fraksi-fraksi yang ada di DPR mengenai pembangunan renovasi ruang banggar adalah kesalahan Sekjen DPR, Nining Indra Saleh.  “Marzuki telah memerintahkan Nining untuk melaporkan apapun keputusan BURT yang penting.  Padahal renovasi Rp20 miliar untuk ruangan BURT seharusnya diberitahukan dan diketahui Marzuki.,” tambahnya.

Lebih jauh kata Heryanto, perintah Marzuki itu diberikan, mengingat  pelajaran dari rencana pembangunan gedung baru DPR yang gagal. “Nah dari sana Marzuki memerintahkan sekjen agar hal-hal atau keputusan mengenai hal ini diberitahu juga kepada fraksi. Jadi tidak ada lagi fraksi yang cari muka bilang tidak tahu,” tegasnya.

 Dikatakan Heryanto, sebagai eselon 1A yang merupakan pucuk pimpinan birokrasi tertinggi di DPR, Sekjen DPR seharusnya memiliki kepekaan terhadap berbagai hal akan berdampak besar. “Dia seharusnya melaporkan ke ketua BURT. Pak ini nilainya terlalu besar, karena yang mengusulkan dan menjalankan teknis renovasi adalah sekjen sebagai kuasa anggaran,” imbuhnya.

Politisi Demokrat ini mengkritik fraksi yang menyalahkan pihak lain. “Saya lihat Ketua Fraksi Gerindra menyalahkan Ketua BURT, Gerindra kan punya orang disana yaitu Pius sebagai wakil ketua BURT. Harusnya dia tanya dulu ke Pius dan klarifikasi ini ada apa, sebelum menyalahkan pihak lain,” paparnya.

Hal senada juga dilontarkan oleh Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah, Cecep Effendy, DPR adalah lembaga yang terus menjadi sorotan public.  “Proyek WC saya bisa paham, tapi kalau ada proyek Rp 20 miliar hanya untuk satu ruangan tentunya dia tahu akan ada implikasi. Dia harusnya peka bahwa DPR adalah lembaga politik,” tegasnya.

 Dirinya pun mengusulkan agar Pimpinan DPR, BURT, Banggar dan Sekjen bisa duduk bersama dan membukanya kepada publik bagaimana sebenarnya keputusan untuk melaksanakan ini dibuat agar jelas siapa pihak yang harus bertanggungjawab. “Jangan semua lempar tanggungjawab dan semua bicara tidak mengetahui. Lebih baik dibuka seluas-luasnya agar semua menjadi jelas. Dan kalau ada pihak-pihak yang bersalah, maka tentunya harus ada pertanggungjawaban atas kesalahannya,” imbuhnya.

 Saat ini jelas Cecep, Masyarakat juga bingung siapa sebenarnya yang salah. Ketua DPR jelasnya lagi , telah membantah, fraksi pun demikian. “Juga BURT, Banggar dan Sekjen. Ini kan tidak bisa dibiarkan. Kondisi seperti ini justru akan memperburuk citra DPR. Setelah itu baru dilakukan pembenahan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang tidak mau mengambil tanggungjawab atas kasus ini,” tegasnya. *cahyo