Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan, siap memperbaiki kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Upaya ini dilakukan menyusul keluhan sejumlah penjual hewan kurban atas penurunan penjualan hewan kurban jelang perayaan Idul Adha 2017 karena ditengarai pelemahan daya beli. ‎"Kita akan melihat kembali persoalan itu (daya beli)," ujarnya di  Jakarta, Senin (4/9).

NERACA

Menurut Sri Mulyani, dari studi yang dilakukan Kementerian Keuangan terkait masalah daya beli, hasilnya menyebutkan bahwa konsumsi kelompok masyarakat menengah lebih rendah dibanding tahun lalu. "Kalau sekarang tumbuhnya 7%, tahun lalu bisa 8-8,5%. Itu pada kuartil 4 sampai 8, yakni kelompok kelas menengah di Indonesia," tutur dia.

Sementara untuk kuartil 0 sampai dengan 3 yang merupakan kelompok masyarakat miskin, Menkeu mengakui mencatatkan pertumbuhan konsumsi yang lebih tinggi dibanding periode tahun lalu. Dengan demikian, pemerintah melihatnya ada kelompok masyarakat yang masih mencatatkan pertumbuhan konsumsi tinggi dan daya beli terjaga. Namun, di sisi lain ada yang turun pertumbuhan konsumsinya.

"Itu terjadi akibat berbagai kebijakan pemerintah yang fokus meningkatkan daya beli kelompok masyarakat yang berpendapatan 40% ke bawah. Sedangkan untuk yang menengah, penyebab konsumsi turun karena kenaikan tarif listrik untuk rumah tangga kelas menengah," ujarnya.

Solusinya, menurut Sri Mulyani, pemerintah akan terus memperbaiki berbagai kebijakan untuk kembali meningkatkan daya beli masyarakat melalui tingkat upah, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki ekonomi dan konfiden investasi.

"Kita perbaiki kebijakan yang bisa menciptakan lapangan kerja, memperbaiki tingkat daya beli melalui tingkat upah, perbaikan ekonomi dan confidence dari tingkat investasi yang baru sehingga bisa menciptakan perputaran ekonomi baru. Itu yang kita harapkan dari paket-paket kebijakan," ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto menepis terjadinya deflasi 0,07% pada Agustus 2017 bukan disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat, melainkan pemerintah berupaya menjaga harga pangan. Karena ‎kondisi pasca lebaran Idul Fitri, harga-harga pangan dan barang lebih terkontrol, meski pemerintah tetap harus waspada.

"Upaya pemerintah untuk menjaga harga pangan luar biasa di tahun ini. Deflasi bahan makanan tahun ini prestasi pemerintah," ujarnya di Jakarta, kemarin.

BPS merilis deflasi Agustus 2017 sebesar 0,07%, berbeda dengan perkiraan sebelumnya akan terjadi inflasi.Adapun inflasi tahun kalender tercatat 2,53%, dan inflasi tahun ke tahun (yoy) mencapai 3,82%. "Agustus ini deflasi 0,07% lebih rendah dibandingkan deflasi Agustus 2016, dan Agustus 2015 inflasi 0,39%,” ujarnya.

"Daya beli masih kuat, jadi deflasi ini bukan karena penurunan daya beli atau permintaan turun. Secara nominal, konsumsi rumah tangga per kapita juga naik," ujarnya.

Kecuk mengatakan, penyumbang deflasi antara lain bahan makanan terjadi deflasi 0,67% dengan andil 0,14%. Kemudian transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,60% dengan andil deflasi 0,10%.

Kemudian, dari 82 kota IHK, tercatat 47 kota alami deflasi, dan 35 kota alami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Ambon mencapai 2,08%. Sedangkan deflasi terendah di Samarinda sebesar 0,03%. Untuk inflasi tertinggi terjadi di Lhoksemawe mencapai 1,09%.  Sedangkan inflasi terendah di Batam mencapai 0,01%.

BPS juga mencatat kondisi petani di Indonesia masih memiliki kesejahteraan yang belum cukup. Hal ini terlihat dari nilai tukar petani (NTP) yang belum naik secara signifikan. Kendati NTP di Agustus itu naik, tapi masih belum terlalu tinggi. NTP nasional Agustus 2017 sebesar 101,60 atau naik 0,94% dibanding NTP bulan sebelumnya (Juli 2017) sebesar 100,65.

“Kenaikan NTP dikarenakan indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,92% sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) turun 0,02%,” ujarnya.

Menurut Kecuk, NTP diperoleh dari indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan.

“NTP juga menjadi daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP maka akan semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani,” ujarnya.

Sementara hasil pemantauan harga-harga di perdesaan di 33 provinsi di Indonesia pada Agustus 2017, NTP Provinsi Lampung mengalami kenaikan tertinggi (1,82%) dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi Papua Barat mengalami penurunan terbesar (0,44%) dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya.

“Namun sayangnya, penurunan indeks harga yang dibayar itu terjadi karena indeks harga barang dan jasa yang dikonsumi rumah tangga petani mengalami penurunan, sedang indeks harga untuk keperluan produksi pertanian mengalami kenaikan,” ujarnya.

Upah Buruh

Sebelumnya BPS mencatat upah nominal harian buruh tani nasional per Juli 2017, masih relatif rendah. Kenaikannya dianggap tak terlalu signifikan sebesar 0,18% dibanding upah buruh tani di Juni 2017.

“Kenaikan tidak signifikan dari sebelumnya Rp49.912 menjadi Rp50.003 per hari. Upah riil tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,03%,” ujar Kecuk di Jakarta, Selasa (15/8).

Perubahan upah riil ini, kata dia, menggambarkan perubahan daya beli dari pendapatan yang diterima buruh seperti: buruh tani dan buruh informal perkotaan, yaitu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Semakin tinggi upah riil maka semakin tinggi daya beli upah buruh, atau sebaliknya. Sayangnya upah riil saat ini belum terlalu tinggi,” ujarya seperti dikutip laman aktual.com.

Dia menegaskan, kenaikan upah riil yang sebesar 0,03% itu dibanding bulan Juni 2017 itu adalah dari Rp37.396 menjadi Rp37.408 di Juli 2017. Untuk upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Juli 2017 naik 0,12% dibanding upah Juni 2017, yaitu dari Rp83.975 menjadi Rp84.076. “Namun sayangnya upah riil buruh bangunan mengalami penurunan sebesar 0,10%,” ujarnya.

Sementara upah-upah buruh lainnya juga bergerak stagnan. Untuk untuk upah buruh potong rambut wanita per kepala rata-raya upah nominalnya di Juli ini naik 0,1% yaitu dari Rp25.649 menjadi Rp25.675. Untuk upah riilnya malah turun 0,12% dari Rp19.772 ke Rp19.750.

Sama juga dialami profesi upah pembantu rumah tangga yang di Juli 2017 ini hanya alami kenaikan tak signifikan. Hanya naik 0,28% dari Rp375.090 menjadi Rp376.140. “Upah riil di Juli 2017 dibanding Juni 2017 naik sebesar 0,06%, yaitu dari Rp289.153 menjadi Rp289.338,” ujarnya.

Pada bagian lain, Kecuk menilai masih ada potensi kenaikan harga bahan pangan pada September ini, meski kebanyakan harga bahan pangan relatif turun di sepanjang bulan lalu. Potensi kenaikan harga pangan tersebut bisa terjadi pada komoditas cabai merah, garam, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Misalnya, garam, dimana sejak bulan lalu sudah terlihat meningkat sekitar 26,22%. "Secara rata-rata naik 26,22%. Tapi, di beberapa provinsi ada yang naik hingga 105% seperti di Gorontalo," ujarnya.

Sementara, harga cabai merah naik 0,92% pada bulan lalu dan telur ayam, serta buah-buahan masing-masing naik 0,1%.  Adapun potensi kenaikan sejumlah bahan pangan ini, menurut dia, bisa terjadi hingga penghujung tahun, khususnya Desember. Sebab, jelang pergantian tahun, kebutuhan pangan masyarakat cenderung meningkat, sehingga berpotensi mengerek inflasi tinggi.

"Tapi, yang perlu dijaga adalah di Desember, jelang natal, tahun baru, dan ada liburan. Karena selalu ada kenaikan di Desember," ujarnya.  Adapun, sejumlah bahan pangan yang telah menurun harganya sampai Agustus lalu, yaitu bawang merah yang turun 11,7% dan bawang putih turun 13%.  "Penurunan juga terjadi pada ikan segar dan beberapa sayuran, seperti tomat, cabai rawit, ada juga bayam, kelapa, dan lainnya," ujarnya. bari/mohar/fba