NERACA

Jakarta – Genjot potensi pasar ekspor di luar negeri, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia memprakarsai diskusi 'Public Private Dialogue (PPD) on International Trade and Investment'. Acara ini merupakan wadah dialog antara sektor pemerintah dan swasta untuk menyampaikan aspirasi, tantangan, pengalaman atau gagasan bersama.

PPD yang bertepatan dengan rapat Kadin Bidang Hubungan Internasional tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas T. Lembong, Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman, mantan Menkeu Chatib Basri serta beberapa duta besar negara sahabat dan pelaku usaha.

Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional mengatakan, tujuan utama dari PPD adalah untuk menciptakan proses komunikasi yang baik antara sektor publik dan swasta sehingga mampu mengarahkan pemerintah untuk mengidentifikasi sektor prioritas yang memerlukan reformasi kebijakan dan memformulasikan kebijakan yang realistis.”Selain itu, PPD juga bisa menjadi sarana bagi pemerintah dalam mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan good governance," ujarnya di Jakarta, Senin (4/9).

Topik yang dibahas dalam PPD hari ini yaitu masalah perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA). Shinta menambahkan, Indonesia yang memiliki banyak perjanjian perdagangan bebas membutuhkan investasi asing dan mulai kehilangan daya saing sehingga PPD penting diselenggarakan."Jika ingin mendapatkan FTA yang mewakili semua pihak maka dibutuhkan peraturan yang jelas, tidak berubah-ubah dan memiliki kepastian hukum," kata Shinta.

Lebih lanjut, investasi asing juga merupakan faktor kunci untuk memajukan ekonomi dan memberikan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Namun, Kadin melihat masih ada kesenjangan antara apa yang ingin dilaksanakan pemerintah dan harapan pengusaha.

Ke depannya, Shinta melihat PPD bisa dilakukan di tingkat lokal, regional dan internasional untuk membahas isu-isu luas dan spesifik.