Impor Beras Mampu Tekan Inflasi

NERACA

Jakarta—Kebijakan impor beras justru diyakini lebih efektif dalam menekan angka inflasi ketimbang lainnya. Karena itu faktor cuaca pada Januari 2012 ini dinilai tidak terlalu berdampak pada inflasi. "Impor beras pasti lebih efektif untuk tekan angka inflasi. Inflasi yoy saat ini mencapai 3,79% dan angka tersebut dinyatakan terendah di kawasan Asia Pasifik," kata Ekonom FEUI, Ikhsan Modjo kepada wartawan di Jakarta,17/1

Menurut Ikhsan, harga cabai pada 2010 sempat mencapai hingga Rp100 ribu per kilogram (kg). Namun dampaknya terhadap inflasi tidak tinggi. Sebelumnya, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 6,5% pada 2011 merupakan angka tertinggi di Asean. Adapun dengan inflasi sebesar 3,79%, angka tersebut akan terus bertahan dalam beberapa tahun ke depan. "Berdasarkan Fitch Asia Pasific, ekonomi Indonesia juga dipastikan akan tahan terhadap guncangan eksternal sebagai mana yang terjadi pada 2008," tambahnya

Selain itu, kata Ikhsan, produk domestik bruto (PDB) yang semakin meningkat, juga diikuti peningkatan peran Indonesia dalam ikut mengatasi krisis ekonomi global menunjukan bahwa ekonomi Indonesia di 2012 siap lepas landas.

Ditempat terpisah, anggota DPR RI, Kemal Azis Stamboel menilai positif dengan otokritik Wakil Presiden Boediono yang menilai bahwa produktivitas pertanian stagnan meskipun anggaran untuk sektor pertanian sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. “Saya sepakat dengan pendapat Pak Boediono bahwa peningkatan alokasi anggaran Kementrian Pertanian yang meningkat hampir dua kali lipat dari Rp8,2 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp17,8 triliun,” paparnya

Kemal menambahkan pada 2011 masih belum mampu meningkatkan produktivitas pertanian seperti yang diharapkan. Ini tentunya ada masalah yang serius dan harus segera diperbaiki. Karena logikanya, menurut Kemal, setiap terjadi peningkatan input produksi seharusnya meningkatkan produktivitas pertanian lebih tinggi. Namun data menunjukkan lain, dalam kurun waktu 14 tahun terakhir (1996-2010) produktivitas pertanian rata-rata tumbuh di bawah 1% per tahun, padahal pada dua dekade sebelumnya (1970 – 1996) produktivitas pertanian rata-rata tumbuh 2,4% per tahun.

“Fakta ini harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah, karena rata-rata pertumbuhan penduduk kita sudah mencapai 1,5% per tahun atau 0,5% lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan produktivitas pertanian kita”, tambahnya. Dalam konteks politik anggaran, Kemal memberikan beberapa catatan penting terkait alokasi anggaran untuk pertanian. “Kebijakan politik anggaran pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian juga perlu dievaluasi. Lihat saja postur anggaran untuk Kementrian Pertanian APBNP-2011,” ungkapnya.

Seperti diketahui, dari nilai anggaran sebesar Rp17,8 triliun, alokasi untuk belanja modal hanya 3,36%. Mayoritas belanja dialokasikan untuk belanja sosial 46,47%, belanja barang 44,12% dan belanja pegawai sebesar 6,03%. **bari/cahyo

BERITA TERKAIT

Konsisten Konservasi Hutan - APP Berhasil Tekan Dampak Kebakaran Hutan

Menyadari keberlanjutan bisnis usahanya tidak lepas dari menjaga kelestarian alam, Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas selalu konsisten melakukan…

Volkswagen Segera Mampu Produksi 15 Juta Mobil Listrik

Volkswagen mengumumkan akan memiliki kapasitas untuk membangun hingga 15 juta mobil listrik selama beberapa tahun ke depan, berdasarkan laporan Reuters…

Pemprov Sumsel Bahas Sistem Pembelian Beras Petani

Pemprov Sumsel Bahas Sistem Pembelian Beras Petani NERACA Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) membahas sistem pembelian beras…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

China Berhasil Kuasai Ekonomi Dunia Dalam Waktu Singkat

      NERACA   Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ahmad Helmy Fuady menunjukkan data bahwa Cina…

Pemerintah Izinkan KEK Arun Lhokseumawe

      NERACA   Aceh - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat telah memberikan izin Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe,…

Butuh Rp600 Triliun untuk Benahi Transportasi Jabodetabek

  NERACA   Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) membutuhkan pembiayaan Rp600 triliun untuk mengimplementasikan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek…