Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri

Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam satu kesempatan menyampaikan bahwa investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia hanya 1,97%. Sementara itu, gap antara komitmen dan realisasi PMA hanya 27,5%, dan PMDN hanya 31,8%. Rasio investasi fisik terhadap PDB baru 32,7% dibanding target RPJMN 2019, sebesar 38,9%.

Apa yang kita tangkap dari pernyataan tersebut, menjadi menarik untuk kita gali dalam banyak dimensi. Pertama, selalu ada gap antara rencana dan realisasi. Apalagi terkait dengan rencana investasi, meskipun segalanya sudah incalculated, keputusan untuk go or not go bisa saja terjadi pada saat jelang eksekusi. Ini lumrah, dan keputusan menjadi haknya investor karena ini soal bisnis.

Kedua, dari segi momentum, boleh jadi memang bukan saat yang tepat untuk melaksanakan investasi langsung di saat ada instrumen investasi lain melalui pasar modal dengan ikut memborong saham perusahaan yang sudah listed di bursa, baik dalam rangka IPO atau rigt isue. Pergerakan nilai tukar rupiah dan IHSG dapat menjadi salah satu tolok ukur penting. Di luar itu, juga ada indikator tentang indeks kepercayaan konsumen, dan indeks manufaktur.

Ketiga, demi efisiensi mengeksekusi rencana investasi, ada tren yang selalu menjadi pertimbangan investor untuk tidak melaksanakan investasi sendiri dengan modal 100% miliknya, tapi lebih cenderung memilih bekerja sama dengan mencari mitra lokal. Tapi di lain pihak, investor asing mengalami kesulitan mencari mitra lokal yang cocok. Akibatnya bisa terjadi dalam tiga situasi, yaitu mengambil sikap wait and see; atau membatalkan rencana investasi; atau memilih bermain di pasar modal dengan membeli saham- saham perusahaan yang prospek bisnisnya dinilai lebih menjanjikan.

Keempat, inilah yang sudah terlalu sering sudah kita dengar, yaitu soal doing business. Soal kepastian hukum, dan kepastian berusaha. Masalahnya tidak hanya sekedar terkait dengan soal perijinan saja, tapi bisa mengait dengan masalah lain yang lebih fundamental, yakni soal kerangka kelembagaan. Sudah terlalu sering dikatakan bahwa Indonesia dipandang perlu melaksanakan perubahan struktural, melalui reformasi dan kaji untuk hal-hal yang terkait dengan kerangka kerja kelembagaan tersebut. Di ranah ini pemerintah baru fokus pada sistem perizinan, yang lain-lain sentuhannya belum tajam, misalnya reformasi birokrasi terkesan maju mundur.

Kelima, tentang status invesment grade tidak serta merta dengan rating itu, akan terjadi lonjakan investasi langsung di Indonesia. Kita tahu rating tersebut lebih fokus pada aspek makro ekonomi. Titik singgungnya dalam hal rating pengelolaan utang, dan tata kelola kebijakan makro ekonomi yang prudensial. Indonesia cukup berhasil dalam manajemen makro ekonomi, sehingga wajar status invesment grade kita peroleh. Tapi harap dicatat bahwa status itu pada kondisi yang lain bisa berubah menjadi tambah baik atau bisa sebaliknya.