NERACA

Jakarta - Para pejabat tinggi APEC sepakat untuk mendorong peningkatan inklusi ekonomi, keuangan dan sosial di kawasan Asia Pasifik, seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, akhir pekan kemarin. Kesepakatan itu dibuat pada Pertemuan Pejabat Tinggi ke-3 APEC di Ho Chi Minh City, Vietnam pada 29-30 Agustus 2017.

Inisiatif Inklusi Ekonomi, Keuangan, dan Sosial diharapkan dapat diadopsi oleh para pemimpin APEC dalam Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC pada 11 November 2017 di Da Nang, Vietnam. Inisiatif tersebut terdiri dari tiga pilar, yaitu inklusi ekonomi atau kesetaraan kesempatan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat; inklusi keuangan yang berarti individu dan bisnis memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan yang berguna dan terjangkau; dan inklusi sosial yang bertujuan memberdayakan orang miskin dan terpinggirkan untuk memanfaatkan peluang global dan meningkatkan kesetaraan.

Inisiatif tersebut sangat penting bagi Indonesia sebagai ekonomi berkembang untuk pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi, keuangan dan sosial khususnya di daerah pedesaan dan terpencil. Pemerintah Indonesia yakin bahwa dengan cara berbagi pengalaman dan keahlian antara negara ekonomi maju dan berkembang, terkait penanganan kesenjangan ekonomi di tingkat nasional, dapat membantu pencapaian pertumbuhan berkualitas di kawasan.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Desra Percaya turut mendorong agar APEC segera meluncurkan proses penyusunan Visi APEC Pasca 2020 yang inklusif, mampu menjawab tantangan anti globalisasi dan mengatasi kesenjangan pembangunan dengan mewujudkan komunitas APEC yang adil dan sejahtera. Delegasi RI yang terdiri dari para pejabat tinggi dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kemenko Bidang Perekonomian, BPOM, KBRI Hanoi, KJRI Ho Chi Minh berpartisipasi aktif pada seluruh rangkaian pertemuan pejabat tinggi ke-3 APEC tersebut.