Baru Dibangun Bocor, Cipta Karya No Comment

Rabu, 18/01/2012

Kuningan – Beberapa bangunan instansi pemerintah yang baru selesai dikerjakan ternyata telah mengalami bocor dan keramik yang retak. Kepala dinas dan beberapa staf mengaku heran, namun ketika hal tersebut dikonfirmasi ke Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, H. Lili Suherli, ia tidak mau berkomentar.

Dari keterangan yang diperoleh Harian Ekonomi Neraca, Selasa (17/1). Kantor yang baru selesai dibangun dan bocor adalah kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), yang berada di Jalan Arya Kamuning, Komplek Taman Kota, di samping Gedung Gelanggang Pemuda. Dari pantauan, dinding ruangan muncul lumut akibat dari atap yang bocor. Padahal bangunan itu baru selesai direhab beberapa hari lalu.

Kepala BPPT, Haji Jajat Sudrajat membenarkannya. Tapi ia tidak berkomentar banyak terhadap kerusakan itu. Tidak sekadar bocor, cat dinding pun banyak yang mengelupas dan toilet pun mampet, sehingga tidak bisa digunakan. Nampaknya pemborong tidak apik dalam mengerjakan proyek tersebut.

Selain BPPT, ternyata kantor Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) pun baru beberapa hari selesai, sebagian keramik di lantai atas menggelembung, dan dikhawatirkan akan merembet pula ke keramik lainnya. Kalau dibandingkan, kondisi atap Diskominfo memang lebih bagus dari BPPT.

“Tapi yang pasti, pihak pemborong sudah tidak lagi memperhatikan kualitas bangunan dalam mengerjakannya. Ini terbukti dengan kondisi bangunan baru lainnya. Seperti Kantor Disperindag pun sama baru beberapa bulan sudah bocor dan catnya mengelupas. Berapa ratus juta uang yang terbuang sia-sia karena pemborong hanya memikirkan untung yang banyak dan mengenyampingkan kualitas bangunan,” papar pemerhati Kuningan, Abdullah.

Jika dikalkulasikan lebih dari Rp 2 miliar untuk dua bangunan saja. Seharusnya Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya tegas dalam memberikan sanksi maupun pengawasan kepada pihak pemborong.

“Ini bukan sekali, dua kali. Ini telah terjadi pula saat rehab gedung DPRD. Pemborong dan Cipta Karya seolah enggan disalahkan. Hukum pun tidak berjalan. Kalau dibiarkan, ini keenakan bagi pemborong,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya H. Lili Suherli tidak mau berkomentar. “Sudahlah, sudah dikasih rehab juga sudah untung. Saya ditunggu untuk mengikuti rapat,” ujarnya pendek.(nung)