Baru Dibangun Bocor, Cipta Karya No Comment

Kuningan – Beberapa bangunan instansi pemerintah yang baru selesai dikerjakan ternyata telah mengalami bocor dan keramik yang retak. Kepala dinas dan beberapa staf mengaku heran, namun ketika hal tersebut dikonfirmasi ke Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, H. Lili Suherli, ia tidak mau berkomentar.

Dari keterangan yang diperoleh Harian Ekonomi Neraca, Selasa (17/1). Kantor yang baru selesai dibangun dan bocor adalah kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), yang berada di Jalan Arya Kamuning, Komplek Taman Kota, di samping Gedung Gelanggang Pemuda. Dari pantauan, dinding ruangan muncul lumut akibat dari atap yang bocor. Padahal bangunan itu baru selesai direhab beberapa hari lalu.

Kepala BPPT, Haji Jajat Sudrajat membenarkannya. Tapi ia tidak berkomentar banyak terhadap kerusakan itu. Tidak sekadar bocor, cat dinding pun banyak yang mengelupas dan toilet pun mampet, sehingga tidak bisa digunakan. Nampaknya pemborong tidak apik dalam mengerjakan proyek tersebut.

Selain BPPT, ternyata kantor Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) pun baru beberapa hari selesai, sebagian keramik di lantai atas menggelembung, dan dikhawatirkan akan merembet pula ke keramik lainnya. Kalau dibandingkan, kondisi atap Diskominfo memang lebih bagus dari BPPT.

“Tapi yang pasti, pihak pemborong sudah tidak lagi memperhatikan kualitas bangunan dalam mengerjakannya. Ini terbukti dengan kondisi bangunan baru lainnya. Seperti Kantor Disperindag pun sama baru beberapa bulan sudah bocor dan catnya mengelupas. Berapa ratus juta uang yang terbuang sia-sia karena pemborong hanya memikirkan untung yang banyak dan mengenyampingkan kualitas bangunan,” papar pemerhati Kuningan, Abdullah.

Jika dikalkulasikan lebih dari Rp 2 miliar untuk dua bangunan saja. Seharusnya Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya tegas dalam memberikan sanksi maupun pengawasan kepada pihak pemborong.

“Ini bukan sekali, dua kali. Ini telah terjadi pula saat rehab gedung DPRD. Pemborong dan Cipta Karya seolah enggan disalahkan. Hukum pun tidak berjalan. Kalau dibiarkan, ini keenakan bagi pemborong,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya H. Lili Suherli tidak mau berkomentar. “Sudahlah, sudah dikasih rehab juga sudah untung. Saya ditunggu untuk mengikuti rapat,” ujarnya pendek.(nung)

BERITA TERKAIT

Walikota Sukabumi Sambut Baik Perbankan Peduli Dengan UMKM

Walikota Sukabumi Sambut Baik Perbankan Peduli Dengan UMKM   NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi Achmad Fahmi memberikan apresiasi kepada pihak perbankan…

MoU Air Yang Tidak Berpihak Kepada Masyarakat Kuningan

MoU Air Yang Tidak Berpihak Kepada Masyarakat Kuningan NERACA Kuningan – Ironis, ketika Kabupaten Kuningan disebut sebagai daerah pegunungan dan…

Banten Kembangkan Ratusan Hektare Kopi Pada 2020

Banten Kembangkan Ratusan Hektare Kopi Pada 2020   NERACA Serang - Pemerintah Provinsi Banten akan mengembangkan ratusan hektare komoditas unggulan pertanian…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Narada Berpotensi Gagal Bayar Penempatan Investasi, Pengamat Bicara Internal Perusahaan

Narada Berpotensi Gagal Bayar Penempatan Investasi, Pengamat Bicara Internal Perusahaan NERACA Jakarta - Saham-saham protfolio Narada Asset Management (NAM) mengalami…

Kampoeng Kouliner Hadir di Thamrin City

Kampoeng Kouliner Hadir di Thamrin City NERACA Jakarta - Pusat Belanja Trade Mall Thamrin City terus berkreasi dan berinovasi memanjakan…

Kemenkop Dukung Gerakan Serikat Ekonomi Pesantren di Jabar

Kemenkop Dukung Gerakan Serikat Ekonomi Pesantren di Jabar NERACA Tasikmalaya, Jawa Barat - Kementerian Koperasi dan UKM menyambut baik Gerakan…