Percepatan Stimulus Belanja Pemerintah

Oleh: Joko Tri Haryanto, Staf Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu *)

Beberapa pengamat meyakini pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV tahun 2017 akan lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Pasalnya, pemerintah merealisasikan banyak stimulus guna mendorong laju perekonomian menuju tercapainya target pertumbuhan 5,1% di akhir tahun. Stimulus awal berupa pidato pengantar Nota Keuangan 2018 yang relatif dapat diterima secara positif oleh pasar. Melalui penetapan target Pendapatan Negara sebesar Rp1.878,4 triliun dan Belanja Negara Rp2.204,4 triliun, pemerintah dianggap lebih realistis dan moderat dalam menjalankan strategi pembangunan pada 2018. Target defisit yang dipatok 2,19% dari PDB dengan defisit keseimbangan primer Rp78,4 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan periode 2017 sekitar Rp144,3 triliun.

Sektor moneter pun tak kalah sigap menggelontorkan stimulusnya. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, baru saja menurunkan suku bunga acuan BI Seven Day Repo Rate menjadi 4,5%. Harapannya tentu memicu penurunan suku bunga kredit perbankan sehingga investasi sektor riil dapat meningkat lebih pesat. Bak gayung bersambut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung melesat menyentuh 5.914,02 sebagai rekor tertinggi dalam sejarah Bursa Efek Indonesia (BEI). Efek berantai pertumbuhan sektoral lainnya pun tinggal menunggu. Sektor perbankan, properti dan konsumer dipastikan akan langsung terkoreksi paling awal menyambut stimulus ini.

Tak berhenti disitu saja, BI langsung menyiapkan paket stimulus moneter berikutnya berupa pelonggaran aturan rasio batas pemberian kredit atau Loan To Value (LTV) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). LTV ini bahkan rencananya akan diterapkan secara spatial atau berbeda-beda antardaerah, menyesuaikan daya beli dan pertumbuhan ekonomi masing-masing. Tujuannya jelas mendongkrak performa KPR yang hingga paruh pertama masih bertengger di kisaran 7,98%, sementara KKB hanya tumbuh 4,2% (KONTAN, 24 Agustus 2017).

Stimulus Belanja

Sebagai sebuah kesatuan paket kebijakan, pelonggaran sektor moneter menjadi tidak berarti jika tidak diselaraskan dengan ekspansi di sektor fiskal. Untungnya, percepatan realisasi dan kualitas belanja sudah menjadi prioritas utama periode pemerintahan saat ini. Hingga Semester I, realisasi Belanja Negara sudah mencapai 42,9% target APBN atau lebih tinggi dibandingkan realisasi 2016 sebesar 41,5%. Sementara Pendapatan Negara sudah mencapai 41,0% terhadap target APBN 2017 lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama 2016 sekitar 35,5%.

Komponen Belanja Pusat realisasinya mencapai 37,9%, lebih tinggi dibandingkan 2016 sebesar 36,8% sementara Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai 51,6% naik dibandingkan periode 2016 sekitar 49,5%. Belanja modal sebagai indikator belanja investasi juga terus berkinerja positif di tahun 2017. Hingga periode bulan Juli, realisasinya mencapai Rp58 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebagai tahun awal periode pemerintahan baru sebesar Rp39,6 triliun.

Beberapa catatan penting menyertai realisasi APBN hingga Semester 1 tahun 2017 diantaranya: 1) perbaikan realisasi Pendapatan Negara disebabkan faktor efektivitas program pengampunan pajak, reformasi perpajakan serta kenaikan harga minyak mentah; 2) percepatan realisasi Belanja Negara disebabkan pelaksanaan lelang dini yang telah dilakukan beberapa K/L prioritas, perbaikan efektifitas dan ketepatan sasaran membuat belanja lebih terencana dan berimbang dalam waktu pelaksanaannya; 3) realisasi Pembiayaan Negara lebih rendah dibandingkan 2016 karena disesuaikan dengan kondisi kas negara serta kebijakan pre-funding yang telah dijalankan. 

Hal yang sedikit masih menjadi pekerjaan rumah ialah peran stimulus daerah yang seharusnya mampu dijalankan oleh masing-masing Pemda khususnya pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal saat ini. Ketika alokasi dana APBN yang diserahkan ke daerah dan desa sudah mencapai hampir 34,5%, harapannya tentu dapat menciptakan efek multiplier yang membantu pencapaian target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sayangnya, fenomena dana mengendap di daerah yang terus saja berulang setiap tahunnya, relatif menghambat terwujudnya harapan tersebut. Padahal sejujurnya sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan birokrasi terdepan, nasib bangsa dan negara digantungkan di tangan Pemda.

Tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang salah siapa yang benar, sekiranya semua komponen anak bangsa baik di pusat dan juga di daerah wajib untuk duduk bersama memecahkan segala kerumitan yang ada. Jika memang ada yang harus diperbaiki, hilangkanlah ego sektoral, tempatkanlah kepentingan bersama di atas segalanya demi terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Ingat segala rintangan dan hambatan akan terasa mudah jika kita Kerja Bersama. (www.kemenkeu.go.id) *)Tulisan ini adalah pendapat pribadi 

BERITA TERKAIT

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…

BERITA LAINNYA DI Opini

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…