Setoran Pajak Perusahaan Batubara Dicurigai - Dinilai Masih Rendah

NERACA

Jakarta----Pemerintah mengaku heran dengan rendahnya setoran pajak perusahaan tambang batu bara yang hanya mencapai Rp60 triliun-Rp70 triliun. Tentu sangat jauh berbeda dengan penerimaan pajak sektor migas yang sudah Rp270 triliun. Padahal potensi pajaknya hamper sama. “Coba lihat di batubara, pendapatan pemerintah cuma Rp 60-70 triliun, migas itu Rp 270 triliun. Padahal setara migas dan batubara. Harusnya pemerintah itu fokus saja di batubara sama tambang umum," kata Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Widjajono Partowidagdo kepada wartawan di Jakarta,17/1

Menurut Widjajono, potensi ekspor batubara mencapai sebesar 80% dari produksi. Sedangkan gas hanya 50%. "Orang hanya ribut ekspor gas, padahal yang diekspor itu cuma 50%, sementara batubara yang diekspor 80%, jadi beresin saja batubara, selesai masalah Indonesia," jelasnya.

Widjajono menegaskan aparat pajak seharusnya tidak hanya mengerti masalah akuntansi tetapi mampu menghitung produksi serta pajak ekspor dari sektor ini. "Harusnya non migas itu lebih diawasin, sehingga orang-orang pajak itu jangan mikirin masalah akuntansi saja tapi masalah teknis juga,” tambahnya.

Namun kata Guru Besar ITB ini, bukan berarti pihaknya mendorong agar diterbitkannya peraturan pemerintah terkait batu bara. “Saya tidak menganjurkan di batubara ada PP batu bara tapi alangkah baiknya orang pajaknya itu lebih mengerti masalah teknis sehingga mereka mengerti ini cost-nya benar, produksinya benar, dan sebagainya," ujarnya.

Yang jelas, Widjajono mengaku adanya kelemahan data merupakan penyebab dari rendahnya penerimaan pajak dari sektor non migas saat ini. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang kurang tepat menyebabkan negara masih dirugikan sampai saat ini. "ESDM wajib memperbaiki yang dulu, karena dulu desentralisasi menyebabkan bupati itu puasa, jadi bupati itu kadang-kadang tidak terlalu sadar dengan permasalahannya, akibatnya dia jadi nggak pas kebijakannya, itu namanya information asimetris, orang yang ngambil kebijakan bisa keliru," imbuhnya

Diakui Widjajono, pihaknya kecewa dengan pernyataan Dirjen Pajak Fuad Rahmany terkait pajak di sektor migas belum tergarap maksimal dan lebih banyak lari ke asing. Tentu saja ini menjadi pertanyaan Kementerian ESDM, karena penerimaan sektor migas sangat besar. "Ya harusnya dipikir dulu, ngeluarin pernyataan, jelas penerimaan negara dari migas sangat besar, tahun ini saja Rp 273 triliun, bandingkan dengan batubara hanya Rp 48 triliun, ya mbo dihitung lagi," cetusnya

Seharusnya kata Widjajono, sektor pertambangan batubara yang harus dibereskan, dari segi volume lebih besar tapi penerimaannya ke negara hanya Rp 40 triliun. "Batubara produksinya 3.500 barel oil/equivalent per day, migas 900 ribu barel, gas 1,5 juta, tapi lihat penerimaan ke negara migas Rp 273 triliun sedangkan batubara hanya Rp 40 triliun, ya dilihat lagi, yang sudah punya penghasilan besar kepada negara ya mbo ya dipikir lagilah kalau mau ngomong seperti itu," tuturnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Masih Ada Perusahaan Yang Belum Bayar THR

      NERACA   Jakarta – Meski hari raya lebaran idul fitri telah usai, namun masih ada perusahaan yang…

Moody’s Naikkan Peringkat XL Axiata - Profil Keuangan Dinilai Stabil

NERACA Jakarta – Meski pencapaian kinerja keuangan di kuartal pertama 2018 tidak terlalu positif dengan laba bersih terkoreksi 63% dari…

Dinilai Tidak Subtansial, RUU SDA Bukti Belum Siap

Dr. Nana M Arifjaya, ahli Hidrologi Institut Pertanian Bogor mengatakan. Rancangan Undang-Undang Sumber Day Air (RUU SDA) yang saat ini…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pangkas Pajak UMKM, Jokowi Inginkan UMKM Tumbuh

    NERACA   Surabaya - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan penurunan pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro,…

Raup Laba, Karyawan PT Pos Indonesia Tuntut Bonus

      NERACA   Jakarta – Ratusan pekerja PT Pos Indonesia melakukan aksi demontrasi di kantor Pos Indonesia, Jakarta…

PemprovJabar Percepat Pembebasan Lahan Tol Bocimi

      NERACA   Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan ikut mempercepat proses pembebasan lahan di seksi…