Usaha Kecil Butuh Inovasi Hasilkan Produk Unggulan

NERACA

Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia bersinergi dalam upaya melindungi usaha mikro, kecil, menengah dari adanya dugaan tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum perusahaan skala besar.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan bahwa selama ini pelaku usaha UMKM sering kali dirugikan oleh perilaku perusahaan tertentu skala besar dalam menjalankan kerja sama antara dua pihak tersebut.

"Di KPPU, yang selama ini kami temukan adalah, pada saat UMKM bermitra dengan mitra yang besar, biasanya itu tidak diikat dengan perjanjian, atau jika ada perjanjian cenderung merugikan UMKM," katanya, disalin dari Antara.

Pihaknya bersama Kadin akan mendorong supaya kerja sama kemitraan antara pelaku usaha skala besar dengan UMKM bisa berjalan lebih adil di berbagai sektor, seperti sektor komoditas pangan maupun sektor bisnis lain.

KPPU terus berupaya untuk mendukung rencana besar pemerintah, khususnya mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil.

Nantinya, kesepakatan antara KPPU dan Kadin tersebut akan dituangkan dalam skema kerja sama berkelanjutan. "Ke depannya, bagaimana mendorong pelaku usaha kecil dan besar untuk bisa tumbuh bersama dalam situasi ekonomi Indonesia yang semakin membaik," ujar Syarkawi.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum Kewirausahaan Kadin Zainal Bintang mengatakan bahwa pihaknya akan menggandeng KPPU dalam upaya untuk melindungi UMKM.

"Kami ingin melindungi pengusaha UMKM, karena kami berpendapat UMKM merupakan komunitas ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan dan menjadi pilar ekonomi nasional," katanya.

Ia menilai beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus dalam mengembangkan UMKM adalah adanya pengembangan produk unggulan yang berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan, serta UMKM saat ini tidak hanya berkembang dari sisi jumlah namun mampu memberikan dampak terhadap ekonomi daerah dan secara mikro meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, katanya, perlunya mewujudkan UMKM yang memiliki daya saing, yang dapat mengatasi permasalahan penciptaan lapangan kerja dan perlu adanya keberpihakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM, akses pasar, modal, dan keterampilan usaha.

Sementara itu, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan Berbagai upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satu program prioritas dalam mendukung pemberian pembiayaan kepada sektor IKM dan diarahkan pada sektor usaha produktif lainnya seperti pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam adalah kredit usaha rakyat (KUR).

"Penyaluran KUR sampai dengan Juli 2017 telah mencapai Rp. 52,2 T (47 persen dari target penyaluran KUR Rp. 110 Triliun) dan termasuk di dalamnya sektor industri pengolahan sebesar Rp. 3,30 Triliun (6 persen), merupakan kinerja yang patut kita apresiasi namun perlu terus kita tingkatkan. Dengan pencapaian tersebut, kami sampaikan apresiasi kepada Komite Kebijakan KUR dan bank-bank penyalur KUR yang meliputi Bank BUMN, Bank Swasta, Bank Pembangunan Daerah, serta koperasi dan perusahaan pembiayaan lainnya," ujar Airlangga saat acara Sarasehan Sinergi Pengembangan Pembinaan IKM di Jakarta, Senin (28/8).

Lebih lanjut Menperin mengatakan hal lain yang perlu dicermati adalah target peruntukan KUR pada sektor usaha produktif sebesar 40 persen. Hingga saat ini, penyerapan KUR untuk sektor produksi non-jasa mencapai 31.2 persen. Capaian tersebut meningkat dari kinerja Desember 2016 dengan porsi penyaluran KUR sektor produksi sebesar 22 persen.

"Tercatat bahwa penyebaran penyaluran KUR masih didominasi oleh beberapa provinsi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Sedangkan berdasarkan pulau, masih didominasi oleh Pulau Jawa (56 persen), diikuti Pulau Sumatera (19 persen) dan Pulau Sulawesi (10 persen). Porsi penyaluran KUR tersebut mencerminkan sebaran UMKM begitu juga IKM di seluruh Indonesia sehingga peningkatan pertumbuhan IKM di luar Pulau Jawa juga perlu menjadi perhatian kita bersama," tukasnya.

BERITA TERKAIT

NRE dan VKTR Sepakat Kembangkan e-MaaS di Indonesia

NERACA Jakarta – Pertamina New & Renewable Energy ("Pertamina NRE"), subholding PT Pertamina (Persero) yang fokus pada pengembangan energi bersih, dan…

Produksi PHE ONWJ Dioptimalkan

NERACA Cirebon – Tim dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan peninjauan proyek Offshore PT Pertamina Hulu Energi…

Investasi dan Ekspor Industri Mamin Semakin Lezat

NERACA Jakarta – Industri makanan dan minuman (mamin) merupakan salah satu sektor strategis dan memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan…

BERITA LAINNYA DI Industri

NRE dan VKTR Sepakat Kembangkan e-MaaS di Indonesia

NERACA Jakarta – Pertamina New & Renewable Energy ("Pertamina NRE"), subholding PT Pertamina (Persero) yang fokus pada pengembangan energi bersih, dan…

Produksi PHE ONWJ Dioptimalkan

NERACA Cirebon – Tim dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan peninjauan proyek Offshore PT Pertamina Hulu Energi…

Investasi dan Ekspor Industri Mamin Semakin Lezat

NERACA Jakarta – Industri makanan dan minuman (mamin) merupakan salah satu sektor strategis dan memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan…