Gencarkan Berantas Korupsi!

Meski sejak 2016 pemerintah sudah membentuk Satgas Saber Pungli untuk menjalankan operasi pemberantasan pungutan liar dan penyelundupan, pelayanan birokrasi hingga kini masih belum bersih oleh praktik pungli. Contohnya, Kementerian Perhubungan dalam setahun terakhir terjadi operasi tangkap tangan (OTT) di Ditjen Perhubungan Laut sebanyak dua kali. Pertama, OTT dilakukan Tim Saber Pungli Mabes Polri terhadap pungli di pelabuhan. Kedua, OTT KPK terhadap sang Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono.

Ini menunjukkan pungli sudah menjadi penyakit kronis dalam pelayanan birokrasi sehingga berputar terus seperti lingkaran setan yang tak jelas juntrungannya, bahkan OTT sampai menjerat pimpinan tinggi di direktorat jenderal.

Logikanya, pola pemberantasan pungli seharusnya memiliki tantangan yang sama dengan pemberantasan korupsi. Namun, permasalahan yang terjadi di lapangan sudah  begitu kompleks, turun temurun, dan  tertata rapi. Tetapi, apapun itu namanya, pungli tetap menjadi ganjalan penciptaan kepastian hukum di Indonesia.

Tantangan memberantas pungli belakangan ini semakin besar dengan hadirnya gejala kapitalisme kroni. Ini adalah sistem kapitalisme suatu negara yang dibangun berdasarkan kedekatan para pengusaha dengan penguasa. Nah, pungli dan kapitalisme kroni menjadi penyakit akut bagi birokrasi yang sudah seharusnya dipenggal mata rantainya.

Ini memang merisaukan di saat kita lagi berkompetensi dengan negara lain dalam menggaet investasi, persoalan pungli semakin marak. Dan itu bisa akibat langkanya kepastian hukum dan kondisi sosial politik yang terus gaduh belakangan ini. Sekarang sudah saatnya reformasi hukum betul-betul diimplementasikan secara utuh. Sebab dari indeks persepsi korupsi dunia tahun 2015 menunjukkan  Indonesia masih di urutan 88, sedangkan indeks rule of law 2015 di peringkat 52.

Jadi, tidak heran jika Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah mendata catatan kinerja Satgas Saber Pungli, yang sampai 19 Juli 2017 Tim Satgas telah menerima sebanyak 31.110 pengaduan.

Sepuluh besar instansi pemerintah yang sering diadukan antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Agraria, Kementerian Keuangan serta TNI. Adapun masalah yang banyak dilaporkan berada di sektor pelayanan masyarakat sebanyak 36%, kemudian kasus hukum 26%, pendidikan 18%, perizinan 12% dan kepegawaian 8%.  

Selain itu, Tim Satgas sudah melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 917 kali. Sebanyak 1.834 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti uang mencapai Rp 17,62 miliar.

Apabila melihat data indeks kapitalisme kroni 2016 versi The Economist, Indonesia menempati urutan ketujuh.  Angka ini naik satu peringkat dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan lonjakan kekayaan para pengusaha yang mempunyai  hubungan erat dengan penguasa.

Menurut The Economist, memaparkan indeks kapitalisme kroni melihat kenyataan bahwa beberapa industri cenderung melakukan rente. Praktik umum yang sering dilakukan adalah melalui kartel,  pengecilan hingga pengemplangan pajak, monopoli dan lobi bisnis yang melibatkan aparat negara.  Adapun sektor bisnis yang rentan terjadinya kartel antara lain di  sektor telekomunikasi, industri berbasis sumber daya alam, real estate, konstruksi dan pertahanan.

Adapun dampak kapitalisme kroni menyebabkan negara berkembang kurang produktif dan hanya menyumbang 43% pendapatan global. Di Indonesia, jumlah kekayaan para konglomerat mencapai 5,8% dari produksi domestik bruto.  Sementara diduga, sekitar 3,8% dari kekayaan tersebut berasal dari praktik main mata dengan oknum aparat negara.

Karena itu, Tim Saber Pungli sejatinya bisa memberi harapan supaya kapitalismen kroni tidak terjadi lagi. Kita melihat kinerja Tim Saber Pungli selama satu setengah semester belum optimal. Hasil evaluasi menunjukkan  masih jauh panggang dari api. Ke depan, Tim Satgas ini harus terus bekerja ekstra keras, dan jangan terkesan show of force saja. Semoga!

BERITA TERKAIT

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…