Satgas Pangan Tangani 105 Kasus Pelanggaran

NERACA

Solo - Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan Satgas Pangan sejak dibentuk hingga saat ini sudah menangani 105 kasus pelanggaran dari seluruh daerah di Indonesia.

"Jumlah kasus pangan itu, dengan sebanyak 121 tersangka, dan yang terbanyak kasus beras sekitar 40-an kasus," kata Setyo Wasisto yang juga sebagai Kepala Satgas Pangan usai dialog dengan anggota Persatuan Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Nasional di Solo, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Menurut Setyo Wasisto, Satgas Pangan tidak hanya menangani masalah secara represif, tetapi mulai dari preentif atau pencegahan. Artinya Satgas Pangan selalu ada pendampingan, pendidikan dan sosialisasi. Setyo mrnyebutkan sudah ada tindakan yang keterlaluan contohnya kasus di Jawa Timur yaitu masalah bibit wortel yang tidak sesuai aturan pemasukan ke Indonesia, tanpa ada izin atau karantina kemudian langsung dibudidayakan.

"Hal ini bisa membahayakan karena jika ada penyakit yang dibawa tanaman itu, dapat mematikan tanaman lain tanpa diketahui. Hal ini, kasus sangat fatal dan harus ditindak," kata Setyo menegaskan.

Namun, kata dia, jika sebatas hanya memberikan pembinaan dan sosialisasi maka dilakukan pendekatan secara lunak.

Dia mengatakan pada pertemuan seperti dialog dengan Perpadi soal perberasan tersebut sangat baik. Menteri Perdagangan juga telah memberikan keterangan soal Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang akan diperlakukan pada 1 September mendatang. HET beras kualitas medium dengan harga tertinggi Rp9.450 per kg, dan premium Rp12.800 per kg.

Menurut Mendag Enggartiasto Lukita, beras merupakan komoditas utama dalam pangan. Kredibilitas pemerintah pusat dan daerah dapat ditentukan oleh beras.

Pemerintah tidak akan membiarkan soal beras didominasi pelaku usaha perberasan besar, dan harus ada keadilan pangan. Beras harus ada aturan dan adil bagi semua pihak. Tidak boleh ada yang mengeruk keuntungan luar biasa. Oleh Karena itu, pemerintah akan memberlakukan HET beras untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan dapat mengendalikan inflasi.

Menurut Mendag, para pengusaha yang bermodal besar tidak kemudian memborong semuanya, seperti kartel, tengkulak, sehingga yang kecil tidak kebagian dan bisa berkembang. Beras komponen tertinggi yang menentukan inflasi. Jatuh bangunnya pemerintah atau kridibilitas pemerintah baik pusat maupun daerah sangat ditentukan oleh penanganan perberasan.

"Implementasinya harus mengacu pada ketentuan itu, konsumen harus menjangkau harga. Petani, pengusaha kecil dan besar sama-sama bisa tersenyum," kata dia.

Pada acara diskusi terbuka perberasan tingkat nasional implementasi kebijakan dan permasalahnya tersebut dihadiri sekitar 400 anggota Perpadi eks Keresidenan Surakarta, Magelang, DIY, Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta.

Selain Kepala Satgas pangan dan Mendag yang hadir sebagai narasumber, juga hadir Ketua Umum Perpadi Sutarto Ali Muso, Bupati Sragen Yuni Kusdinar, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Zarkawi Rauf dan Dirut Perum Bulog. Ant