Awas Banjir, Distribusi Tersendat Lumpuhkan Ekonomi Nasional

 

NERACA

Jakarta – Kalangan pengusaha mengkhawatirkan musibah banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia belakangan ini dapat menghambat pengiriman barang sampai di tujuan sehingga menimbulkan kerugian yang berarti. Sementara pengamat menilai pemerintah seharusnya segera mengkaji ulang ekosistem dalam tata ruang kota agar infrastruktur tetap terjaga baik di tengah ancaman banjir saat ini.  

Sekretaris Jendral Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Franky Sibarani, mengatakan dengan terjadinya banjir di sejumlah daerah bisa mengakibatkan pengiriman barang bisa terlambat, maka  pengusaha akan mendapat imbas kerugian yang berarti. “Seharusnya barang bisa sampai tepat waktu, akan tetapi sampainya bisa lama sekali,” ujarnya kepada Neraca, Senin (16/1)

 

Dia menjelaskan, akibat pengiriman barang yang tidak tepat waktu, pengusaha harus menyiapkan anggaran tersendiri untuk biaya yang lainnya. Misalnya biaya BBM yang perlu ditambah, biaya sopir yang juga ikut ditambah termasuk uang makannya.

 

Menurut Franky, keadaan seperti ini belum mencapai puncaknya. “Diperkirakan akan ada masa dimana akses untuk mencapai pelabuhan akan lumpuh,” ujarnya. Namun dia mengingatkan,  keadaan seperti perlu diperhatikan oleh pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas PU.

 

Dia mengakui, jika terjadi genangan air yang terlalu tinggi sehingga mobil berat tidak bisa melintas, maka mobil ini melintasi jalur alternatif. Tetapi masalahnya,  jalur alternatif itu kan rata-rata kurang berkualitas jalannya. “Jika terlalu sering dilewati, badan jalan bisa rusak,” jelasnya.

 

Bangun Sarana Memadai

Pengamat kebijakan publik UI Andrinof Chaniago mengatakan,  antara Januari sampai Febuari  2012 diprediksi akan ada siklus banjir lima tahunan yang akan mengakibatkan dampak ekonomi kepada masyarakat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan kebijakan publik dimana sudah ada antisipasi dengan membangun dan pemeliharaan sarana atau prasarana yang memadai sehingga sudah ada dapat diantisipasi dampaknya yang lebih buruk akibat banjir tersebut.

Dalam penanggulangan banjir diperlukan pembagian kerja yang bersinergi anatara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (pemerintah propinsi atau kota kabupaten). Pemerintah daerah harus mengkaji ulang kondisi ekosistem atau ekologis sehingga sehingga bisa tertata rapi ekologisnya. Selain itu, sangat diperlukan UU Tata Ruang Kota yang bisa dijalankan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat.

Sementara pengamat perkotaan Yayat Supriatna mengatakan,  memang saat ini perubahan musim telah terjadi, namun hujan deras yang mengguyur Jakarta hampir selalu meninggalkan jejak genangan air di sejumlah ruas jalan. Tidak cukup sampai situ, masih ada dampak yang mengikuti yakni banjir dan kemacetan lalu lintas.

Padahal jika penataan kota dengan segala instrumen penanggulangan banjirnya terpelihara dengan baik, maka tidak akan ada yang ribut saat hujan deras datang. “Mengacu dari pengalaman 2007,banjir siklus 5 tahunan yang dialami Jakarta, membuat total kerugian sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 7 triliun,” ujarnya.

Data BNPB mengungkapkan, hingga kemarin  (17/1) banjir masih menggenangi beberapa wilayah di Banten. Enam daerah banjir adalah Kab. Lebak, Pandeglang, Serang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Tangerang.  Debit sungai Ciujung telah surut. Jalan tol Merak-Jakarta sudah bisa dilalui dari dua arah. Tidak ada lagi pengungsi di jalan tol. Pengungsi yang sebelumnya mengungsi di jalan tol sudah kembali ke rumah masing-masing. Sementara di Kabupaten Tangerang banjir justru meningkat. Banjir terjadi di permukiman akibat hujan deras. Sekitar 800 pengungsi dari Kp. Bojong dan Pasir Nangka akan dievakuasi karena banjir sekitar 1-1,5 m.

“Daerah yang terlanda banjir merupakan daerah langganan banjir. Hampir setiap tahun banjir terjadi di daerah tersebut. Di tol Jakarta Merak pun beberapa kali terendam banjir seperti tahun 1996, 1999, 2001, 2002, 2004, 2007 dan 2012. Ancaman banjir terus meningkat seiring perubahan penggunaan lahan, urbanisasi, dan perubahan pola hujan. Untuk itu pengurangan risiko bencana hendaknya menjadi prioritas pembangunan di Banten,” ujar Humas BNPB Dr. Sutopo  P. Nugroho, kemarin.

Meningkatnya curah hujan, menurut dia, juga menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Indonesia. Tercatat banjir terjadi di Pati, Bojonegoro, Lamongan, Nganjuk, Sambas, Landak, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara.

Luapan air Sungai Bengawan Solo mulai menggenangi puluhan ha sawah di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sungai Bengawan Solo meluber setelah hujan tak berhenti sejak Jumat malam 14 Januari 2012. Meluapnya sungai Bengawan Solo mengancam 15 kecamatan dan 167 desa di Kabupaten Bojonegoro. Dari jumlah tersebut, lima kecamatan sudah mulai tergenangi air, di antaranya kecamatan Boureno, Trucuk, Kota Bojonegoro, Jetak. Di kecamatan Boureno, sedikitnya 11 desa dan sawah 740 ha sudah mulai tergenang air. mohar/iwan/bari/fba

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…