KPK Cegah Korupsi Lewat Perbaikan Sistem Pemerintahan

NERACA

Gorontalo - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengungkapkan pihaknya terus mendorong perbaikan sistem pemerintahan di daerah, karena ini langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

"Yang rawan korupsi hanya sedikit, pertama pada pengadaan barang jasa dan perizinan yang tidak sesuai," kata Laode M Syarif, saat menyaksikan langsung penandatangan komitmen pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi Provinsi Gorontalo, Rabu (23/8).

Dijelaskan, apa gunanya KPK menangkap dan memenjarakan kepala daerah, tapi setelah itu sistem pemerintahannya tidak berjalan baik. Oleh karena itu setelah ada penindakan, KPK wajib hukumnya untuk perbaiki tata kelola pemerintahan daerah tersebut."Karena tugas KPK bukan hanya pada penindakan tapi juga memonitor kebijakan pemerintahan, apakah akan menimbulkan korupsi atau tidak," ujar dia.

Termasuk melakukan koordinasi, tidak hanya dengan aparat penegak hukum tapi juga dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), BPKP, legistlatif dan eksekutif. Sehingga jika KPK tidak memperbaiki sistem pemerintahan, terlihat semangatnya hanya menangkap orang saja karena banyak yang suka baca atau nonton di media, olehnya itu lewat kajian awal sistem pencegahan terintegrasi ini dibentuk.

"Jadi kalau gubernur dan bupati secara bersama-sama perbaiki sistem pengadaan barang jasa dan perizinan, maka 70 persen dari permasalahan munculnya korupsi bisa diselesaikan," jelas dia.

Selanjutnya Laode meminta agar dapat memperbaiki manajemen aset daerah, dan tentunya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan dukungan sistem e-Planing dan Budgeting, karena kalau aset tidak tercatat dengan baik bisa menimbulkan negatif kepada kepala daerah."Namun dalam hal laporan Gorontalo cukup baik dibandingkan daerah lain," ungkap dia. 

Jajaran kepala daerah di Gorontalo, baik Gubernur maupun bupati/wali kota serta ketua DPRD, menandatangani komitmen untuk melakukan pencegahan dan penindakan korupsi yang terintegrasi, dihadapan pimpinan KPK Laode M Syarif.

Kepala Inspektorat Provinsi Gorontalo Ahmad Rosyadi menjelaskan kegiatan pencegahan merupakan bagian penting dalam pemberantasan korupsi, yang selama ini telah didorong KPK dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah."Ini bentuk komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan pencegahan tindakan pidana korupsi, lewat sistem yang bisa dimonitor oleh KPK," kata Ahmad.

Ini bertujuan memberikan pemahaman yang utuh dan lengkap tentang rencana aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi pada pemerintah se-Provinsi Gorontalo. Di mana proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-Planning dan e-Budgeting.

Sementara itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menjelaskan komitmen pencegahan dan penindakan korupsi yang terintegrasi ini sangatlah penting, karena jika dilihat di beberapa daerah, begitu banyak rekan kita baik eksekutif maupun legislatif mengalami pelanggaran hukum khususnya kasus korupsi.

"Sehingga kami sudah mengambil langkah, dan ini sudah direncankan beberapa bulan sebelumnya. Bahkan kami langsung datang ke kantor KPK untuk menyampaikan beberapa hal yang ingin dijalankan, khususnya di bidang pencegahan di Gorontalo," kata Rusli. Ant