Jakarta-Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita segera melayangkan protes kepada pemerintah Amerika Serikat terkait tuduhan subsidi untuk produk biodiesel Indonesia. Tudingan ini menyusul petisi anti subsidi dari National Biodesel AS dan 15 produsen biodiesel AS. "Saya baru dapatkan datanya. Kami akan segera membahas lebih jauh, dan segera menyampaikan keberatan," ujarnya, Kamis (24/8).

NERACA

Enggartiasto menegaskan, produk biodiesel Indonesia yang diekspor ke AS tidak mendapatkan subsidi seperti yang dituduhkan Dewan Biodiesel AS dan para produsen di AS. "Kita sudah pernah dilakukan uji, tuduhan sudah pernah terjadi dan bisa dibuktikan tidak ada unsur subsidi (biodiesel)," tutur dia.

Atas tuduhan tersebut, Mendag belum berencana menggugat AS ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). "WTO, nanti kita pelajari. Kita lakukan langkah-langkah keberatan dulu," ujarnya seperti dikutip laman Liputan6.com.

Sebelumnya  Amerika Serikat (AS) mengumumkan bea masuk baru untuk impor biodiesel dari Argentina dan Indonesia. Itu disebabkan dugaan biodiesel dari kedua negara tersebut menerima subsidi yang tak semestinya. Aksi itu didorong keluhan dari koalisi produsen Amerika Serikat yang menyatakan, kalau impor itu menimbulkan persaingan tidak sehat.

"AS menghargai hubungannya dengan Argentina dan Indonesia tapi bahkan negara-negara sahabat harus bermain sesuai aturan," ujar Menteri Perdagangan Wilbur Ross, dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari laman Channel News Asia, pekan ini.

Pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump belakangan ini secara agresif mengutamakan hubungan perdagangan yang menghilangkan ketidakseimbangan perdagangan bilateral.

Pada 2016, impor biodiesel dari Argentina dan Indonesia masing-masing senilai US$ 1,2 miliar dan US$ 268 juta. Hal itu berdasarkan data Departemen Perdagangan AS. Departemen Perdagangan AS menyatakan, kalau impor biodiesel dari Argentina disubsidi 50,3% menjadi 64,2%. Sementara biodiesel impor dari Indonesia mendapat subsidi 41%-68,3%. Pihak Bea Cukai Amerika Serika bersiap untuk mengumpulkan tarif berdasarkan tingkat subsidi.

Selain Amerika Serikat, biodiesel dari Indonesia juga mendapatkan hambatan dari Uni Eropa. Sejak dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) oleh Uni Eropa, kinerja ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa turun sebesar 72,34% atau turun dari US$ 635 juta (2013) menjadi US$ 9 juta pada 2017.

Nilai BMAD yang ditetapkan cukup besar yaitu 8,8-23,3% (EUR 76,94-EUR 178,85) per ton. Hal ini menyebabkan ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa mengalami kelesuan. Berdasarkan hasil analisis pengenaan BMAD tersebut, Pemerintah Indonesia menilai ada ketidakadilan dan inkonsistensi dengan Anti-Dumping Agreement (ADA) WTO.

Atas dasar tersebut, pemerintah Indonesia mencari keadilan melalui forum Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Indonesia meyakini bahwa Komisi Eropa (KE) sebagai otoritas penyelidikan melakukan kesalahan dalam metodologi dan penghitungan normal value serta profit margin yang menyebabkan produsen/eksportir biodiesel asal Indonesia dikenakan BMAD tinggi.

“Uni Eropa merupakan pasar yang bagus untuk produk biodiesel Indonesia. Dengan gugatan ini, kita berharap akan dihasilkan penurunan jumlah margin dumping, sehingga nantinya ekspor biodiesel kembali meningkat. Namun demikian, upaya ini membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha,” tutur Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan, beberapa waktu lalu.  

Lebih lanjut Oke menegaskan, Indonesia tidak akan berlaku lunak terhadap upaya-upaya yang dapat merugikan akses pasar Indonesia di Uni Eropa. Hal yang sama sebenarnya juga dialami oleh Argentina. Indonesia melayangkan gugatan yang sama dengan Argentina kepada Uni Eropa. Argentina sendiri telah berhasil memenangkan kasus ini di tingkat Appellate Body (AB) WTO.

Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Pradnyawati siap melayangkan gugatan pada bulan ini. Pradnyawati menegaskan akan terus memantau setiap perkembangan informasi atas sengketa biodiesel ini.

Tidak hanya melalui DSB WTO, produsen/eksportir Indonesia juga telah mengajukan gugatan atas pengenaan BMAD Uni Eropa ke General Court Uni Eropa.  Menurut Reuters (19/9/2016), pengadilan General Court Uni Eropa telah mengabulkan gugatan tersebut dan berdasarkan hasil putusannya memerintahkan KE untuk membatalkan penetapan BMAD terhadap Indonesia dan Argentina. Saat ini Dewan Uni Eropa tengah mengajukan banding terhadap putusan General Court ke The European Court of Justice‎.

Kasus Kelapa Sawit

Sementara itu, Persatuan Negara-negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit atau Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC) yang saat ini beranggotakan Indonesia dan Malaysia, akan mengajak tujuh negara lain untuk bergabung.

"Kami juga mengundang mereka untuk hadir pada Focus Group Discussion (FGD) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Bali," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (24/8).

Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia, Datuk Seri Mah Siew Keong, yang hadir dalam pertemuan itu menyatakan, negara penghasil minyak sawit perlu saling sevisi memperkuat aliansi dalam upaya melawan kampanye negatif dan hambatan perdagangan yang mengancam komoditas tersebut.

"Kedua negara memproduksi 85% dari total CPO dan telah mengisi 91,2% pasar ekspor di dunia sehingga kita merupakan pemain global utama di industri minyak sawit," ujarnya seperti dikutip Antara.

Menurut dia, Indonesia dan Malaysia akan menekankan pentingnya CPOPC untuk pengembangan, promosi dan penguatan kerja sama di sektor industri minyak sawit. "Maka sekretariat CPOPC ditugaskan untuk mempromosikan dan mengundang lebih banyak negara penghasil sawit agar masuk menjadi anggota. Pasalnya, kami setuju bahwa minyak sawit merupakan komoditas penting yang menyediakan lapangan pekerjaan, pendapatan devisa, dan pembangunan sosial ekonomi," ujar Datuk Seri Mah.

Dalam agenda pertemuan kedua menteri ini, juga dibahas mengenai langkah-langkah strategis untuk menghadapi kampanye negatif penggunaan minyak sawit di Uni Eropa dan Amerika Serikat, termasuk terhadap resolusi parlemen Eropa dan Norwegia.

Selain itu, berkoordinasi menghadapi penetapan tarif dan nontarif yang diterapkan oleh beberapa negara, seperti India yang menaikan Bea Masuk dua kali lipat menjadi 15 persen dan Amerika Serikat yang tengah mewacanakan pengenaan anti dumping untuk biodiesel.

Kemudian, Indonesia dan Malaysia akan menjajaki kerja sama dalam bidang penelitian dan pengembangan untuk memitigasi upaya pembatasan senyawa karsinogenik.

Sebelumnya Mendag Enggartiasto Lukita mengaku, telah menyampaikan perhatian Pemerintah Indonesia terkait kenaikan tarif bea masuk komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia dengan Menteri Industri Pengolahan Makanan India Sadhvi Niranjan Jyoti.

Perlu diketahui, belum lama ini, Pemerintah India menaikkan tarif bea masuk (import duty) CPO Indonesia sebesar dua kali lipat, yaitu dari 7,5% menjadi 15%. Hal ini dinilai sebagai upaya India menjegal kelapa sawit Indonesia, setelah resolusi yang dilakukan Uni Eropa.

Enggar mengatakan, kendati komunikasi telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil. Sebab, Jyoti masih perlu membicarakan diskusinya dengan Mendag Indonesia ke Mendag India. "Kami sudah sampaikan perhatian kami soal naiknya import duty 100%. Beliau (Jyoti) janji akan bahas secara internal," ujarnya di kantornya, Rabu (23/8).

Hal itu dibenarkan oleh Jyoti. Menurut dia, akan mengomunikasikan hal ini lebih dulu di tingkat internal pemerintahan. "Mendag Lukita punya perhatian yang sama pada bea masuk minyak kelapa sawit dan produk lainnya. Kementerian akan meneruskan konsen ini ke Kementerian Perdagangan India," tutur dia.

Komunikasi tersebut perlu dilakukan karena Indonesia dan India memiliki hubungan yang baik dan potensi perdagangan kedua negara terjalin menguntungkan. Sehingga, sangat disayangkan bila terganggu dengan kebijakan anyar Pemerintah India yang mengerek tarif bea masuk.

"Bisnis utama dari Indonesia, dari sektor pangan menempatkan India sebagai nomor tiga dari lima negara terbesar (tujuan ekspor Indonesia), termasuk dari industri pangan olahan," katanya.

Sehingga, kompromi soal tarif bea masuk CPO ini masih akan dibahas dalam beberapa waktu ke depan. Sembari menunggu hasil komunikasi soal tarif bea masuk CPO, Jyoti mengundang para pengusaha Indonesia untuk datang ke pameran industri India. Diharapkan, undangan ini dapat memperbaiki gangguan hubungan yang sempat terjadi.

"Kami mengundang seluruh pengusaha Indonesia untuk bergabung dalam pameran. Kami memiliki industri utama. India dan Indonesia memiliki kesamaan dari sisi populasi yang besar dengan fokus pada sektor pertanian dan hasil industri pangan olahan," terang Jyoti.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyambut baik undangan dari India, sembari berharap persoalan tarif bea masuk CPO Indonesia bisa segera diselesaikan. "Itu akan dibahas di September akhir pada pameran Kementerian Perdagangan India yang kedua," ujar Rosan yang turut hadir.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan India mengumumkan kenaikan tarif bea masuk CPO menjadi 15%. Pajak impor minyak kelapa sawit olahan juga meningkat menjadi 17,5% dan 25% dari sebelumnya 12,5% serta 15%.  

Pemerintah Indonesia pun langsung berupaya berkomunikasi dengan India agar kenaikan tarif bea masuk CPO Indonesia dapat dibatalkan. Selain CPO, komoditas sejenis lain yang terkena peningkatan pajak impor, yakni minyak kedelai. Sementara, bea masuk minyak nabati lainnya masih tetap di level 12,5% untuk minyak mentah, dan 20% untuk minyak nabati olahan. bari/mohar/fba