Kalangan DPR sekarang tampaknya tidak pernah bisa membaca emosi  rakyat yang diwakilinya. Sudah banyak kasus kontroversi sikap yang muncul dari suara mereka di Senayan,  semuanya menggambarkan para anggota dewan yang terhormat memandang segala sesuatu lebih banyak dari perhitungan  dan kepentingan mereka sendiri.  Memang tidak semua anggota DPR bersikap demikian,  namun yang sebagian itu ternyata mampu memengaruhi keputusan, kebijakan, dan sistem di DPR.

Kita melihat fenomena seperti itu memunculkan dugaan adanya “konspirasi” memanfaatkan anggaran negara. Bahkan,  jangan-jangan mereka tidak peka untuk menyerap aspirasi  rakyat yang sebagian besar masih hidup miskin di negeri ini.  Dengan justifikasinya sendiri, tidak heran jika muncul proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran sebesar Rp 20 miliar, renovasi toilet Rp 2 miliar, peremajaan tempat parkir motor Rp 3 miliar, mesin presensi sidik jari Rp 3,7 miliar, dan sebelum ini juga disorot anggaran kunjungan kerja 2012 Rp 251 miliar.

Lantas apa makna respon dari sejumlah elemen kritis publik yang mempersoalkan anggaran tersebut? Rasanya sulit untuk mengubah pola pikir masyarakat yang dalam beberapa langkah terlihat agresif melihat perilaku anggota dewan yang tercela itu. Bayangkan, jika sebuah keputusan tidak dikontrol secara konsisten, apakah anggota DPR dalam memuat keputusan  telah mempertimbangkan betul-betul dari aspek-aspek kemaslahatan? Realitas ini tentu kita bisa lihat yang terjadi belakangan ini.

Banyak ucapan pribadi anggota DPR, pernyataan yang muncul dari rapat dengar pendapat, sikap dan perilaku terhadap mitra kerja; apalagi keputusan-keputusan yang mencederai perasaan rakyat, jelas membentangkan jarak dan menggambarkan betapa rasa keterwakilan mengalami  jarak lebih “jauh”. Padahal seharusnya yang dikemukakan adalah sensitivitas terhadap kondisi riil rakyat, dan bukan pemahaman sepihak atas kebutuhan individu atau kelompok tertentu.

Memang sulit tolok ukurnya menerjemahkan “kepatutan”, karena akan selalu terdapat beda persepsi, ukuran-ukuran antara satu orang dengan orang lainnya. Namun penyamaan “rasa” seharusnya bisa berlangsung dengan iktikad betul-betul menempatkan diri di posisi rakyat, memahami kehendaknya, tahu benar kondisi kehidupan mereka, dan sadar tentang bagaimana seharusnya berlaku untuk tidak semakin membuat kesenjangan realitas rakyat dengan kondisi  Senayan.

Adanya indikasi “permainan” antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan kementerian-kementerian, kemudian sekarang soal penganggaran fasilitas gedung wakil rakyat, hanya akan mendatangkan sakit hati ketimbang maslahat. Kita juga bertanya, anggota dewan sudah punya gedung sendiri, ruang rapat sendiri, mengapa masih sering menggelar pertemuan di hotel-hotel berbintang? Kalaupun anggaran renovasi itu transparan, apakah rakyat akan dipaksa mengerti dan memahami fungsi  anggaran itu?

Adalah wajar bila respon politik rakyat yang berkembang sepanjang tahun ini tersebar dalam berbagai gerakan seperti buruh, mahasiswa, petani, nelayan, kaum miskin perkotaan.  Mereka terus bergerak mengekspresikan kepentingan politik rakyat melalui gaya perjuangannya.

Akhirnya, realitas anggota DPR ini menjadi momen dalam melakukan refleksi atas apa saja yang sudah dilakukan.  Mereka sejatinya mengevaluasi strategi bagaimana meningkatkan kemaslahatan bagi banyak orang di negeri ini. Idealnya, visi dan misi anggota DPR semestinya selalu berporos pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan elit politik yang mengatasnamakan rakyat.