Kepekaan DPR Luntur, Kenapa?

Kalangan DPR sekarang tampaknya tidak pernah bisa membaca emosi rakyat yang diwakilinya. Sudah banyak kasus kontroversi sikap yang muncul dari suara mereka di Senayan, semuanya menggambarkan para anggota dewan yang terhormat memandang segala sesuatu lebih banyak dari perhitungan dan kepentingan mereka sendiri. Memang tidak semua anggota DPR bersikap demikian, namun yang sebagian itu ternyata mampu memengaruhi keputusan, kebijakan, dan sistem di DPR.

Kita melihat fenomena seperti itu memunculkan dugaan adanya “konspirasi” memanfaatkan anggaran negara. Bahkan, jangan-jangan mereka tidak peka untuk menyerap aspirasi rakyat yang sebagian besar masih hidup miskin di negeri ini. Dengan justifikasinya sendiri, tidak heran jika muncul proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran sebesar Rp 20 miliar, renovasi toilet Rp 2 miliar, peremajaan tempat parkir motor Rp 3 miliar, mesin presensi sidik jari Rp 3,7 miliar, dan sebelum ini juga disorot anggaran kunjungan kerja 2012 Rp 251 miliar.

Lantas apa makna respon dari sejumlah elemen kritis publik yang mempersoalkan anggaran tersebut? Rasanya sulit untuk mengubah pola pikir masyarakat yang dalam beberapa langkah terlihat agresif melihat perilaku anggota dewan yang tercela itu. Bayangkan, jika sebuah keputusan tidak dikontrol secara konsisten, apakah anggota DPR dalam memuat keputusan telah mempertimbangkan betul-betul dari aspek-aspek kemaslahatan? Realitas ini tentukita bisa lihat yang terjadi belakangan ini.

Banyak ucapan pribadi anggota DPR, pernyataan yang muncul dari rapat dengar pendapat, sikap dan perilaku terhadap mitra kerja; apalagi keputusan-keputusan yang mencederai perasaan rakyat, jelas membentangkan jarak dan menggambarkan betapa rasa keterwakilan mengalami jarak lebih “jauh”. Padahal seharusnya yang dikemukakan adalah sensitivitas terhadap kondisi riil rakyat, dan bukan pemahaman sepihak atas kebutuhan individu atau kelompok tertentu.

Memang sulit tolok ukurnya menerjemahkan “kepatutan”, karena akan selalu terdapat beda persepsi, ukuran-ukuran antara satu orang dengan orang lainnya. Namun penyamaan “rasa” seharusnya bisa berlangsung dengan iktikad betul-betul menempatkan diri di posisi rakyat, memahami kehendaknya, tahu benar kondisi kehidupan mereka, dan sadar tentang bagaimana seharusnya berlaku untuk tidak semakin membuat kesenjangan realitas rakyat dengan kondisi Senayan.

Adanya indikasi “permainan” antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan kementerian-kementerian, kemudian sekarang soal penganggaran fasilitas gedung wakil rakyat, hanya akan mendatangkan sakit hati ketimbang maslahat. Kita juga bertanya, anggota dewan sudah punya gedung sendiri, ruang rapat sendiri, mengapa masih sering menggelar pertemuan di hotel-hotel berbintang? Kalaupun anggaran renovasi itu transparan, apakah rakyat akan dipaksa mengerti dan memahami fungsi anggaran itu?

Adalah wajar bila respon politik rakyat yang berkembang sepanjang tahun ini tersebar dalam berbagai gerakan seperti buruh, mahasiswa, petani, nelayan, kaum miskin perkotaan. Mereka terus bergerak mengekspresikan kepentingan politik rakyat melalui gaya perjuangannya.

Akhirnya, realitas anggota DPR ini menjadi momen dalam melakukan refleksi atas apa saja yang sudah dilakukan. Mereka sejatinya mengevaluasi strategi bagaimana meningkatkan kemaslahatan bagi banyak orang di negeri ini. Idealnya, visi dan misi anggota DPR semestinya selalu berporos pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan elit politik yang mengatasnamakan rakyat.

BERITA TERKAIT

Fitra Desak DPR Umumkan 32 Calon Anggota BPK

NERACA Jakarta-Anggota Komisi Keuangan DPR  Johnny G. Plate mengatakan, panitia seleksi belum akan membuka 32 nama calon anggota Badan Pemeriksa…

Ini Alasan DPR RI Segera Godok RUU EBT

Ini Alasan DPR RI Segera Godok RUU EBT NERACA Jakarta - Pemerintah Indonesia saat ini terus terlibat aktif dalam memenuhi…

DPR Minta Tak Ada Lagi Calon Tunggal Pimpinan BI - JAGA INDEPENDENSI

NERACA Jakarta - Komisi XI DPR-RI akan mengirimkan surat kepada pimpinan DPR-RI untuk meminta pemerintah tidak lagi mengajukan calon tunggal…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Pertumbuhan Stagnan, Ekonomi Sulit Mapan

Oleh: Sarwani Mentok, kata yang pas untuk menjelaskan  pertumbuhan ekonomi tahun ini. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas)  memprediksi  ekonomi akan…

Resonansi Narasi Rekonsiliasi

Oleh: Gun Gun Heryanto, Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta Bak oasis di tengah musim kemarau panjang, perjumpaan Joko Widodo dan…

Rekonsiliasi dan Upaya Menjaga Keseimbangan Politik

  Oleh : Gita Warsita, Pemerhati Masalah Sosial Politik     Dengan berakhirnya drama Pilpres 2019 berupa pilihan presiden dan…