DPRD Anggap Kebijakan Itu Rugikan Rakyat Kecil

DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi (Pemprov) menunda perluasan larangan sepeda motor dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Bundaran Senayan dan Jalan Rasuna Said. DPRD menilai Pemprov DKI Jakarta belum menyiapkan sarana transportasi publik yang memadai sebagai alternatif pengguna sepeda motor. "Pelayanan Trans Jakarta hari ini belum maksimal. Masih banyak yang kurang," kata Ketua Fraksi Gabungan Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman

Taufiq mengatakan ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang membutuhkan mobilitas tinggi. Wartawan dan salesman (penjual) misalnya, sangat membutuhkan sepeda motor untuk mendukung mobilitas pekerjaannya. Selain itu kebijakan perluasan larangan sepeda motor juga akan merugikan rakyat kecil. "Orang yang pekerjaannya membutuhkan motor roda dua, kan kasian," ujarnya.

Hingga saat ini Taufiq merasa Pemprov belum memaparkan kajian perluasan larangan sepeda motor ke DPRD. Menurutnya, para anggota DPRD justru mengetahui rencana kebijakan tersebut dari media. "Pembangunan flyover, MRT, under pass, silakan dilanjutkan karena memang ini jelas ada manfaatnya untuk masyarakat. Tapi terkait pelarangan ini loh, kita harus dikasih tahu. Yang lebih miris lagi justru kita tahu ini dari media," ujarnya.

Padahal, kata dia, dalam Undangan-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap kebijakan yang berdampak luas harus didiskusikan antara eksekutif dan legislatif. "Pemda tidak boleh ambil kebijakan ini sendirian, karena kita sampai saat ini belum tahu sejauh mana kajiannya, manfaat dan efektivitasnya." ujarnya.

Rencana larangan sepeda motor melintas di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, diprotes sejumlah pihak. Di antaranya pegawai yang berkantor di kawasan tersebut. Adalah Yenita (31), pegawai Kementerian Kesehatan itu, yang mengaku bingung harus lewat mana seandainya motor tidak boleh melintas. Selama ini ojek online dia pilih untuk ke tempat kerja karena relatif lebih cepat. "Bingung (lewat mana). Kalau naik angkutan umum macet," kata Yenita ditemui di kawasan Jalan HR Rasuna Said.

Hal senada disampaikan Wahyu (38), pengemudi ojek online yang melintas di kawasan tersebut. "Makin susah, cari jalannya susah," ujarnya.

Begitu pun pengojek online lainnya bernama Edmon (33). Banyaknya perkantoran di Jalan HR Rasuna Said, menurutnya, menjadi salah satu kantong rezekinya."Ya agak susah, di sini kan banyak kantor, terlalu jauh muternya," ucap Edmon.

Salah seorang karyawan yang berkantor di kawasan Sudirman, Bram, menyarankan adanya jalur khusus untuk sepeda motor. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. "Harusnya ada jalur kecil juga buat motor. Satu jalurlah, seperti jalur sepeda. Jadi motor tetap bisa lewat. Rakyat jadi merasa tidak dirugikan," kata Bram saat ditemui di depan Ratu Plaza, Jalan Sudirman. (iwan)

 

BERITA TERKAIT

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

BERITA LAINNYA DI

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…